TANJUNG SELOR – Pembangunan Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) oleh PT PLN (Persero) disoal warga. Pasalnya, infrastruktur jaringan interkoneksi kelistrikan tersebut dibangun di kawasan permukiman warga. Hal itu berdasar penuturan Wakil Ketua DPRD Bulungan Hamka seusai melakukan reses di Kecamatan Tanjung Palas Utara belum lama ini.
Menurut dia, pembangunan SUTT di tengah permukiman warga bisa berakibat buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Masyarakat juga komplain lantaran patok pembangunan SUTT sudah berdiri tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Belakangan masyarakat lantas menerima undangan agenda pembicaraan ganti rugi lahan tanpa didahului sosialisasi.
“Jadi, dipatok dulu. Setelah itu, mengundang warga. Warga mengeluh karena tidak ada pembicaraan sebelumnya. Tiba-tiba diundang dan bahas ganti rugi serta diminta untuk membawa buku rekening yang masih aktif. Itu bunyi undangannya,” bebernya, Jumat (13/3) lalu.
Hamka mensinyalir, jikalau ada sosialisasi oleh PT PLN Persero, kemungkinan kurang matang dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga menimbulkan komplain masyarakat. Prinsipnya, kata Hamka, masyarakat menyetujui pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut. Hanya, harus diperhatikan dampak yang akan dirasakan masyarakat di sekitar titik pembangunan.
“Kalau rebah, akan mengenai permukiman warga di sana. Kedua, lahan yang akan digunakan untuk membangun tower SUTT itu lahan produktif. Di lahan itu ada kebun dan sarang burung yang akan dilalui kabel tersebut. Jadi, masyarakat tidak terima,” ujarnya.
Hamka mengungkapkan, PT PLN Persero seharusnya melakukan kajian titik alternatif lainnya, tanpa harus membangun SUTT di kawasan permukiman masyarakat. “Kami berharap, PT PLN dan instansi terkait di pemprov sebagai wakil pemerintah di daerah memfasilitasi masalah ini agar ada penyelesaian,” ujarnya.
Kepala Bidang Kelistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, Yosua Batara Payangan saat dikonfirmasi enggan berkomentar lebih jauh. “Kalau terkait SUTT sebaiknya langsung ke kepala dinas saja,” ujarnya, Sabtu (14/3).
Adapun Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi saat dikonfirmasi belum memberi respons. (*/fai/mua/kpg/kri/k16)
