MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 30 Maret 2020 17:25
AKHIRNYA....Presiden Jokowi Minta Pembatasan Sosial Skala Besar
Presiden Joko Widodo

PROKAL.CO, JAKARTA- Akhirnya, lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Pembatasan sosial berskala besar itu punya perbedaan dengan karantina wilayah. Seperti apa?

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi," demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19, disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3). "Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19 itu.

Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Aturan pelaksanaan harus disiapkan supaya pemerintah daerah bisa menerapkan dengan baik. "Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, kota, sehinga mereka bisa kerja. Dan, saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah," tutur Jokowi.

Untuk diketahui, baik Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Karantina Wilayah sama-sama diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK). Keduanya adalah dua dari empat opsi tindakan untuk mencegah suatu wabah.

Disebutkan di UU tersebut, dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. (pro)

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dijelaskan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembatasan ini merupakan respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, pembatasan sosial berskala besar juga meliputi sejumlah poin. Di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja hingga pembatasan kegiatan di tempat umum. Adapun bunyi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK), di bagian yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 59

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

SOAL KARANTINA WILAYAH

Karantina Wilayah

Merujuk UU yang sama, Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Berikut pasal-pasal yang mengatur mengenai karantina wilayah: 

Pasal 53

(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54

(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
(3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 55

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab
penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.


BACA JUGA

Jumat, 05 Juni 2020 13:47
Yang Penuh Sejarah, Yang Berbiaya Mahal, ”Bersatu” dalam Kesuraman (1)

Seandainya Yang Rp 200 Miliar Itu Cair pun Tak Cukup Lagi

Di saat Stadion Andi Mattalatta menjadi ”kebun sayur”, satu per…

Jumat, 05 Juni 2020 13:45
Dari Diskusi Virtual Banjir Samarinda

Hajar Sama-Sama Banjir di Samarinda, Mulai dari Superteam sampai Bangun Polder

SAMARINDA-Kaltim Post kembali menggelar diskusi virtual kemarin (4/6). Kali ini…

Jumat, 05 Juni 2020 13:43
Mulai Pertengahan Juni Lewat Tol Balsam Berbayar

Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Lebih Mahal dari Usulan Awal

BALIKPAPAN–Mulai 14 Juni, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ruas Samboja-Samarinda tak lagi…

Kamis, 04 Juni 2020 15:48

Dana Haji Tidak Boleh Dialihfungsikan, Uang Pelunasan Tak Ditarik, Bakal Dikelola BPKH

JAKARTA – Pengelolaan dana haji menjadi isu sensitif setelah Kementerian…

Kamis, 04 Juni 2020 15:29

Ibadah Haji Batal, Travel Minta Kepastian

BALIKPAPAN-Dibatalkannya pemberangkatan haji tahun ini membuat efek terhadap agen perjalanan…

Kamis, 04 Juni 2020 15:28

Rumah Ibadah Kesulitan Sediakan Pemindai Suhu Tubuh

BALIKPAPAN–Belum semua masjid di Kota Minyak mengajukan pengurusan izin pembukaan…

Kamis, 04 Juni 2020 15:28

Begini Pengalaman Warga Kaltim Bepergian via Udara di Tengah Pandemi

Edaran Wali Kota Balikpapan untuk calon penumpang pesawat tujuan Balikpapan…

Kamis, 04 Juni 2020 15:27

Uji Bebas Covid-19

Oleh : Erwin D Nugroho   SAYA akhirnya naik pesawat…

Kamis, 04 Juni 2020 15:26

Minim Sosialisasi, Pemkot Melunak..!! Tanpa Hasil Swab Test Masih Dibolehkan Masuk di Bandara Sepinggan

BALIKPAPAN–Kebijakan yang dinilai mendadak membuat Pemkot Balikpapan melonggarkan aturan wajib…

Kamis, 04 Juni 2020 15:25

Delapan Positif Corona di Fase Relaksasi

INI menjadi warning bagi masyarakat maupun pemerintah yang memulai relaksasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers