JAKARTA_ Langkah Presiden Jokowi yang mengumumkan empat nama calon kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) dikritik DPR. Dewan meminta presiden melibatkan tokoh dari Kalimantan Timur (Kaltim) dalam badan otoritas yang akan dibentuk.
Irwan, anggota DPR dari dapil Kaltim, menyatakan bahwa pembentukan IKN serbakilat. “Saking kilatnya, ruang diskursus seakan tak dibuka. Hanya diskusi yang cenderung ilusi dilaksanakan oleh pemerintah,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (10/3).
Buktinya, kata dia, tiba-tiba presiden mengumumkan empat nama bakal calon kepala Badan Otoritas IKN. Yaitu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, munculnya empat nama tersebut menimbulkan sedikit kegundahan dari masyarakat Kalimantan Timur. Mereka merasa tidak dilibatkan.
Dia menilai kearifan dan kebijaksanaan Jokowi sebagai pemimpin negara menjadi kunci kemajuan dan kedamaian IKN di masa mendatang. Maka, presiden harus melibatkan putra-putri terbaik Kaltim dalam Badan Otoritas IKN. ’’Itu kunci suksesnya pemindahan ibu kota,’’ tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyatakan, yang tak kalah penting dalam pemindahan ibu kota adalah pembahasan RUU IKN. Sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah harus serius merampungkan draf RUU dan menyerahkannya ke DPR. ’’Kami menunggu pemerintah,’’ ujarnya. (jpc)
