SAMARINDA–Penyusunan kegiatan pembangunan Kota Tepian tersendat imbas Covid-19. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Samarinda 2021 yang dijadwalkan pada 23 Maret pun terancam batal.
Pembatasan jarak fisik dan program kerja dari rumah masih digalakkan mengingat badai pandemi ini belum juga usai. Musrenbang tingkat kota sudah sepekan tertunda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi mengaku, penyusunan rencana strategi pembangunan yang bakal dituangkan dalam APBD tahun depan belum jelas statusnya. “Masih ditentukan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Bisa lewat teleconference atau ditiadakan,” ucapnya dikonfirmasi via seluler, kemarin (29/3).
Hari ini (30/3), pemkot bakal membahas masalah ini lewat rapat berbasis daring antar-instansi untuk membahas bagaimana menjalankan musrenbang sesuai tahapan tanpa melanggar aturan di tengah situasi ini. “Selain itu, bahas soal keputusan pemerintah pusat soal penundaan semua proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik,” sambungnya.
Jika ditiadakan, menurut dia, tidak begitu berdampak. Alasannya, penyerapan usulan perencanaan yang disasar berangkat dari tingkat bawah kelurahan dan kecamatan. Nah, musrenbang di 10 kecamatan se-Samarinda sudah rampung sebelum kebijakan physical distancing digaungkan.
Di tingkat kota, pemkot mengakumulasi seluruh usulan warga dan disusun dalam skala prioritas, dari rendah, sedang, dan utama. Khusus drainase, penerangan jalan umum, penyemenan bisa dimasukkan prioritas utama.
Lanjut dia, musrenbang jadi penentu ke mana arah pembangunan tahun depan. Untuk 2019, sudah terakomodasi dalam perencanaan tahun lalu. Sementara itu, Bappeda juga berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk menyusun skala prioritas sementara pembangunan. Apalagi, data hasil olahan musrenbang di tingkat kecamatan sudah disebar untuk ditelaah.
“Setelah ini (musrenbang) baru disusun RKPD dan diteruskan dalam kebijakan umum anggaran yang paling lambat diusulkan November-Desember nanti. Jadi mestinya sempat saja meski ada tahapan yang terkendala,” ulasnya.
Hal lain yang perlu diantisipasi, aku Ananta, penyusunan anggaran untuk pemulihan dampak pandemi corona. Meski wabah ini belum bisa ditakar kapan berakhir tapi pemkot perlu memplot nominal kue anggaran untuk menstabilkan kondisi daerah yang cukup lesu. “Jika memungkinkan di perubahan. Kalau enggak di (APBD) murni tahun depan,” singkatnya. (ryu/dns/k8)
