MANAGED BY:
MINGGU
17 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 18 Maret 2020 13:32
Desak Pemerintah Isolasi TKA Tiongkok
Buruh asal Tiongkok yang baru datang lewat bandara di Sultra.

PROKAL.CO,

JAKARTA– Masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok ke Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat kritik tajam dari parlemen. Wakil rakyat mendesak pemerintah mengisolasi warga negara asing (WNA) tersebut. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap warga negara Tiongkok.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyayangkan masuknya 49 TKA dari Tiongkok yang akan bekerja dengan memakai visa kunjungan dan mendapatkan persetujuan kartu kewaspadaan kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. ’’Tanpa karantina kesehatan di tengah pandemi virus Covid-19,’’ katanya (17/3).

Bamsoet –panggilan akrab Bambang Soesatyo– mendesak pemerintah melalui tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendatangi lokasi perusahaan di kawasan industri Virtue Dragon Nickel Industry, tempat para warga negara Tiongkok bekerja, untuk mengecek kondisi kesehatan dan mengisolasi mereka. ’’Sebagai upaya mencegah masuknya virus Covid-19 di wilayah tersebut,’’ ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus memperlakukan warga negara Tiongkok secara tegas, memberikan perlakuan yang sama, dan membatalkan persetujuan kartu kewaspadaan kesehatan tersebut. Dalam situasi seperti ini, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap warga negara asing (WNA) mana pun.

Mantan ketua DPR itu menuturkan, pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem penjagaan di setiap pintu masuk Indonesia, terutama di wilayah perairan atau pelabuhan. Pemerintah bersama polair harus meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli dan penjagaan laut di perbatasan. ’’Guna meminimalkan masuknya WNA yang tidak memiliki izin tinggal ataupun bekerja,’’ jelas Bamsoet.

Dalam situasi saat ini, lanjut anggota DPR dari dapil Jawa Tengah tersebut, pemerintah harus memperketat perizinan bagi para WNA yang ingin berkunjung maupun tinggal atau bekerja di Indonesia dan tetap melakukan karantina kesehatan bagi setiap WNA yang masuk ke Indonesia. ’’Sebagai upaya pencegahan persebaran virus Covid-19,’’ tegas dia.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 16 Januari 2021 13:27

34 Meninggal, 15 Ribu Orang Mengungsi

JAKARTA–Upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban gempa bumi di Majene,…

Sabtu, 16 Januari 2021 12:46

Kapolda Metro Ditantang Tersangkakan Raffi Ahmad hingga Ahok

 Polda Metro Jaya menolak laporan Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia…

Jumat, 15 Januari 2021 10:28

Gempa Guncang Sulbar, Kantor Gubernur Rusak Berat, Korban Jiwa 3 Orang

Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), ikut diguncang gempa dengan magnitudo…

Jumat, 15 Januari 2021 09:37

Oknum Jaksa Diduga Selingkuhi Istri Bawahannya

PALU – Aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh taat terhadap…

Jumat, 15 Januari 2021 09:00

HPN 2021, SMSI Sumbang Jalan dan Sarana Sanitasi

SERANG - Selain menyelenggarakan Webinar dengan tema “Pemulihan Ekonomi Nasional…

Kamis, 14 Januari 2021 14:20

Gus Menteri dan Bupati Kutai Kartanegara Siapkan Lahan Transmigrasi untuk Ketahanan Pangan

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes…

Kamis, 14 Januari 2021 12:25

Kabar Duka, Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia

 Ulama besar Indonesia, Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada pukul…

Kamis, 14 Januari 2021 11:36

Temukan Lima Korban, 21 Orang Meninggal Dalam Longsor Sumedang

Tim Pencarian dan Penyelamatan (SAR) gabungan menemukan lima orang lagi…

Rabu, 13 Januari 2021 13:18

Dua Provinsi Masih Kesulitan Cold Chain, WNI di Luar Negeri Tetap Dipantau untuk Menerima Vaksin

JAKARTA – Hari ini (13/1) Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk…

Rabu, 13 Januari 2021 13:05

Rumah Ortu Politisi PDIP Digeledah

JAKARTA- Nama politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ihsan Yunus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers