Ada empat nama disebutkan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Namun, dari nama-nama yang beberapa hari lalu diumumkan di depan puluhan awak media, tak ada satu nama pun wakil Kaltim.
SAMARINDA–Nama-nama itu mulai mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sekarang menjabat Komisaris Utama Pertamina. Lalu, menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, ada pula Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan terakhir, Direktur Utama Wijaya Karya (Wika) Tumiyana.
Meski begitu, dibanding nama-nama lainnya, Bambang Brodjonegoro disebut menjadi nama yang paling dekat dengan Kaltim. Pasalnya, Bambang terlibat langsung dalam pengembangan IKN sejak awal.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Aliansi Ormas Daerah Kaltim Mohammad Djailani. Dia mengungkapkan, pemilihan itu berdasarkan pertimbangan dari empat nama itu, Bambang yang paling dekat dengan Bumi Etam. "Sebab, Pak Bambang yang berperan dari inisiasi IKN di luar Pulau Jawa. Termasuk penunjukan dan pembangunan IKN di Kaltim," ucapnya.
Selain itu, Bambang tak berpolitik, sehingga dia tidak tersandera dengan kepentingan politik tertentu.
Djailani mengatakan, pihaknya tak serta-merta langsung menimbang salah satu di antara empat nama yang disebut presiden. Sebelumnya, sudah ada tiga nama yang diusulkan untuk jadi kepala Badan Otorita IKN. Mereka adalah Isran Noor, Farid Wadjdy, dan Syaharie Jaang.
"Tetapi ketika kami berkonsultasi, ada 45 ormas dalam koordinasi kami. Setelah berdiskusi dengan lingkungan para ketua adat, tampaknya peluang itu korelatif, lebih baik diserahkan kepada orang yang punya kompetensi. Kita bukan tidak siap, tapi daripada bersilang pendapat dengan pemerintah yang lebih besar. Namun, aspirasi kita diakomodasi," sambungnya.
Djailani menambahkan, pihaknya pun sudah membuat draf untuk dikomunikasikan kepada Presiden, dan bakal dikomunikasikan hari ini. Selain itu, sebagai masyarakat daerah, dia meminta pemerintah pusat tidak membuat masyarakat daerah di Kaltim bernasib sama seperti Suku Betawi, yang terpinggirkan di DKI Jakarta. Artinya, masyarakat Kaltim harus benar-benar disertakan dalam pembangunan IKN. Jangan sampai terpinggirkan.
Tak ada nama dari Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pun menanggapi. Atas rilis dari presiden tersebut, pihaknya hanya bisa menerima. “Itu kan hak prerogatif Presiden. Diterima saja," ucap politikus Partai Gelora itu. Hadi hanya mengingatkan, yang terpilih nantinya harus tetap memerhatikan Kaltim. Di antaranya, memerhatikan proyek-proyek yang terintegrasi dengan Kalimantan Timur.
"Bangunan yang mereka dirikan itu harus terintegrasi (dengan Kaltim). Supaya nanti (IKN baru) sama-sama berkembang dengan Kalimantan Timur," terangnya.
Sementara itu, Luthfi Wahyudi, akademisi di Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mulawarman (Unmul) itu menyebut, langkah Jokowi menjelaskan empat nama tersebut terlalu dini. Dia menyayangkan tak ada keterlibatan orang Kaltim dalam proses IKN ini. "Seharusnya, undang-undangnya didahulukan," ucapnya.
Tetapi, terkait IKN, pemerintah memang kerap melakukan langkah-langkah kontroversial, seperti melakukan tarik ulur. Mulai saat pengumuman IKN dahulu, hingga kini soal kepala badan otorita. Langkah-langkah selanjutnya pun biasanya dengan klarifikasi.
Luthfi mengatakan, proses IKN tak melibatkan Kaltim. Misalnya saat pembentukan Pansus IKN, awalnya tak ada nama satu orang pun dari Kaltim. Namun, ada dinamika dari masyarakat, sehingga seorang anggota pun diganti. Nama Budisatrio Djiwandono yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kaltim, masuk pansus tersebut. (nyc/dra/k16)
