JAKARTA- Ketidakbukaan informasi dari pemerintah tentag coronavirus disease 2019 (Covid-19) tak hanya meresahkan masyarakat awam. Para dokter pun merasa bahwa pemerintah harus menjelaskan beberapa hal penting.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) dr Aman B Pulungan SpA menyatakan perlunya transparansi hasil tes dan cluster. Dia juga mengusulkan lock down di Jabodetabek. Sebab sudah banyak kasus terkonfirmasi positif.
"Kami ingin tahu kalau ada pasien dirawat maka data harus disampaikan," ucapnya kemarin (16/3). Data ini menurutnya harus real time. Selain itu juga cluster dan episentrumnya patut disampaikan.
Dengan diketahui cluster dan episentrum, dokter menurut Aman bisa memberi tahu pasiennya. Selain itu sebagai upaya untuk mencegah agar tidak menular.
Aman juga berharap agar penanganan melibatkan puskesmas. Menurutnya, puskesmas bisa diberikan kemampuan menangani Covid-19 sesuai dengan tugasnya.
Dalam pelatihan juga patut melibatkan pakar. Aman merasa selama ini IDAI sebagai pakar kesehatan anak tak banyak dilibatkan dalam penanganan kasus. Kementerian Kesehatan dan satgas penanggulangan Covid-19 menurutnya tak membumi. Ada jarak dengan ahli medis.
Pelibatan semua pihak dinilainya akan membuat penanganan kasus semakin baik. Dia mencontohkan di Korea Selatan. Pemeriksaan pada anak yang masif di negara itu membuat kasus Covid-19 pada anak banyak ditemukan. "Jangan lengah dengan membanggap kasus anak di Indonesia tidak banyak," ucapnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hingga Senin siang tidak ada berfikirian ke arah kebijakan lockdown. Dia mengingatkan bahwa yang harus dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. "Menjaga jarak dan mengurangi kerumunana yang berisiko besar penyebaran Covid-19," ujarnya,
Kebijakan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 harus dibahas dengan pemerintah pusat. Hal itu sejalan dengan ditunjukknya Satgas Covid-19 oleh Jokowi. Satgas tersebut menurutnya merupakan satu-satunya rujukan masyarakat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meyakinkan bahwa fasilitas kesehatan cukup. Sejauh ini ada 132 rumah sakit yang ditunjuk, 109 rumah sakit milik TNI, 65 RS Polri, dan terdapat rumah sakit dari BUMN. "Kalau tidak cukup libatkan RS swasta. Semua kami kerahkan," ujarnya.
Jokowi juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat agenda kerja kementerian. Seperti program-program di Kementerian Dalam Negeri dapat berkoordinasi kepada para kepala daerah untuk menelurkan kebijakan yang tepat sasaran yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat persebaran virus korona."Policy yang bisa tepat sasaran sehingga bisa mengurangi pergerakan, mengurangi pertemuan-pertemuan, sehingga dengan ini kita akan bisa mengurangi dampak dari Covid-19," ucapnya.
Presiden juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja kementerian dapat turut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus korona. Salah satunya dilakukan dengan menahan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun pertemuan-pertemuan. "Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil," ujarnya.
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp40 triliun dari paket-paket perjalanan tersebut. Dana itu dialirkan untuk yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat. "Baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ," tutur Presiden.
Selain itu, program dana desa yang telah berjalan beberapa tahun belakangan juga diminta agar menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya yakni dengan memprioritaskan anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun bagi program-program padat karya atau produktif di desa-desa.
