JAKARTA- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama sejumlah organisasi profesi, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengeluarkan pernyataan tertulis soal tuntutan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan (nakes). Dalam surat yang dikeluarkan pada Jumat (27/3) itu disebutkan, jika hal tersebut tak dipenuhi maka nakes diminta sementara tidak ikut melakukan perawatan pasien Covid-19.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua IDI Daeng M. Faqih itu menjelaskan tiga hal yang tengah terjadi. Pertama, bahwa dalam konsisi pandemi saat ini, kemungkinan setiap pasien yang diperiksa adalah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) atau pasien Covid-19. Kedua, setiap nakes berisiko tertular. Ketiga, jumlah nakes yang terjangkit semakin meningkat bahkan sebagian meninggal dunia.
Oleh sebab itu, organisasi profesi meminta terjaminnya APD yang sesuai untuk setiap nakes. Apabila hak ini tidak terpenuhi, maka anggota profesi dari masing-masing organisasi terkait diminta untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19. Selain demi melindungi diri, juga untuk menjaga keselamatan sejawat. Karena sejawat yang tertular, selain akan jatuh sakit juga akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan pada pasien. Selain itu dapat menularkan pada pasien.
Daeng menegaskan bahwa surat tersebut merupakan himbaun pada nakes. Bukan ancaman. ”Jadi yang pakai APD boleh merawat pasien Covid-19, yang tidak pakai APD tidak diperkenankan merawat pasien Covid-19,” ujarnya.
Diakuinya, jumlah APD saat ini tidak cukup. Masih dibutuhkan dalam jumlah banyak dan kontinyu, karena APD idealnya hanya dipakai sekali. Apalagi, seiring bertambahnya pasien. Yang artinya, kebutuhan pun terus bertambah.
Dikonfirmasi tentang kondisi APD yang kian menipis, Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta yang menjadi salah satu RS rujukan pasien Covid-19, Syafak Hanung, tidak banyak merespon. Dia hanya mengungkapkan, akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebab baru ada tambahan. ”Tadi ada tambahan dari DKI dan donasi,” katanya.
Namun diakuinya, secara garis besar kondisi ketersediaan APD ini sempat langka. Pihaknya sempat membeli dengan harga selangit. ”Alhamdulillah ada donasi dan pemberian dari Kemenkes. Serta mulai ada di distributor,” ungkapnya.
Direktur Utama RS Paru Dr H.A Rotinsulu Bandung, Edi Sampurno, memastikan APD di rumah sakit yang dipimpinnya masih cukup. Dia menegaskan jika keberadaan APD sangat penting untuk melindungi nakes.
Malaysia Dipilih Untuk Uji Coba Obat Covid-19
Pasien Covid-19 di Malaysia memiliki harapan untuk sembuh. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memilih Malaysia sebagai salah satu negara untuk uji coba efektivitas Remdesevir. Itu adalah obat yang diklaim paling efektif untuk menangani pasien yang terkena virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
Badan Keamanan Nasional (NSC) Malaysia mengungkapkan bahwa negara tersebut terpilih karena kemampuan Kementerian Kesehatan dalam melakukan penelitian. ’’Kementerian Kesehatan akan memberikan Remdesevir pada pasien Covid-19 dan memonitor semua efek samping serta efektivitasnya,’’ ujar Dirjen Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah seperti dikutip The Straits Times.
Malaysia bukan satu-satuya negara yang dipakai sebagai tempat uji coba. Ada 45 negara yang ditunjuk. WHO menyebut ini sebagai solidarity trial alias uji coba solidaritas. Pasien di Oslo University Hospital, Norwegia menjadi orang pertama yang menjalani terapi tersebut.
Ada empat jenis yang digunakan untuk uji coba WHO tersebut. Yaitu remdesivir, obat malaria chloroquine dan hydroxychloroquine serta kombinasi obat HIV lopinavir dan ritonavir. Yang terakhir adalah kombinasi lopinavir dan ritonavir ditambah dengan interferon-beta. Setidaknya salah satu dari pengobatan di atas diharapkan ampuh. Itu karena hingga detik ini anti virus untuk SARS-CoV-2 belum siap. Butuh sekitar setahun lagi jika harus produksi masal. (mia/sha/ayi)
