MANAGED BY:
RABU
03 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 30 Maret 2020 17:25
AKHIRNYA....Presiden Jokowi Minta Pembatasan Sosial Skala Besar
Presiden Joko Widodo

PROKAL.CO, JAKARTA- Akhirnya, lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Pembatasan sosial berskala besar itu punya perbedaan dengan karantina wilayah. Seperti apa?

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi," demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19, disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3). "Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19 itu.

Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Aturan pelaksanaan harus disiapkan supaya pemerintah daerah bisa menerapkan dengan baik. "Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, kota, sehinga mereka bisa kerja. Dan, saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah," tutur Jokowi.

Untuk diketahui, baik Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Karantina Wilayah sama-sama diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK). Keduanya adalah dua dari empat opsi tindakan untuk mencegah suatu wabah.

Disebutkan di UU tersebut, dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. (pro)

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dijelaskan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembatasan ini merupakan respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, pembatasan sosial berskala besar juga meliputi sejumlah poin. Di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja hingga pembatasan kegiatan di tempat umum. Adapun bunyi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK), di bagian yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 59

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

SOAL KARANTINA WILAYAH

Karantina Wilayah

Merujuk UU yang sama, Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Berikut pasal-pasal yang mengatur mengenai karantina wilayah: 

Pasal 53

(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54

(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
(3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 55

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab
penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.


BACA JUGA

Rabu, 03 Juni 2020 10:00

2.565 Calon Jamaah Haji Kaltim Gagal ke Tanah Suci, Dipersilakan Ambil Uang Pelunasan

SAMARINDA – Sebanyak 2.565 orang calon jamaah haji dari Kaltim…

Selasa, 02 Juni 2020 14:30

Soal Kewajiban Test Swab, Perusahaan Mengeluh, Hasil Laboratoriom Perlu Lima Hari

Tak ada pilihan bagi perusahaan selain mengikuti kebijakan wajib swab…

Selasa, 02 Juni 2020 14:29

Alihkan Rasa Sedih dengan Makan Bareng Perawat Ruangan Lain

    Kemarin (1/6) jadi hari pertama bagi Anna kembali…

Selasa, 02 Juni 2020 14:27

Pengeluaran Membengkak, Cegah Kasus Covid-19 dari Luar Balikpapan

Tak ada pilihan bagi perusahaan selain mengikuti kebijakan wajib swab…

Selasa, 02 Juni 2020 11:53

Akhirnya, Ibadah Haji 2020 Ditiadakan

Akhirnya kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini terjawab. Menteri…

Senin, 01 Juni 2020 22:53

INGAT..!! Masuk Balikpapan Wajib Punya Hasil Swab Negatif

BALIKPAPAN–Pintu masuk Kaltim melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS)…

Senin, 01 Juni 2020 22:49

Pemprov Tetap Bantu Tangani Banjir Samarinda

SAMARINDA-Pemprov Kaltim tetap memberi bantuan penanganan banjir di Samarinda. Penjabat…

Senin, 01 Juni 2020 22:47

Pulihkan Ekonomi, Dongkrak Konsumsi Kelas Menengah Atas

SEIRING dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan konsep new…

Senin, 01 Juni 2020 21:00
Kisah Tenaga Medis Berlebaran di Rumah Sakit saat Corona Mewabah (4)

Terharu ketika Pasien Terakhir Sembuh saat H-1 Idulfitri

Tim kesehatan penanganan Covid-19 RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda…

Senin, 01 Juni 2020 21:00

Pekan Ini, Salat Jumat Berjamaah di Balikpapan Dibolehkan

BALIKPAPAN–Salat Jumat berjamaah di masjid pada 5 Juni nanti mengawali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers