MANAGED BY:
SENIN
30 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 24 Maret 2020 13:41
Jika UN Dihapus, Alihkan Anggarannya untuk Atasi Korona
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus Ujian Nasional (UN) menyusul merebaknya Covid-19. "Karena force majeure seperti saat ini, UN sebaiknya dihapus saja," kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih kepada Jawa Pos (23/3).

Dia mengatakan, penghapusan UN sangat beralasan. Selain karena kondisi darurat wabah, UN bukan lagi faktor penentu kelulusan siswa. Nilai UN juga tidak menjadi standar dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sehingga, untuk mengukur penilaian akhir siswa, cukup diganti dengan ujian sekolah. "Untuk pemetaan pun waktunya tidak tepat," ujarnya.

Supaya ada kepastian, Abdul Fikri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim segera mengambil keputusan terkait UN. Sebab, jika diundur pun, waktunya tidak pasti. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri menyatakan status masa tanggap darurat virus korona berlaku sampai 29 Mei.

Mendikbud sendiri memang berencana menghapus UN mulai 2021. "Tapi karena Covid-19, kami usul penghapusan dimajukan saja menjadi tahun ini. Daripada tidak jelas diundur sampai kapan," tegas politikus PKS itu.

Pernyataan senada disampaikan wakil ketua komisi X lainnya, Hetifah Sjaifudian. Menurut dia, dalam situasi darurat seperti sekarang, yang harus menjadi prioritas adalah keselamatan diri dan keamanan lingkungan sekitar. Bukan lagi penilaian siswa. "Mengingat kejadian luar biasa yang kita alami ini, Komisi X setuju UN dihapus," papar Hetifah Sjaifudian. Disampaikan, anggaran UN yang sudah dialokasikan Kemendikbud bisa dialihkan untuk program-program penanggulangan Covid-19. Apalagi, Mendikbud sudah membuka program relawan penanggulangan virus korona dari kalangan mahasiswa. "Penguatan program ini bisa di-support dengan dukungan anggaran," imbuhnya.

Dalam kondisi force majeure, Kemendikbud harus menguatkan kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana secara daring (online). Sehingga, dukungan ke arah itu bisa untuk subsidi kuota bagi siswa dan guru serta peningkatan akses internet secara nasional. "Dengan program ini, Kemendikbud bisa mendukung penanggulangan Covid-19," imbuh politikus Golkar itu.

Terpisah, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mu'ti mengungkapkan, pihaknya telah melangsungkan rapat bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) guna membahas kelanjutan penyelenggaraan UN, kemarin (23/3). Terutama, menyangkut kondisi saat ini. ”Iya. Tapi belum ada keputusan,” ujarnya.

Mu’ti mengatakan, segala opsi sedang dikaji. Kendati begitu, dia memastikan tak ada prokontra dalam rapat tersebut. Hanya perlu pengkajian mendalam soal waktu, regulasi, psikologi siswa dan masyarakat, serta aspek-aspek lainnya. Karena itu, keputusannya pun akan diumumkan segera. ”Mungkin besok siang (hari ini, red) diputuskan,” ungkap alumnus Flinders University of South Australia itu.

Hingga kemarin, tercatat sudah 16 provinsi yang mengajukan penundaan pelaksanaan UN pada BSNP. Yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Disinggung soal desakan DPR untuk meniadakan UN, pria kelahiran Kudus ini menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menghapus UN. Penyelenggaraan UN sendiri sudah jelas aturannya dalam PP 19/2005 dan PP. 13/2015. Penetapan dan perubahan PP menjadi wewenang presiden.

Sayangnya, saat dikonfirmasi terkait hal ini, pihak Kemendikbud masih bungkam. Hingga berita ini ditulis, Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno belum merespons desakan tersebut. Sebagai informasi, UN SMA sederajat dijadwalkan bakal dilaksanakan pada 30, 31 Maret - 1,2 April 2020. (mar/mia/oni)


BACA JUGA

Minggu, 29 Maret 2020 18:27

Jatuh di Kamar Mandi, Pasien Positif Corona di Balikpapan Meninggal Dunia

SAMARINDA - Satu pasien positif virus Corona covid-19 atas nama…

Minggu, 29 Maret 2020 15:10

Wali Kota : Samarinda Belum Memutuskan Lockdown

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang menjelaskan kota Samarinda belum…

Minggu, 29 Maret 2020 13:32

Dipertimbangkan, Karantina Wilayah Diterapkan Terbatas

JAKARTA– Karantina wilayah atau lockdown dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi persebaran…

Minggu, 29 Maret 2020 13:30

Tetap di Rumah, Tetap Kreatif, Tetap Produktif

Dari dalam rumah, mereka mengajak orang bernyanyi, berdiskusi, tertawa, dan…

Minggu, 29 Maret 2020 13:28
Pereng Taliq, Daerah Penyangga IKN yang Masih Terbelakang (2)

Setengah Hati Terima IKN, Minta Hutan Tetap Terjaga

Pegunungan Meratus menjadi bagian tak terpisahkan Kampung Pereng Taliq, Kecamatan…

Minggu, 29 Maret 2020 13:25

Satu Keluarga di Balikpapan Positif Corona

Balikpapan masih jadi daerah penyumbang pasien positif Covid-19. Hingga kemarin…

Minggu, 29 Maret 2020 13:23

Tenaga Kesehatan Tanpa APD Diimbau Tak Layani Pasien Covid-19

JAKARTA-  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama sejumlah organisasi profesi, seperti…

Minggu, 29 Maret 2020 13:16

Ikut Pelatihan di Surabaya, Lima Calon Petugas Haji Positif Korona

SURABAYA– Para calon petugas haji di Jawa Timur (Jatim) kini…

Minggu, 29 Maret 2020 13:08

Pandemi Covid-19 Jadi Krisis Ekonomi Global, Indonesia Diwanti-wanti Tidak Utang ke IMF

JAKARTA– Pandemi Covid-19 mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Bahkan, International Monetary…

Minggu, 29 Maret 2020 12:33
Tak Ada Lagi yang Mau Salaman dengan PM Inggris

Covid-19 Menghantam AS, Ahli Menilai Kematian Bisa Tembus 80 Ribu Orang dalam 4 Bulan

JIKA pasien Covid-19 terus mengalir dalam dua hari ke depan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers