MANAGED BY:
SELASA
26 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 26 Maret 2020 13:48
Ada Beberapa Opsi, Desak Segera Ambil Keputusan Tegas
Lebaran Tahun Ini Bisa Tidak Mudik dan Tidak Piknik..?
Mudik warga lewat pelabuhan. (ilustrasi/KP)

PROKAL.CO, JAKARTA – Wabah Covid-19 diperkirakan masih terjadi hingga jelang lebaran 2020. Pemerintah pun tengah menyiapkan sejumlah skema mengenai tradisi mudik dan piknik saat musim lebaran nanti. Salah satunya, meniadakan keduanya.

Dalam keterangan resminya Rabu (25/3), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, segala skenario tengah dipertimbangkan. Namun yang paling utama ialah menjaga keselamatan dan keamanan para pemudik dan seluruh masyarakat.

Rapat lintas kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan mudik pun telah digelar Senin (23/3). Dalam rapat tersebut, ada sejumlah opsi yang muncul. Mudik tetap dilaksanakan, membatasi mudik dengan meniadakan mudik gratis, hingga pelarangan mudik dan piknik. Dari ketiganya, opsi terakhir paling berpeluang.

”Kebijakan Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020 adalah ikhtiar bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai penularan wabah corona,” ujarnya.

Kendati begitu, keputusan akan diserahkan sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo. Ketiga scenario tersebut bakal dibawa terlebih dahulu ke Ratas Kabinet. ”Kami berharap nantinya kebijakan ini yang terbaik bagi kita semua,” ungkapnya.

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamaluddin mengatakan, bahwa belum ada keputusan resmi mengenai mudik. Semuanya masih menunggu keputusan dari presiden. ”Sambil menyiapkan keputusan resminya, kementerian/lembaga  tetap melaksanakan persiapan-persiapan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur pria yang juga ditunjuk sebagai koordinator kementerian/lembaga terkait mudik ini.

Bila opsi ini terakhir disepakati, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan siap mengeluarkan edaran pelarangan penyelenggaraan mudik gratis pada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020. Pasalnya, mudik gratis kerap dijadikan sebagai sarana kampanye politik. Pada tahun ini, Pilkada serentak bakal digelar di 207 daerah. ”Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis,” ungkap Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.

Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur melintas. Sementara dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berencana mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen.

Sementara, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara TNI akan berjaga di sejumlah objek vital, seperti pintu tol dan tempat wisata untuk mendukung kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 ini.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyuarakan hal yang sama. Dia mendesak pemerintah tegas dalam upaya penanganan Covid-19, termasuk soal mudik. Mengingat, akan ada perpindahan jutaan orang saat momen hajatan besar tersebut.

”Kalau mau tersebar ke semua, ya mudik aja rame-rame,” ujarnya.

Dia membenarkan, jika mudik adalah kepentingan private. Artinya pemerintah tidak bisa serta merata melarang orang mudik. Lalu, yang mudik ditembak. Kecuali keluar kebijakan lockdown. ”Kalau keluar kebijakan ini, orang gak bisa mudik. Orang mudik kena hukum,” ungkapnya.

Tapi, lanjut dia, saat ini kondisinya berbeda. Sudah state of emergency. Di mana dipekirakan, masih ada puncak wabah yang harus dihadapi. Ketika mudik ini tetap terjadi, maka akan sangat berbahaya untuk orang-orang di tujuan mudik. Apalagi, di desa-desa terpencil yang minim fasilitas kesehatan. Belum lagi minimnya tenaga kesehatan.

”Silahkan pemerintah keluarkan kebijakan. Satu dua hari ini harus ada kebijakan. Mau lockdown atau tidak. Yang jelas saya sarankan tutup (mudik, red) saja,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah lebih tegas terhadap kebijakan mengenai pengendalian Covid-19 ini. Bagi yang nekat mudik misalnya. Beri sanksi, baik denda maupun kurungan penjara. Tak terkecuali bagi mereka yang masih cuek atas kebijakan social distancing dengan masih berkerumun atau nongkrong.

Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengurangi jumlah perjalanan kereta api hingga 19,4 persen atau 103 perjalanan perhari. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam penyebaran Covid-19. 

Pengurangan jumlah perjalanan KA ini dilakukan bertahap. Mulai 21 Maret, 26 Maret, dan 1 April 2020. Adapun rincian KA yang dibatalkan sampai dengan tahap tiga adalah 72 KA jarak jauh dan 31 KA lokal atau total 103 perjalanan KA. "Sehingga mulai 2 april jumlah perjalanan KA perharinya turun dari 532 KA per hari menjadi 429 KA per hari," ujar VP Public Relations KAI Yuskal Setiawan. Rinciannya 182 KA jarak jauh dan 247 KA lokal perharinya. "Jadwal yang kami batalkan adalah KA yang memiliki jadwal atau KA alternatif sehingga penumpang memiliki pilihan jadwal keberangkatan lain jika tetap memutuskan untuk berangkat," imbuhnya.

Menurut Yuskal, KAI akan menghubungi penumpang melalui Contact Center KAI 121 terkait informasi pembatalan dan pengalihan jadwal perjalanannya. Dalam hal penumpang dialihkan ke KA lain dan mendapat kelas yang sama atau lebih tinggi. "KAI tidak akan mengenakan penambahan biaya," ungkapnya. Jika dialihkan lalu mendapat kelas yang lebih rendah, maka KAI akan memberikan biaya pengembalian di stasiun kedatangan. Batas waktu pengembalian tiga hari dari tanggal yang tertera di tiket.

"Namun jika penumpang tidak berkenan dialihkan perjalanannya ke KA lain dan memilih untuk membatalkan perjalanan KA, maka kami akan mengembalikan biaya secara penuh di luar biaya pesan secara tunai," ucapnya. Yuskal menjelaskan pembatalan tiket dapat dilakukan di stasiun keberangkatan atau stasiun lain. (mia/lyn)


BACA JUGA

Selasa, 26 Mei 2020 21:00

Karena Covid-19, Pengerukan SKM Terhenti, Wagub: Kita Harus Sabar

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengunjungi sejumlah daerah…

Selasa, 26 Mei 2020 12:23

Sudah 30 Ribuan Jiwa Terdampak Banjir saat Lebaran di Samarinda

SAMARINDA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mencatat sebanyak…

Selasa, 26 Mei 2020 12:01

Wacana Siswa Masuk Sekolah 15 Juni, PGRI : Buat Anak Jangan Coba-coba

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung…

Selasa, 26 Mei 2020 11:38

Pemprov Siapkan Penampungan Sementara untuk Korban Banjir Samarinda

SAMARINDA - Banjir yang kembali menerjang kawasan rawan banjir di…

Selasa, 26 Mei 2020 11:34

Jangan Berasumsi Saat Ini Sudah Aman Corona

SAMARINDA - Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim Senin,…

Selasa, 26 Mei 2020 11:06

Balita 1 Tahun di Kukar Positif Corona

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur kembali mengumumkan perkembangan terbaru…

Senin, 25 Mei 2020 12:03

POLOS DAN LUCU..!! Ini Pengakuan Lengkap M Nuh soal Lelang Motor Jokowi

M Nuh, pemenang lelang sepeda motor Gesits milik Presiden Joko…

Senin, 25 Mei 2020 11:40

Banjir Semakin Meluas di Samarinda, 20 Ribu Warga Terdampak

SAMARINDA - Banjir di kota Samarinda semakin meluas, Senin (25/5/2020)…

Minggu, 24 Mei 2020 20:35

15 Ribu Jiwa Terdampak Banjir di Hari Lebaran, Banjir Bakal Lama

SAMARINDA - Luapan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karang…

Minggu, 24 Mei 2020 13:30

Lebih Ganas, Banjir Lumpuhkan Perumahan Bengkuring di Hari Raya

SAMARINDA - Banjir melumpuhkan perumahan Bengkuring Sempaja di hari raya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers