MANAGED BY:
RABU
01 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 25 Maret 2020 13:17
Setelah Menhub, Dirjen Perkeretaapian Dinyatakan Positif Covid-19

125 Ribu Alat Rapid Test Dibagi ke Daerah

Kedatangan alat medis.

PROKAL.CO, JAKARTA– Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dapat menyerang siapapun. Setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif, (24/3) Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri juga dinyatakan positif. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya dalam menemukan kasus secara dini.

Zulfikri melalui pernyataan tertulisnya menyatakan bahwa kemarin pagi hasil tes Covid-19nya menunjukkan positif. Dia melakukan swab tes pada 19 Meret di Kantor Kemenhub. ”Pada saat itu semua peserta test berstatus ODP (orang dalam pemantauan) dan diminta isolasi rumah menunggu hasil. Alhamdulillah istri dinyatakan negatif,” ujarnya.

Zulfikri saat ini diminta isolasi kamar dan menunggu arahan dari satgas convid-19. Rencananya dia akan kembali di-swab test kembali utk melihat perkembangan. ”Sampai sekarang dalam keadaan sehat. Tanpa demam, tanpa batuk, dan tanpa sesak napas,” tuturnya.

Sebelumnya dia menjalani rawat inap karena pneumonia. Gejalanya batuk kecil. Rawat inap dilakukan pada 9 sampai 13 Maret. ”Diperbolehkan kembali ke rumah dengan diberi antibiotik. 21 Maret sudah dinyatakan membaik dan tidak diberikan antibiotic,” ucapnya.

Zulfikri meminta agar siapa pun yang pernah kontak dengannya dalam kurun waktu dua minggu lalu untuk segera ke petugas medis. Khususnya yang memiliki gejala atau riwayat kesehatan yg kurang baik.

Kemarin, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan bahwa ada penambahan kasus positif mencapai 107 kasus. Jika diakumulasi maka jumlah penderita Covid-19 yang terdeteksi ada 686 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah enam orang menjadi 55 kasus. ”Tidak ada penembahan kasus sembuh. Sehingga jumlah total masih sama yakni 30 kasus. Tapi ada sudah sekali diperiksa negatif dan kalau pemeriksaan kedua negatif maka dinyatakan sembuh,” ungkapnya.

Untuk melakukan skrining, pemerintah telah menggunakan rapid test. Yuri menyatakan bahwa metode tersebut untuk memeriksa antibody. ”Bukan pemeriksaan langsung ke virus. Kalau virus dnegan swab,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yuri menyatakan bahwa metode rapid test ini untuk penjaringan secara kasar. Dia mengakui bahwa hasil negatif pada rapid test bukan berarti bebas Covid-19. Ada kemungkinan peserta tes baru memasuki tahap awal terinfeksi Covid-19 sehingga belum terlihat antibody dalam darahnya. ”Dibutuhkan waktu enam sampai tujuh hari sampai terlihat,” katanya. Untuk itu bagi mereka yang rapid test pertama negatif, akan diulang pada hari ke sepuluh. Pada mereka yang dilakukan rapid test pertama negatif, maka mereka tetap harus menjaga jarak dalam komunikasi sosial.

Yuri menyatakan bahwa rapid test diutamakan bagi mereka yang kontak dekat dengan kasus positif yang sudah terkonfirmasi di rumah sakit atau sedang diisolasi di rumah. Selain itu ditujukan pada tenaga kesehatan yang menangani Covid. ”Kalau nanti alat tes yang datang semakin banyak, rapid test akan berbasis pada wilayah,”ucapnya.

Kemarin sudah 125 ribu kit rapid test dibagikan ke 34 propinsi. Nantinya, dinas kesehatan propinsi yang akan memandu pelaksanaan trasing di daerahnya. Termasuk menentukan siapa saja yang dites.

Semetara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan jajaran kepala daerah untuk menyiapkan teknis pelaksaan rapid test yang aman. Dia menginggatkan, jangan sampai pelaksaan rapid test justru menjadi peluang penyebaran virus akibat manajemen yang tidak dikelola baik.

“Ada kemungkinan petugas kesehatan dan masyarakat yang akan dites lalai, bergerombol, dan tak mematuhi prosedur saat rapid tes berlangsung,” ujarnya kemarin. Apalagi, proses ini relatif baru dilakukan di Indonesia. Sehingga masyarakat maupun petugas relatif belum pengalaman.

Untuk itu, kepala daerah bersama dinas kesehatan perlu mengatur teknisnya. Selain mengelola waktu pelaksanaannya agar tidak berkerumun, perlu juga disiapkan peralatan pencegah penularan virus. Seperti memakai sarung tangan, masker mulut, sanitiser, hingga memastikan jarak aman bagi peserta.

”Minimal jarak perimeter antar orang yang menunggu giliran di tes harus 1,5 meter,” imbuhnya. Tito lantas mencontohkan teknis pelaksanaan rapid test massal di Korea yang dinilai sangat aman. Di mana tes dilakukan di bilik terisolasi terbuat dari plastik yang setiap saat dibersihkan dengan disinfektan.

Untuk lebih lanjut, menteri asal Sumatera Selatan itu menginstruksikan jajaran kementeriannya berkordinasi untuk memastikan Daerah mematuhi prosedur rapid tes yang aman sesuai pedoman kemenkes dan Gugus Tugas Covid-19.

Mendagri juga menegaskan, kelompok target yang paling utama dilakukan rapid test adalah petugas medis. Yaitu para dokter, perawat, petugas rumah sakit khususnya yang bertugas menangani Covid 19 beserta keluarganya.

"Kelompok ini harus diutamakan dengan tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan mereka karena merekalah yang menjadi ujung tombak perawatan, mitigasi dan penanggulangan Covid-19,” pungkasnya.

Di sisi lain, anjuran pemerintah untuk social distancing memang sudah berubah menjadi physical distancing. Namun, perubahan tersebut tidak lantas membuat masyarakat langsung taat. Diakui pemerintah, masih banyak yang melanggar anjuran tersebut meski tidak memiliki urusan mendesak di luar rumah. Karena itu, aparat keamanan TNI – Polri didorong untuk lebih tegas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa mereka juga akan dibantu oleh Satpol PP di daerah. ”Untuk melakukan pembubaran terhadap kerumuman-kerumuman orang yang membahayakan,” terang dia kepada awak media di Jakarta. Tidak hanya itu, pelibatan penguru RT dan RW sebagai kepanjangan tangan pemerintah juga dilakukan.

Lewat pemerintah daerah, pemerintah pusat berusaha supaya semua paham terhadap langkah-langkah dan strategi yang diambil dalam menghadapi virus korona. ”Tentu kepala daerah, RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya harus digerakkan semuanya secara simultan untuk memerangi virus ini,” kata dia. Sebab, virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu bisa menyebar cepat. Karena itu, masyarakat harus waspada.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Chairul Anam meminta masyarakat patuh terhadap larangan untuk berkumpul saat ini. Terhadap yang melanggar, dia mengusulkan supaya mereka diberikan sanksi non pidana. ”Sanksi ada baiknya bukan pidana. Karena penjara telah penuh sesak,” kata dia kemarin.

Menurut Anam, sanksi denda atau sanksi sosial lebih tepat ketimbang hukuman pidana. Mengingat pengadilan juga sudah membatasi sidang. Namun demikian, tetap harus dibuat landasan serta mekanisme pemberian sanksi tersebut. ”Harus terbuka dan menjadikan prinsip HAM sebagai rujukan,” imbuhnya.

Anam menambahkan, dengan kondisi dan situasi saat ini, semua pihak memang perlu mendorong upaya pencegahan. Termasuk dengan tidak keluar rumah dan berkumpul untuk hal-hal yang belum mendesak. ”Sanksi dalam kondisi darurat seperti ini dimungkinkan. Untuk menjamin tujuan utama mengatasi kedaruratan segera tercapai,” beber dia.

Mekanisme rapid test yang belum seragam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lanjut Anam, juga perlu jadi perhatian. Apalagi ada yang sempat merencanakan rapid test terbuka secara massal. ”Padahal kebijakan utamanya adalah menghindari kerumunan,” ujarnya. Walau sudah dibatalkan, dia menilai rencana itu menunjukan masih ada ketidakseragaman.

Untuk itu, Anam berharap pemerintah lebih jelas dan tegas mengeksekusi setiap rencana dalam menghadapi wabah virus korona. ”Harus jelas dan tidak boleh membingungkan. Terutama bagi masyarakat,” kata dia. Menurut dia, pengumuman rapid test massal yang sudah dibatalkan bukan hanya tidak sejalan dengan kebijakan utama. Itu jug menimbulkan ketidakpastian.

Kondisi itu akan berdampak terhadap psikologis masyarakat. Bukan tidak mungkin menyebabkan kepanikan. Ke depan, Anam berharap, hal serupa tidak terjadi lagi. ”Metodologi yang dilakukan (dalam penanganan Covid-19) harus memiliki standar yang jelas sebelum dipublikasikan. Yang lebih pentung lagi, tidak menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Pagebluk Covid-19 sudah menyebar ke 189 negara di dunia. Pemerintah mengambil langkah dengan memperluas gerakan menjaga jarak. Pemerintah bahkan meminta gerakan tersebut tidak hanya berlaku di luar rumah, melainkan juga di dalam rumah. Langkah jaga jarak juga diminta dilakukan terhadap sesama penghuni rumah. Istilahnya adalah physical distancing.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada para gubernur secara virtual kemarin (24/3). Dia kembali menjelaskan mengapa pemerintah tidak mengambil opsi lockdown atau karantina daerah. Menurut dia, setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisplinan yang berbeda-beda.

Pem,erintah sudah mempelajari apa yang dilakukan berbagai negara. Mulai kebijakan hingga karakter masyarakatnya. ’’Sehingga di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman,’’ ujarnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan disiplin, maka Indonesia akan bisa mencegah penyebaran covid-19.

Jangan sampai seperti beberapa kasus yang belakangan terjadi. Misalnya sudah diisolasi ternyata masih membantu hajatan tetangga. Atau masih keluar belanja di pasar. Bila memang diisolasi, amka harus disiplin karena isolasi bertujuan menjegad yang bersangkutan menularkan virusnya kepada orang lain.

Dia juga mengapresiasi masyarakat yang sudah ikut menyosialisasikan physical distancing. Juga mengingatkan sesamanya untuk disiplin menjalankannya. Karena hanya dnegan kedisiplinan, Indonesia bisa terbebas dari penyakit tersebut. ’’Kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang. Insya Allah kita bisa, kita mampu menghadapi tantangan global yang berat saat ini,’’ tambahnya.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, secara teknis physical distancing lebih ketat ketimbang social distancing. Meskipun artinya sama-sama menjaga jarak. Bukan hanya berlaku di tempat umum, tetapi juga di seluruh rumah tangga atau di setiap keluarga. ’’Karena di antara keluarga belum tentu semua itu negatif. Belum tentu seluruh anggota keluarga aman dari virus corona ini,’’ terangnya.

Secara khusus, Doni juga berbicara soal perlindungan terhadap para lansia dan penderita penyakit Komorbid. Dia meminta para lansia dan pasien komorbid untuk benar-benar menjaga diri. ’’Jangan dekat dengan siapapun juga, termasuk anggota keluarga di rumah. karena belum tentu anggota keluarga di rumah itu aman,’’ lanjutnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19, saat ini sudah ada 15 provinsi yang menyatakan wilayahnya berstatus siaga darurat. Disusul 41 kabupaten dan 10 kota. Kemudian, ada empat provinsi yang berstatus tanggap darurat. Yakni, DKI Jakarta, Jabar, Kepri, dan DIJ. Juga ada 3 kabupaten dan 2 kota.

Sementara itu, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) sebagai penerima suplai APD tidak mencatat terkait persebaran bantuan APD pemerintah tersebut per daerah. Namun, bantuan memang disalurkan ke beberapa RS yang membutuhkan, terutama yang merupakan rujukan pemerintah untuk penanganan Covid-19.

"Kalau suplai karena saya tidak di posisi pembaginya jadi kurang tahu. Tetapi pagi tadi rumah sakit kami juga sudah sempat ke Dinas (Kesehatan) DKI dan dapat masker," jelas Sekjen Persi dr Lia Partakusuma Sp, PK(K) MM, MARS Selasa malam (24/3). Lia yang juga merupakan Direktur Penunjang RSJPD Harapan Kita menyebutkan bahwa pembagian memang masih dilakukan satu-persatu sesuai item APD yang ada.

Misalnya ada RS yang baru mendapat masker saja. Lia menjelaskan sebenarnya permintaan rumah sakit cukup banyak dan tinggi, termasuk untuk pakaian hazmat dan sarung tangan. Namun untuk sementara RS masih menerima sesuai suplai barang yang tersedia dulu. "Pembagiannya sedapatnya. Meskipun kita rumah sakit-rumah sakit mengajukannya bareng-bareng, ramai-ramai. Kebutuhannya pun banyak," lanjutnya.

Lia menyatakan bahwa informasi dari Kementerian Kesehatan, pemberian APD lengkap sementara masih diprioritaskan untuk rumah sakit rujukan yang dimaksud. Namun, dia mengapresiasi apabila ada ketersediaan APD maka RS diminta untuk segera menghubungi dinas. "Kalau kami dihubungi untuk mengambil yang ada di Dinas Kesehatan DKI," jelasnya.

Kebutuhan rumah sakit-rumah sakit saat ini masih seputar kurangnya pakaian pelindung atau pakaian hazmat. Lia berharap khususnya untuk RS-RS yang mendesak kebutuhannya bisa segera terpenuhi dengan bantuan pemerintah itu. RS juga diharapkan juga terus aktif untuk mengupdate ketersediaan suplai APD sehingga apabila ada bantuan baru, bisa segera diambil ke lembaga yang ditunjuk. (lyn/deb/far/syn/byu)


BACA JUGA

Rabu, 01 April 2020 11:33

Perempuan Meninggal Diduga Karena Corona di Balikpapan, Ini Penjelasan Kadinkes Kaltim

SAMARINDA - Seorang pasien perempuan diduga terinfeksi virus Corona meninggal…

Selasa, 31 Maret 2020 19:23

Pasien Positif Corona di Balikpapan Sudah 15 Orang

SAMARINDA - Jumlah pasien positif virus Corona covid-19 di kota…

Selasa, 31 Maret 2020 15:46

Jalan Poros Ditutup, Siapkan Jam Malam

Pada Kamis, 2 April nanti, Pemkot Samarinda dijadwalkan akan melakukan…

Selasa, 31 Maret 2020 15:43

Beberapa Daerah di Kaltim Matangkan Pertimbangan Karantina Wilayah

BAIK lockdown atau karantina wilayah untuk menangani pandemi Covid-19 bukanlah…

Selasa, 31 Maret 2020 15:42

Pasien Covid-19 Meninggal, Keluarga Ikhlas

PONDOK Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Al Ikhsan Banjarmasin berduka. Pimpinan…

Selasa, 31 Maret 2020 15:39
Pereng Taliq, Daerah Penyangga IKN yang Masih Terbelakang (4-Habis)

Tarik Minat Anak Sekolah, Potensi dari Padi Gunung

Akses penghubung Penajam Paser Utara (PPU) ke Kutai Barat (Kubar)…

Selasa, 31 Maret 2020 14:52

PMI di Malaysia Terdampak Lock Down, Semakin Sulit Dapat Bantuan

JAKARTA- Kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia semakin sulit.…

Selasa, 31 Maret 2020 14:50

Gugus Tugas Harus dijabat Kepala Daerah

JAKARTA- Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi harus memimpin langsung…

Selasa, 31 Maret 2020 12:33

Anies Sebut Kasus Covid-19 Jakarta Mengkhawatirkan

JAKARTA  – Kasus corona virus disease (COVID-19) di Jakarta terus…

Senin, 30 Maret 2020 21:52

Samarinda Berlakukan Jam Malam, Tutup Jalur ke Balikpapan dan Pelabuhan Penumpang

SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda akan menutup terbatas beberapa jalur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers