JAKARTA – Partai koalisi pemerintah berupaya menjaga kekompakan dan kesolidan dalam mendukung kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo. Khususnya, terkait rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Omnibus Law, mulai RUU Cipta Kerja sampai Pemilu.
Upaya menjaga kesolidan partai koalisi itu dilakukan Partai Golkar dan Partai Nasdem. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajaran pengurus pusat berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat kemarin (9/3). Rombongan Partai Nasdem datang sekitar pukul 11.00. Kedua pengurus partai melakukan pertemuan tertutup.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Diantaranya, terkait kebijakan politik yang diambil Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Menurut dia, Golkar dan Nasdem akan bersama-sama mengawal dan menjaga kebijakan politik pemerintah. “Agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan Presiden Jokowi,” terang dia usai pertemuan kemarin.
Yang menjadi prioritas adalah terkait RUU yang masuk Omnibus Law. Mulai RUU Cipta Kerja, Perpajakan, dan RUU Pemilu. Menurut Menko Perekonomian itu, Partai Golkar dan Nasdem mempunyai pandangan yang sama terhadap Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR.
Airlangga mengatakan, komunikasi dengan partai politik akan terus dilakukan, baik dengan partai koalisi pemerintah maupun partai di luar pemerintah. “Dengan partai di luar pemerintah sudah beberapakali sudah dilakukan,” papar dia. Pada minggu ini, pihaknya akan bertemu dengan Partai Amanat Nasional (PAN).
Tentu, kata mantan anggota DPR RI itu, pihaknya akan menyampaikan perkembangan komunikasi dengan partai politik (Parpol) kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, khusus untuk partai koalisi pemerintah, semua kebijakan politik Pemerintahan Jokowi sudah disampaikan dengan baik.
Surya Paloh mengatakan, seluruh jajaran DPP Partai Nasdem akan bersinergi untuk mendukung kebijakan yang dijalankan pemerintah. Terkait dengan Omnibus Law, pihaknya sudah bersepakatan. Memang, kata dia, masih ada beberapa pasal yang dianggap kontroversi. “Ini akan segera dilakukan evaluasi, tentu dengan time frame yang tidak terlalu lama,” ungkap dia.
Politikus yang juga pengusaha itu meminta agar Omnibus Law bisa disahkan DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terkait dengan RUU Pemilu, Surya berharap agar pemilu tidak dilakukan serentak seperti 2019. Menurut dia, semua partai politik merasa berat dnegan pelaksanakan pemilu serentak.
Jadi, dia mengusulkan agar pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) diakukan secara terpisah. Pileg dulu kemudian baru pilpres. “Setelah putusan MK, tentu menjadi pekerjaan rumah, bukan hanya untuk Nasdem dan Golkar, tapi juga institusi parpol lainnya,” pungkas pria kelahiran Aceh itu.
Menurut dia, Fraksi Partai Nasdem di DPR bersama fraksi lainnya akan duduk bersama. Mereka akan melakukan kajian dan pembahasan untuk mencari solusi terbaik bagi pemilu mendatang. (lum)