MANAGED BY:
KAMIS
04 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 28 Maret 2020 11:44
Daerah Berani Local Lockdown, Pemerintah Baru Kebut Peraturan Karantina Wilayah

Juga Siapkan Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

Petugas menyiapkan peralatan medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk merawat pasien COVID-19. Beberapa daerah sudah memberlakukan local lockdown, sementara pemerintah kebut aturannya. (Foto Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA– Meski pemerintah pusat belum mengambil keputusan, beberapa kepala daerah memberanikan diri untuk menutup akses keluar dan masuk orang ke wilayah mereka. Di antaranya Maluku, Papua, dan, Tegal. Menyikapi keputusan tersebut, pemerintah pusat langsung menyusun peraturan pemerintah untuk karantina wilayah. 

Dalam wawancara lewat video conference dengan awak media (27/3), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan, karantina wilayah sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Namun demikian, butuh aturan turunan untuk melakukan karantina wilayah. ”Kalau kami langsung (karantina wilayah) gitu malah melanggar undang-undang namanya. Bisa digugat juga ke pengadilan,” kata Mahfud. Hanya, dia juga tidak bisa berbuat banyak atas keputusan yang sudah diambil beberapa kepala daerah. 

Menurut Mahfud, dalam kondisi saat ini, banyak daerah harus mengambil keputusan cepat. Sehingga pemerintah pusat tidak bisa banyak berbuat. ”Banyak daerah yang belum bisa mengikuti prosedur untuk melakukan koordinasi karena daerah itu memang harus segera mengambil tindakan,” jelasnya. 

Di samping Maluku, Papua, dan Tegal, Mahfud menyebutkan bahwa dirinya sempat mendapat informasi Surabaya juga sedang bersiap diri. ”Terakhir saya baca di Surabaya juga akan dilakukan semacam lockdown,” ucap Mahfud. Dia menyebut, dalam bahasa hukum Indonesia, lockdown tidak lain adalah karantina wilayah. 

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, karantina wilayah berarti membatasi perpindahan orang, membatasi kerumuman orang, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. ”Oleh karena itu, sekarang pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina wilayah,” bebernya. 

Dalam rancangan peraturan tersebut, Mahfud menjelaskan, ada banyak hal diatur. ”Kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown,” imbuhnya. Termasuk di antaranya terkait dengan syarat, larangan, dan prosedurnya. ”Itu Sekarang sedang disiapkan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan keluar,” tambah dia. 

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, peraturan pemerintah perlu dibuat agar daerah yang memberlakukan karantina wilayah punya patokan. Tidak sembarangan menerapkan kebijakan. ”Agar ada keseragaman policy tentang itu,” kata dia. Misalnya melapor kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara berjenjang. 

Yakni dari gugus tugas di level provinsi ke gugus tugas nasional. ”Nanti kepala gugus tugas nasional akan berkoordinasi dengan menter-menteri terkait,” ujar Mahfud. Itu penting lantaran karantina wilayah menyangkut banyak sektor. Tidak hanya kesehatan, melainkan juga mencakup masalah perhubungan, pendidikan, sampai ekonomi. 

Mahfud juga menyampaikan, yang dibatasi saat kebijakan karantina wilayah diambil adalah lalu lintas orang. ”Tidak boleh ada penutupan lalu lintas jalur terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok,” jelasnya. Selain itu, warung, toko, atau supermarket yang menjual kebutuhan masyarakat tidak boleh ditutup. ”Tidak bisa dilarang untuk dikunjungi,” tegas dia. 

Hanya, Mahfud menambahkan, semua tetap dalam pengawasan ketat oleh masing-masing pemangku kepentingan. Walau sudah ada daerah yang lebih dulu memutuskan menutup akses keluar masuk wilayah mereka, pemerintah pusat tidak tergesa-gesa. Namun, Mahfud memastikan, rancangan peraturan pemerintah karantina wilayah juga bakal dibuat secapat mungkin. 

Harapannya pekan depan sudah ada kejelasan terkait rancangan regulasi tersebut. ”Kami akan berusaha (menyelesaikan aturan) itu secepatnya. Tapi, anda jangan tanya berapa lama. Pokoknya kami berupaya secepatnya akan mengatur itu,” bebernya. Khusus daerah yang sudah membatasi akses keluar masuk, dia menyebut, kini sudah ditangani Kementerian Dalam Negeri. 

Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, sampai hari ini pemerintah tidak akan menerapkan lockdown. ’’Tetapi, social distancing,’’ katanya. Asalannya karena sebenarnya untuk mencegah penyebaran virus korona bukan soal lockdown. Tetapi, lebih utama disiplin menjaga jarak.

Untuk itu Ma’ruf menegaskan, yang perlu dilakukan sekarang adalah menerapkan kedisiplinan masyarakat mematuhi anjuran social distancing. 

Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya-upaya pendisiplinan melalui edukasi kesehatan sampai keamanan. ’’Keamanan untuk membubarkan tiap kerumuman-kerumuman,’’ tuturnya. Dia menjelaskan untuk mendisiplinkan masyarakat perlu kerja sama banyak pihak. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. 

Ma’ruf menegaskan, yang dilakukan sejumlah pemda itu bukan lockdown. Tetapi, penerapan pendisiplinan dengan cara lebih ketat. Pertimbangannya adalah ancaman virus korona sudah cukup tinggi. ’’Seperti di Jakarta misalnya. Belajar dari rumah, sekolah diliburkan, salat Jumat ditiadakan,’’ tuturnya. Kemudian juga membatasi orang bergerak keluar masuk Jakarta. 

Menurut Ma’ruf kebijakan itu adalah upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menghadapi wabah yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tersebut menuturkan, pembatasan pergerakan masyarakat, khususnya program bekerja dari rumah atau work from home, tidak bisa berjalan serratus persen. 

Sebab ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah. ’’Pekerjaan harus di perusahaan atau di pabrik,’’ tuturnya. Dia menyebut, kepada perusahaan atau pabrik yang tidak bisa menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, supaya menjalankan protokol penceghan Covid-19 dengan baik. Misalnya tetap menjalankan jaga jarak fisik di tempat kerja. 

SARAN KOMNAS HAM 

Sementara itu, Komnas HAM menilai karantina wilayah atau lockdown sudah diperlukan untuk sejumlah daerah dengan kasus yang tinggi. Terutama untuk mencegah persebaran virus ke luar. Pemerintah perlu menganut Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya serta Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin berjalannya karantina wilayah tanpa menyalahi hak asasi manusia. 

Menurut Komnas HAM, situasi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pembatasan hak asasi manusia untuk kepentingan kesehatan masyarakat. ”Kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk,” jelas Komisioner Komnas HAM Amiruddin. 

Amiruddin pun mendesak pemerintah bersikap tegas terkait karantina wilayah terbatas yang sudah masuk zona merah. Nah, mengenai daerah-daerah yang telah mengumumkan pembatasan, Amiruddin menyatakan bahwa itu tidak bisa serta-merta dilakukan sepihak kecuali berdasar aturan dari pemerintah pusat. ”Karantina menurut UU pemerintah. Kita dorong pemerintah pusat untuk segera bertindak. Jika tidak ambil langkah segera, daerah yang terjangkit kian luas,” lanjutnya. 

Aturan juga diperlukan dalam hal kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dinilai bisa menimbulkan masalah perpindahan orang adalah pemutusan hubungan kerja. Amiruddin menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh lainnya. Serta bisa meredam potensi konflik sosial yang timbul akibat karantina wilayah. 

Di lain pihak, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, jika lockdown diberlakukan di Jakarta, tentu ada beberapa hal yang harus dipikirkan. ”Kalau lockdown, kita menanggung beban yang makin berat. Yang paling kena dampak adalah kelas menengah ke bawah, terutama yang penghasilannya harian,” ujarnya kepada Jawa Pos. 

Bhima memandang, roda ekonomi tentu akan berhenti seketika. Namun, jika lockdown benar-benar dilakukan, maka pemerintah harus mengantisipasi beberapa hal. Salah satu yang paling penting yakni ketersediaan pasokan pangan. Dia mencontohkan pada kebijakan pemerintah India ketika memberlakukan lockdown. 

”India berani melakukan lockdown karena pemerintah India mengalokasikan 3,5 kali lipat kebutuhan pangan mereka. Jadi ada bantuan kongkret dari pemerintahnya untuk memastikan stok pangan terjangkau,” tuturnya. Menurut dia, jika benar pemerintah memberlakukan lockdown, maka kebijakan itu terbilang terlambat. Sebab, sudah banyak pemda yang terlebih dahulu memberlakukan lockdown di wilayahnya masing-masing.

 ”Kalau pun terpaksa lockdown ya harusnya dilakukan secara nasional. Karena kan pemda sudah melakukan sendiri dan kepala daerahnya sudah banyak yang kena (corona) juga,” jelasnya. Analis pasar modal Hans Kwee mengatakan, banyak investor global menilai pemerintah Indonesia bertindak lambat menangani Covid-19. Kebijakan work from home tidak efektif. Malah semakin membuat ketidakpastian ekonomi di tanah air. 

Tak ayal, banyak investor global mencabut modal dan aset mereka. ”Kita melihat masyarakat bawah masih santai saja. Anggapan mereka tidak kerja, ya tidak makan. Dengan begitu, tidak dipungkuri jika penyebaran Covid-19 masih akan terus terjadi,” ucap pria yang juga Direktur Anugerah Mega Investama itu. 

Hans menilai, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas. Melakukan lockdown per wilayah. Mengorbankan aktivitas ekonomi tidak berjalan setidaknya selama dua minggu. Selama itu pula kebutuhan masyarakat sepenuhnya ditanggung. Dengan harapan, pemerintah lebih fokus memutus rantai penyebaran virus asal Wuhan tersebut. 

”Memang keputusan yang berat. Pemerintah tidak hanya memikirkan kesehatan, juga ekonomi dan sosial. Tapi harus harus dikorbankan demi virusnya tertanggulangi. Jujur saya mulai gerogi rupiah melemah mendekati Rp 17 ribu,” ujar Hans. 

Dia juga menilai, sekuat apapun BI melakukan intervensi akan sia-sia. Karena tidak ada yang bisa menghalangi siapapun investor untuk keluar dari pasar Indonesia. ”Pemerintah harus berpikir, jika pasar menginginkan lockdown, kira-kira bisa atau tidak. Berapa biaya yang harus ditanggung, bagaimana logistiknya,” bebernya. Hans mengingatkan, jangan sampai Indonesia seperti Italia yang seluruh negara lockdown. 

Di sisi lain, ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, jika pemerintah memutuskan lockdown, harus berdasarkan data outbreak dan tingkat kematian yang valid. Artinya, perlu memastikan bahwa tingkat kematian tinggi terhadap seluruh populasi warga DKI Jakarta. ”Karena kalau rasio kematian saat ini hanya mempertimbangkan pasien yang terpapar Covid-19, sepertinya kesimpulannya agak misleading. Dan pemerintah harus mendorong seluruh masyarakat melakukan tes Covid-19,” beber Josua kepada Jawa Pos. 

Seandainya wabah Covid-19 semakin memburuk dan memaksa pemerintah melakukan lockdown menyeluruh, tentu akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Khususnya pada kuartal I tahun 2020. Meski demikian, dengan lockdown penanganan Covid-19 lebih cepat, dampak negatif terhadap perekonomian tidak berkepanjangan. 

Ketersediaan logistik untuk masyarakat perlu dipastikan. Setidaknya sampai masa lockdown selesai. Keputusan pemerintah menonaktifkan kegiatan di seluruh sektor memang sulit. ”Kalau outbreak di Indonesia cukup pesat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain, menurut saya keputusan lockdown perlu diambil,” ucap pria yang juga menjabat Vice President Economist Bank Permata itu. 

Namun, lanjut Josua, perlu pertimbangan lain untuk melakukan lockdown agar tidak memberikan kepanikan di masyarakat. Selain data rasio kematian dan suspek, juga perlu mempertimbangkan efek psikologis dari keputusan lockdown tersebut. 

Tidak hanya menyusun rancangan peraturan pemerintah karantina wilayah, Mahfud juga menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan ketentuan agar masyarak tidak buru-buru mudik. ”Sekarang kita dalam situasi bencana sehingga sedang dipertimbangan juga satu kebijakan larangan mudik menjelang lebaran,” jelasnya. 

Kepada kementerian dan lembaga, Mahfud menyebut, anggaran untuk program mudik bareng sudah diminta dipakai membantu penanggulangan virus korona. Sebagaimana sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Khusus Kementerian Pertahanan (Kemhan), kemarin instansi tersebut sudah mengeluarkan surat edaran larangan mudik tahun ini. 

Menurut Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, surat edaran yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal Kemhan itu berlaku untuk seluruh pegawai. Mulai eselon satu sampai pegawai non eselon.

”Untuk tidak melakukan aktivitas mudik pada tahun ini,” tegasnya. Itu dilakukan sebagai upaya aktif Kemhan menahan laju persebaran virus korona. Instruksi Menhan tersebut bersifat mengikat,” tambah dia. 

Direktur Jendral Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan bahwa rapat-rapat mengenai mudik telah digelar marathon. Keputusan awal, penyelenggaraan mudik gratis yang dilakukan pemerintah, BUMN, maupun swasta ditiadakan. Sementara untuk pelarangan mudik masih dalam pembahasan. ”Tahapannya imbauan dulu,” tuturnya. 

Dia menyadari bahwa imbauan tidak dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan ada yang sudah nekat pulang. Namun untuk pelarangan, membutuhkan rapat yang lebih tinggi. Senin nanti direncakan akan ada rapat terbatas para menteri yang akan membahas hal ini. ”Dari eselon satu sepakat bahwa untuk pelarangan mudik,” ucapnya. 

Budi menyatakan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan TNI. Ada beberapa skema yang akan dilakukan jika nanti benar-benar ada aturan larangan mudik. Misalnya di pintu keluar Jabodetabek akan diberi sekat. Penutupan dilakukan di jalan tol dan jalan nasional. ”Waktunya kapan sudah ada skemanya,” ungkapnya. 

Yang belum diantisipasi adalah mudik dini. Menurut Budi, berdasarkan data yang dimilikinya ada peningkatan jumlah penumpang datang di beberapa terminal Tipe A di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lonjakan terjadi pada 20-22 Maret. ”Rata-rata penumpang dari Jabodetabek,” ucapnya. Budi mencontohkan terminal yang mulai ramai ada di Solo, Wonogiri, dan Purwokerto. 

Menindaklanjuti hal ini, Budi meminta kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Pengecekan kesehatan pada mereka yang datang dari Jabodetabek harus dimasifkan. 

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menambahkan bahwa limpahan pemudik dari Jabodetabek ini membuat penularan semakin banyak. Dia baru mendapat laporan dari Kabupaten Sumedang bahwa ada peningkatan orang dalam pengawasan setelah ada banyak pemudik dari Jabodetabek. ”Kalau tidak ada pelarangan dari pemerintah, dikhawatirkan akan tambah zona merah di tujuan mudik,” ucapnya. 

Di sisi lain, PT KeretaApi Indonesia (KAI) melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh lingkungan kerja unit angkutan barang. ”Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin pasokan logistik melalui kereta barang aman dan lancar. Serta tidak terganggu oleh merebaknya wabah Covid-19,” ujar VP Public Relations KAI Yuskal Setiawan. 

Yuskal menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa KAI tak hanya fokus pada pelayanan di angkutan penumpang. Namun juga pada angkutan barang. ”Khusus untuk angkutan binatang, sementara ini kami hentikan pelayanannya,” tuturnya. 

Sementara itu, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai pelarangan mudik. Dari rapat tingkat menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy via video conference kemarin, topik physical distancing masih jadi fokus utama.

Turut berpartisipasi dalam RTM via video conference Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Terawan Agus Putranto, Mendagri Tito Karnavian, KaBNPB Doni Monardo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menperin Agus Gumiwang, Mensos Juliari P. Batubara, Mendikbud Nadiem Makarim, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Idham Azis. 

Muhadjir menekankan, bahwa penerapan physical distancing perlu lebih dikuatkan. Sebab, upaya ini akan sangat efektif untuk mengurangi laju penularan dan menekan pertambahan kasus-kasus. Terlebih, jelang datangnya bulan Ramadhan yang juga akan dibarengi dengan arus mudik hari raya Idul Fitri. ”Artinya memperkecil pergerakan orang, antar kota dan antar daerah. Saya kira ini bisa menjadi langkah kita lebih serius,” ujarnya. 

Mantan Mendikbud itu mengaku, ada kekhatiran bila tidak ada pengendalian pergerakan orang menjelang lebaran tersebut. Karenanya, dalam RTM tersebut diminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat lagi. Baik soal kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi pandemic ini mapun menekan potensi penularan di wilayahnya. Misalnya, soal kewajiban pemda melakukan upaya screening atas proses keluar dan masuk warganya terutama dari daerah-daerah episentrum. Kemudian, penyiapan fasilitas kesehatan darurat untuk pusat karantina atau RS Darurat.

 Selain itu, pemda juga diminta untuk mengoptimalisasi physical distancing dengan terus melakukan imbauan hingga penindakan. Sosialisasi secara intens dan masif tentang bahaya Covid-19 juga perlu digenjot untuk mengurangi risiko penularan. Koordinasi dengan aparat keamanan terkait juga diharapkan bisa terus ditingkatkan. 

”Harapan kita badai virus ini segera berlalu. Kasus ini juga ada saatnya untuk berhenti. Dan kita berharap kita akan bisa meminimalisir resiko di Indonesia,” ujarnya. 

Di sisi lain, Menteri Sosial Juliari Batubara telah mengusulkan adanya perluasan penerima bansos pada menteri keuangan. Usulan ini disampaikan olehnya setelah menyaksikan dampak serius pada perekonomian masyarakat, terutama lapisan terbawah. 

”Saya telah mengusulkan perluasan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako ke Kementerian Keuangan,” ujarnya. Sehingga, diharapkan perluasan ini dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan daya belinya. 

Nantinya, tidak semua bakal mendapat jatah PKH dan program sembako ini. Perluasan hanya difokuskan pada daerah-daerah epicentrum Covid-19. Seperti daerah Jakarta dan sekitarnya. ”Tentu saja bila perluasan penerima bansos diberlakukan, tetap akan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ungkapnya.

 Di lain pihak, sejalan dengan instruksi presiden, Kemensos juga terus mematangkan implementasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Alokasi anggaran nantinya diarahkan untuk berbagai upaya percepatan penanganan Covid-19 seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi team medis, masker, hand sanitizer maupun kebutuhan lain yang memperluas jangkauan program di lingkungan Kemensos.(byu/deb/dee/han/lum/lyn/mia/syn/wan)


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers