MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 13 Maret 2020 13:35
Waspada Kredit Macet Tambang Batu Bara

Incar Pinjaman Bank, SK IUP Diagunkan

Pemegang IUP yang tidak menghasilkan batu bara dianggap berpotensi menimbulkan kerugian negara karena hanya membayar pajak bumi dan bangunan.

BALIKPAPAN–Ratusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim tidak berproduksi. Kuat dugaan, jika para pemegang IUP sengaja tak melaksanakan kegiatan eksploitasi batu bara. Lantaran, surat keputusan (SK) pemberian IUP yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau gubernur diagunkan ke bank. Tujuannya, agar mendapat pinjaman.

Menurut data Dinas ESDM Kaltim, jumlah IUP di Kaltim yang terdata hingga 14 Maret 2019 sebanyak 1.404 izin. Jumlah itu merupakan hasil rekonsiliasi data antara Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 386 IUP berstatus clean and clear (CNC) operasi produksi (OP).

Namun, hanya 50 persen yang menghasilkan batu bara. Atau sekitar 160 IUP yang berproduksi. “Sisanya ‘tidur’ atau tidak menjalankan produksi batu bara,” kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata seusai Rapat Koordinasi Progres Penerbitan IUP dan Penerimaan Pajak Pertambangan Kaltim di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim-Kaltara, (12/3).

Pria yang akrab disapa Didit itu menduga, alasan pemegang IUP tidak melakukan kegiatan produksi batu bara, karena SK IUP CNC OP hanya menjadi persyaratan untuk mengambil pinjaman ke bank. Praktik terselubung itu sudah disampaikannya ke Gubernur Kaltim Isran Noor. Diharapkan, segera ada evaluasi terhadap pemegang IUP yang tidak menghasilkan batu bara itu. Sebab, berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Saya sudah bilang ke Pak Gubernur. Karena mereka hanya membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) saja. Tapi, kesempatan untuk memproduksi tidak dilakukan,” ungkap mantan kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim ini. Rakor itu turut dihadiri Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Samon Jaya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Rusman Hadi, Kepala KSOP Dwiyanto dan Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menerima informasi tersebut berjanji akan menindaklajutinya. KPK, akan menelusuri dugaan IUP yang dipakai bukan untuk kegiatan pertambangan. Namun, diagunkan ke bank untuk mendapat pinjaman. “Kami akan telusuri. Ini menarik. Juga, kalau ada bank yang melakukan praktik sekadar menyimpan surat izin (IUP), untuk mengeluarkan duit. Yang bisa menimbulkan kredit macet,” terang dia.

Mantan ketua Pengadilan Negeri Samarinda itu pun merekomendasikan pengetatan syarat penerbitan IUP. Baik izin yang dikeluarkan menteri ESDM maupun kepala daerah. Jika terbukti, maka temuan SK IUP yang diagunkan ke bank menjadi kasus pertama kali terjadi di Indonesia. Dia pun menyarankan dilakukan pencabutan IUP oleh pihak terkait.

“Kedatangan KPK ke Kaltim (karena) mendapat laporan IUP ‘tidur’ yang diagunkan di bank. Sebelumnya belum ada temuan seperti itu. Seperti berita heboh ada anggota DPRD yang langsung menitipkan SK di bank. Untuk mendapat pinjaman,” terang dia.

TAK SEMUA MENINGGAL DI LUBANG TAMBANG

Selain IUP bermasalah, perkara korban jiwa di bekas lubang tambang juga dibahas dalam rakor tersebut. Dari pertemuan kemarin, total korban meninggal di kawasan pertambangan di Kaltim tercatat mencapai 35 orang. Terhitung sejak 2011 hingga awal 2020. Dinas ESDM Kaltim menyatakan, sebanyak 23 kasus yang terdata meregang nyawa di bekas lubang pertambangan yang ditinggalkan. Sisanya 12 kasus meninggal dunia di kawasan pertambangan.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan, pihaknya telah berupaya mencegah kasus tersebut agar tidak terulang setiap tahunnya. Dengan membuat edaran setiap bulannya kepada pemegang IUP di bawah kewenangan Dinas ESDM. Edaran itu memuat perintah pemasangan tanda larangan dan memagar bekas lubang tambang yang berimpitan dengan fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial). Dalam hal ini permukiman.

“Apabila ada pit (lubang tambang) aktif yang kurang dari 500 meter suka tidak suka, kami mohon ditutup,” terang Didit. Dia menerangkan, lubang tambang muncul karena metode pertambangan yang dilakukan pemegang IUP tidak menerapkan prinsip tata kelola tambang yang baik (good mining practices). Yakni, melalui metode backfilling atau penimbunan kembali material lapisan tanah penutup (overburden) di dalam lubang bukaan bekas tambang.

Seharusnya, jika membuka lubang tambang baru, lubang tambang yang sebelumnya dieksploitasi ditutup dengan galian lubang tambang baru. “Tapi tidak semua (pemegang IUP) di Kaltim melakukan hal itu. Asal ambil aja, baru ditinggal pergi,” ujarnya. Didit menyebut, pihaknya hanya bisa menindak pemegang IUP yang tidak menjalankan prinsip tata kelola tambang yang baik di bawah Dinas ESDM Kaltim.

Namun, di luar pengawasan yang terjadi kegiatan penambangan ilegal, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Semisal tambang ilegal yang berada di kawasan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Tanito Harum di Kukar. Yang izinnya sudah tidak diperpanjang oleh Kementerian ESDM. Lokasi tersebut menurutnya banyak terjadi pertambangan ilegal. Akhirnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM meminta 10 provinsi penghasil batu bara termasuk Kaltim. Pemprov diminta memetakan lokasi tambang ilegal. Hasil inventarisasi ini akan dibahas dalam rakor dengan menkopolhukam.

“Kami tetap akan melakukan pengawasan sebagaimana biasanya. Dari 386 IUP tadi, kami bagi ke masing-masing inspektur tambang berjumlah 36 orang,” jelas dia. Mengenai dana jaminan reklamasi yang dititipkan di Dinas ESDM Kaltim, disebutnya sekitar 200 miliar. Namun, dana jaminan reklamasi (jamrek) itu tidak bisa digunakan untuk menutup bekas lubang. Dana jamrek hanya untuk penataan dan revegetasi. “Tapi bukan untuk menutup lubang tambang. Lubang tambang adalah kewajiban mereka (pemegang IUP). Ini yang kita harus keras di sana,” ucapnya.

Merespons hal itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya turut memberi perhatian terhadap kasus korban tewas di bekas lubang tambang. Akan tetapi, lubang bekas tambang itu, jangan menjadi pekerjaan lagi untuk pemerintah. Dengan mengeluarkan anggaran guna menutup bekas lubang tambang yang menjadi kewajiban pemegang IUP. “Kami coba merekomendasikan ini. Ketika mengakhiri kegiatan, pemegang IUP masih memiliki kewajiban untuk melakukan penutupan bekas lubang tambang. Jangan ketika ditinggalkan menjadi tanggung jawab KLHK. Dan menjadi beban negara,” tandas dia. (kip/riz/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…

Sabtu, 18 September 2021 10:17
RUU tentang Provinsi Segera Diputuskan DPR

Samboja-Sepaku Bisa Lepas dari Kaltim

Dalam naskah akademik RUU IKN yang sebelumnya beredar, pemerintahan IKN…

Jumat, 17 September 2021 12:09

Trans Kalimantan di Kubar Tergenang, Waspada! Lubang-Lubang di Jalan Makin Besar

SENDAWAR–Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kutai Barat (Kubar). Terparah banjir…

Kamis, 16 September 2021 14:35
Kepala Sekolah Rp 1,6 Triliun Itu Cuma Ingin Momong Cucu

Itu kan Hanya Catatan di Atas Kertas, tapi Di-Ranking KPK

Menurut undang-undang, kepala sekolah seperti Nurhali sejatinya tak masuk kategori…

Kamis, 16 September 2021 14:33

Undang-Undang Direvisi, Keistimewaan Kaltim Diatur

BALIKPAPAN-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim disepakati masuk Program Legislasi…

Kamis, 16 September 2021 14:31

Pemerintah Targetkan Tol Baru ke IKN Rampung 2025, Panjangnya 47 Km

Nantinya, jalan tol sepanjang 47 kilometer itu akan dimulai dari…

Kamis, 16 September 2021 14:29

Situasi Pandemi Mulai Terkendali, Pakar Ingatkan Gelombang Ketiga Masih Bisa Terjadi

JAKARTA- Indikator pandemi nasional semakin membaik. Per tanggal 14 September…

Kamis, 16 September 2021 13:22

56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…

Rabu, 15 September 2021 14:43
KPK: Tinggi Bukan Berarti Korupsi, Rendah Bukan Berarti Bersih

Kekayaan Lima Kepala Daerah di Kaltim Naik

Pandemi Covid-19 yang setahun terakhir melanda, tampaknya tidak terlalu berpengaruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers