MANAGED BY:
MINGGU
07 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 29 Maret 2020 13:32
Dipertimbangkan, Karantina Wilayah Diterapkan Terbatas
SESUAI PROTOKOL: Proses akad nikah di kawasan Condet, Jakarta, Sabtu (28/3). Pengantin, petugas KUA, dan undangan memakai masker serta sarung tangan untuk mencegah penularan Covid-19. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)

PROKAL.CO, JAKARTA– Karantina wilayah atau lockdown dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi persebaran virus korona. Pemerintah kini menyusun peraturan turunan dari undang-undang. Namun, opsi lockdown tersebut hanya akan diberlakukan secara terbatas. ”Karantina terbatas dipertimbangkan untuk daerah yang terjangkit,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah acara di DPP Golkar (28/3).

Kebijakan tersebut, lanjut dia, akan diterapkan pada sejumlah wilayah dengan tingkat terpapar Covid-19 yang cukup parah. Namun, Airlangga enggan memerinci daerah mana saja yang bakal dikarantina terbatas. Langkah itu terlebih dulu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo besok (30/3). ’’Tunggu rapat Senin (besok) akan diputuskan,” kata Airlangga.

Merujuk data nasional dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, lima provinsi memiliki angka persebaran virus korona paling tinggi. Yaitu, DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, dan Jogjakarta. Lima provinsi tersebut mendominasi temuan kasus baru setiap hari.

Meski ada opsi karantina terbatas, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan social distancing. Pemerintah belum memikirkan untuk melakukan lockdown total. ’’Ini supaya jelas saya sampaikan lagi. Pilihan utama tetap social distancing,” tegasnya.

Menurut dia, social distancing juga diterapkan di sejumlah negara dalam menanggulangi persebaran Covid-19. Jika imbauan menjaga jarak di tempat umum dipatuhi masyarakat, dampaknya dalam mencegah persebaran virus korona akan sangat efektif. ’’Banyak negara yang menerapkan ini. Jika dipatuhi secara ketat, ini bisa memutus mata rantai penularan virus,” tutur dia.

Mengapa tidak mengambil kebijakan lockdown? Airlangga mengungkap motif ekonomi sebagai alasan utama. Sebagian besar masyarakat Indonesia, kata dia, merupakan golongan menengah ke bawah yang ditopang penghasilan harian. Artinya, pendapatan mereka sangat bergantung pada pekerjaan sehari-hari. Jika dilakukan lockdown total, sumber pendapatan masyarakat akan sangat terdampak. ”Tentu ekonomi masyarakat ini menjadi pertimbangan utama pemerintah,” jelasnya.

Menteri yang juga ketua umum Partai Golkar itu meminta masyarakat untuk tidak panik berlebihan. Pemerintah sudah memastikan ketersediaan bahan pokok. Dia mengakui, sejumlah komoditas seperti bawang putih dan gula memang sempat mengalami lonjakan harga. Namun, saat ini harganya berangsur stabil seiring dengan penambahan stok dan operasi pasar.

Desakan untuk melakukan karantina wilayah memang terus bergulir. Apalagi, sejumlah wilayah telah memutuskan lockdown mandiri. Bahkan hingga tingkat dusun dan RT.

Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah sudah waktunya memikirkan untuk melakukan karantina wilayah. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi episentrum persebaran Covid-19. Ketentuan itu juga sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ’’Jika social distancing tidak lagi efektif, karantina wilayah bisa juga dipertimbangkan,” kata Puan.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menambahkan, saat ini publik menunggu kebijakan aktual pemerintah dalam menangkal persebaran virus korona. Dia mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait karantina wilayah. PP tersebut menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ’’Pemerintah jangan buang waktu sehingga opsi untuk melakukan lockdown bisa ditempuh secara cepat,” tegas politikus PAN itu.

Desakan adanya karantina wilayah juga disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah membebaskan dan bahkan mendorong daerah zona merah untuk melakukan karantina wilayah. ”Pemerintah pusat harus membebaskan setiap pimpinan daerah untuk melakukan karantina wilayah. Apalagi untuk Jabodetabek, karantina wilayah adalah suatu keharusan,” tegasnya.

Kebijakan itu, kata dia, mendesak. Sebab, jika tidak dikarantina dan sebatas imbauan, risiko penularan tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Tapi akan meluas ke seluruh Indonesia. Apalagi, saat ini makin banyak warga Jakarta yang bermigrasi ke daerah untuk mudik. Akibatnya, bukan hanya Jabodetabek yang masuk zona merah. Artinya, persebaran Covid-19 sudah melingkupi skala nasional.

Dia mengakui bahwa upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah sejatinya sudah benar. Mulai penerapan kebijakan bekerja dari rumah, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, hingga sering cuci tangan. Namun, pemerintah juga tak boleh menutup mata bahwa kepatuhan masyarakat terhadap imbauan tersebut masih lemah. ”Akibatnya, persebaran Covid-19 makin eskalatif. Tak cukup hanya imbauan, tapi perlu kebijakan yang tegas, bahkan sanksi bagi yang melanggarnya,” tandasnya.

Karena itu, dia mendorong adanya kebijakan karantina wilayah segera. Kalau tidak, penularan akan semakin luas. Sistem kesehatan nasional juga bakal kian kedodoran karena tak mampu menampung lonjakan pasien. Akibatnya, pasien dan calon pasien non-Covid-19 bisa terbengkalai karena energi tenaga medis di rumah sakit terkuras untuk menangani pasien korona. Belum lagi, banyak tenaga medis yang tumbang karena terinfeksi Covid-19.

Dia tidak menampik bahwa karantina wilayah memang pilihan sulit dan pahit. Namun, jika langkah itu tidak diambil, dampak secara ekonomi akan lebih buruk. Saat karantina wilayah dilakukan, negara harus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan. Mulai memberikan kompensasi secara langsung seperti subsidi (jaring pengaman sosial) dan atau menurunkan/menghapuskan beberapa tarif pelayanan publik hingga menangguhkan cicilan pada perbankan/lembaga keuangan. (mar/mia/byu/c7/fal)

 

 

 

Menimbang Karantina Wilayah

Merujuk UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah jika menerapkan karantina wilayah.

– Selama karantina, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak jadi tanggung jawab pemerintah pusat.

– Pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis.

– Pemerintah harus memberikan kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

– Semua orang atau warga punya hak perlakuan yang sama selama masa karantina.

Sumber: UU 6/2018

 

Dampak Positif

– Memutus mata rantai persebaran Covid-19 karena aktivitas masyarakat berkurang signifikan.

– Jumlah korban yang terjangkit diprediksi berkurang.

– Mengurangi risiko kematian para korban.

 

Dampak Negatif

– Pasokan logistik dan kebutuhan pokok bisa terganggu.

– Aktivitas perekonomian masyarakat terputus, terutama UMKM dan sektor nonformal.

– Mobilitas terganggu karena transportasi umum distop.

– Kegiatan produksi di berbagai perusahaan akan terhenti.

 

Sumber: Reportase Jawa Pos


BACA JUGA

Sabtu, 06 Juni 2020 19:59

Tujuh Pasien di Samarinda Sembuh Covid-19, Tengok Terapi yang Dilakukan Tim Medis

SAMARINDA - Penambahan kasus sembuh covid-19 di Kalimantan Timur pada…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:42

Meski Diterpa Badai, Perluasan Kilang Balikpapan Tetap Jalan

BALIKPAPAN–Meski sektor hulu dan hilir migas sedang diterpa badai, PT…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:41

Garuda Rencana Naikkan Harga Tiket

BALIKPAPAN–PT Garuda Indonesia berencana menaikkan harga tiket pesawat jika kebijakan…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:36

Sudah 316 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kaltim

SAMARINDA–Kasus Covid-19 di Kaltim memasuki hari-79, Kamis (4/6), sejak pertama…

Jumat, 05 Juni 2020 13:47
Yang Penuh Sejarah, Yang Berbiaya Mahal, ”Bersatu” dalam Kesuraman (1)

Seandainya Yang Rp 200 Miliar Itu Cair pun Tak Cukup Lagi

Di saat Stadion Andi Mattalatta menjadi ”kebun sayur”, satu per…

Jumat, 05 Juni 2020 13:45
Dari Diskusi Virtual Banjir Samarinda

Hajar Sama-Sama Banjir di Samarinda, Mulai dari Superteam sampai Bangun Polder

SAMARINDA-Kaltim Post kembali menggelar diskusi virtual kemarin (4/6). Kali ini…

Jumat, 05 Juni 2020 13:43
Mulai Pertengahan Juni Lewat Tol Balsam Berbayar

Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Lebih Mahal dari Usulan Awal

BALIKPAPAN–Mulai 14 Juni, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ruas Samboja-Samarinda tak lagi…

Kamis, 04 Juni 2020 15:48

Dana Haji Tidak Boleh Dialihfungsikan, Uang Pelunasan Tak Ditarik, Bakal Dikelola BPKH

JAKARTA – Pengelolaan dana haji menjadi isu sensitif setelah Kementerian…

Kamis, 04 Juni 2020 15:29

Ibadah Haji Batal, Travel Minta Kepastian

BALIKPAPAN-Dibatalkannya pemberangkatan haji tahun ini membuat efek terhadap agen perjalanan…

Kamis, 04 Juni 2020 15:28

Rumah Ibadah Kesulitan Sediakan Pemindai Suhu Tubuh

BALIKPAPAN–Belum semua masjid di Kota Minyak mengajukan pengurusan izin pembukaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers