SAMARINDA - Sekretaris DPD Golkar Samarinda Sutamsis menegaskan pihaknya menginginkan aklamasi dalam pemilihan Ketum Golkar Kaltim pada Musda ke 10 yang akan dilaksanakan 14 dan 15 Maret 2020.
"Kondisi sekarang kita menghendaki aklamasi biar tak terpecah di tubuh Golkar," ujar Sutamsis, Selasa (10/3/2020).
Sutamsis menambahkan DPD Golkar Samarinda akan mengikuti proses Musda Golkar Kaltim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, ada aklamasi pemilihan Rudy Mas'ud sebagai Ketum dianggap wajar.
"Soal aklamasi ke Rudy Mas'ud itu dinamika di dalam Musda. mungkin bisa jadi aklamasi, bisa juga voting," ujarnya.
Ditanya apakah suara Golkar Samarinda akan dijatuhkan ke Rudy Mas'ud, Sutamsis menjelaskan hal itu belum pasti.
"Belum dapat info terbaru, Rudy Mas'ud, Pak Makmur, Isran Noor, itu kan sama mendaftar. Kalau Rudy Mas'ud memenuhi syarat, nantikan disampaikan di forum musda, ya kita ikuti siapa yang suaranya terbanyak," ujarnya.
"Kita kan ada juklak 02 di situ ada persyaratan. Nanti kan dilihat, di musda itu ada tim verifikasi diumumkan. Kita melihat jalannya persidangan nanti," kata Sutamsis lagi.
Sebelumnya, Musyawarah Daerah Golkar Kaltim yang sempat tertunda, akan digelar pada 14 Maret 2020. Pelaksanaan Musda ini sesuai arahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar dalam suratnya B-95/GOLKAR/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020.
Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kaltim, Syarifuddin Gairah menjelaskan Musda memilih Ketua Umum harus sesuai konstitusi dimana pasal 37 Juklak 02 DPP Tahun 2019.
"Bahwa Ketum Golkar Kaltim minimal harus 5 tahun berturut-turut menjadi kader partai dan sudah mengikuti diklat kader serta pernah menjabat organisasi sayap partai Golkar," ujar Syarifuddin.
Syarifuddin menambahkan calon Ketum Golkar Kaltim terpilih harus tokoh yang benar-benar mengerti menghayati Partai Golkar. Orang yang hebat menang di Pilkada atau Pemilihan Legislatif bukan ukuran menjadi Ketum Golkar
Disinggung, kehendak dari pemilik suara memilih Ketum Golkar Kaltim untuk aklamasi memilih di luar Musda, dikatakan Syarifuddin, adalah hal yang keliru.
"Aklamasi tidak bisa dibuat-buat. Tapi aklamasi bisa terjadi karena seleksi struktural dan kultural organisasi daerah jika ada calon Ketum yang qualified," ujar Syarifuddin. (mym)
