SURABAYA– Jumlah tenaga kerja asing (TKA) pada sektor konstruksi meningkat hingga 3 persen tiap tahun. Saat ini jumlah TKA memang masih kecil jika dibandingkan dengan total 4 juta aplikator atau pekerja konstruksi. Yakni, kurang dari 1 persen atau sekitar 10 ribu orang. Namun, Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI) merasa perlu mewaspadainya.
Ketua HAPI Mochamad Soleh mengatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan & Perdagangan Bebas ASEAN memang memperbolehkan TKA masuk Indonesia. Namun, hanya untuk tenaga ahli. ”Sayang, pada praktiknya tidak demikian,’’ keluhnya (18/3).
Menurut Soleh, beberapa perusahaan modal asing (PMA) mendatangkan mesin dari luar negeri sekaligus tenaga kerja operatornya. Padahal, operator mesin tidak masuk kategori tenaga ahli. ’’Seharusnya mereka memberdayakan pekerja lokal kita,” tegasnya.
Soleh tidak menampik bahwa di era ekonomi bebas seperti sekarang sangat sulit membendung TKA. Karena itu, pemerintah punya komitmen dan anggaran yang memadai demi mencetak tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Tidak kalah dengan asing. Caranya dengan menggencarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
’’Kami merasa dukungan dan peran pemerintah masih kurang dalam menciptakan SDM yang kompeten,” ujar Soleh. Sebab, dari total jumlah aplikator bangunan di Indonesia, yang sudah mendapat pelatihan tidak lebih dari 10 persen. Kemudian, yang sudah tersertifikasi oleh BNSP hanya 5 persen.
Soleh juga menegaskan bahwa pihaknya tidak anti TKA. ”Karena pada dasarnya kami memang perlu tenaga ahli dari asing untuk transfer knowledge terkait teknologi canggih yang belum dimiliki Indonesia. Tapi, kami harap TKA hanya sebatas itu, jangan lebih,” ungkap Soleh.
Dia juga menyebutkan, selama sepuluh tahun terakhir ini perkembangan aplikator konstruksi di Indonesia cukup pesat. Pertumbuhannya mencapai 30 persen. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan infrastruktur yang tinggi. (car/c7/hep)
