MANAGED BY:
SELASA
26 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 06 Maret 2020 11:07
SAMA AJA MAS..!! Mengaku Terima Suap, Tapi Tak Besar
Andi Tejo Sukmono (pejabat pembuat komitmen/PPK) -kiri- dan Refly Ruddy Tangkere, mantan kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Kasus suap dalam proyek jalan nasional di Kaltim yang diusut KPK menyeret tiga tersangka. Dari penyuap hingga penerima. Hartoyo, pemilik PT Haris Tata Tahta (HTT), sudah diadili dengan vonis selama dua tahun pidana penjara atas pemberian gelontoran uang kepada dua pejabat mencapai Rp 9,4 miliar.

Rabu (4/3), giliran dua penerima aliran uang itu yang digulirkan komisi antirasuah untuk diadili di Pengadilan Tipikor Samarinda. Yakni, Andi Tejo Sukmono (pejabat pembuat komitmen/PPK) dan Refly Ruddy Tangkere, mantan kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan. Di depan majelis hakim yang dipimpin Masykur bersama Joni Kondolele dan Ukar Pryambodo, dua beskal KPK, Agung Satrio Wibowo dan Wahyu Dwi Oktafianto mendakwa keduanya dengan tiga pasal alternatif.

Yakni Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf b, dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1(1) dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum itu, kasus ini bermula ketika Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan APBN 2018–2019 dengan pagu sebesar Rp 193,8 miliar untuk peningkatan mutu jalan nasional di Kaltim.

Lokasinya membentang dari SP3 Lempake-SP3 Sambera-Santan-Bontang-Sanggata. Pekerjaan dengan skema kontrak tahun jamak itu pun dilelang ULP Kementerian PUPR pada 4 Mei 2018. Hasil lelang semula merilis tiga peserta lelang dengan nilai kontrak terendah yang salah satunya PT HTT milik Hartoyo. “Namun karena kesalahan input data dari ULP, lelang pun diulang,” ucap JPU KPK Wahyu membaca dakwaan.

Koordinasi aktif Hartoyo dengan Andi Tejo Sukmono dan Totok Hasto Wibowo (mantan kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Kaltim dan Kaltara), pun muncul ketika lelang diulang. Kedua orang ini pun menyarankan perusahaan Hartoyo menaruh penawaran sebesar 80 persen dari nilai pagu yang ditetapkan. Selain itu, Andi Tejo akan memberikan informasi perkembangan lelang tersebut. Proses lelang berjalan, Andi Tejo dan Totok mengetahui jika PT HTT milik Hartoyo akan kalah.

Sehingga keduanya mengajak Hartoyo bertemu Koordinator Wilayah Kalimantan Roberto Timbul Sipahutar untuk mendukung agar PT HTT tak gagal dari persaingan yang dibuka lewat LPSE itu. “Pertemuan pun terjadi pada 9 Agustus 2018 di Lampung,” sambungnya.

Dukungan didapat, ketiga orang ini masih perlu “mengamankan” Kepala BPJN XII Balikpapan Refly Ruddy Tangkere. Lewat Roberto, Refly pun akhirnya manut.

Pada 20 Agustus 2018, penawaran yang masuk di LPSE itu dievaluasi. PT HTT yang mengajukan penawaran sesuai usul Andi Tejo pun menduduki posisi pertama dengan tawaran terendah dari pagu anggaran, yakni Rp 155,5 miliar. Diikuti PT Bangun Cipta Kontraktor dengan tawaran Rp 173,5 miliar dan PT Jaya Konstruksi Mangala Pratama Tbk dengan tawaran Rp 173,9 miliar.

Tujuh hari berselang, selepas evaluasi itu, pada 27 Agustus 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dirjen Bina Marga KemenPUPR Warnadi mengusulkan calon pemenang ke ULP Kaltim-Kaltara. “Pada 28 Agustus 2018, Hartoyo memberikan uang Rp 50 juta yang ditujukan untuk mendapatkan penetapan pemenang lelang,” tuturnya. Hartoyo dan Andi Tejo pun kembali berangkat ke Jakarta medio September 2018 untuk mengurus kemenangan lelang itu.

Tapi, Hartoyo tak bertemu siapa pun. Semua dihandel Andi Tejo. Hartoyo kemudian menyerahkan uang transfer atau tunai dengan total Rp 245 juta ke Andi Tejo. “Dana itu ditujukan mengurus keperluan di Jakarta,” lanjutnya. Setelah kepastian proyek didapat, Hartoyo berkomunikasi dengan staf keuangan PT HTT untuk mencatat pengeluaran soal proyek kontrak tahun jamak ini tak boleh lebih 13 persen, jumlah itu sudah termasuk fee untuk beberapa pihak.

“Antara lain, Refly Ruddy Tangkere, Andi Tejo Sukmono, Warnadi (panitia lelang), dan Tri bakti Mulyanto (Kasatker PJN II),” giliran JPU Agung melanjutkan dakwaan. Setelah kontrak kerja sama kegiatan dikerjakan, PT HTT mendapatkan proyek rekonstruksi jalan sepanjang 8,9 km dengan nilai Rp 120,9 miliar, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sepanjang 2 km senilai Rp 9,91 miliar, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 153,6 km sebesar Rp 23 miliar, pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 126 meter sebesar Rp 766 juta, dan pemeliharaan jembatan sepanjang 222,1 meter senilai Rp 817 juta.

Seluruh pekerjaan itu dikerjakan sejak 26 September 2018 hingga 31 Desember 2019 dengan tambahan setahun masa pemeliharaan. Dari penyidikan KPK, pembagian fee proyek itu ditujukan kepada empat orang. Andi Tejo Sukmono mendapat 2 persen dari nilai kontrak beserta “administrasi” per bulan Rp 50 juta. Lalu, Warnadi, ketua Pokja ULP sebesar 1 persen, Refly Ruddy Tangkere sebesar 1,5 persen, dan Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Totok Hasto Wibowo dan Tri Bakti Mulyanto. Dengan begitu, total keseluruhan pemberian itu mencapai Rp 9,44 miliar.

Atas dakwaan itu, kedua terdakwa ini memilih tak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga persidangan akan langsung memasuki agenda pemeriksaan saksi pada 11 Maret 2020. Selepas sidang, kuasa hukum Andi Tejo Sukmono, Ahmad Zimam Alhaq, menuturkan kliennya memang tak membantah menerima guyuran dari Hartoyo sepanjang proyek tersebut. Tetapi, jumlahnya tak seperti yang disangkakan jaksa KPK yang mencapai Rp 7,6 miliar. “Hanya Rp 2,1 miliar,” tuturnya.

Pemberian ke beberapa pihak memang melalui Andi Tejo Sukmono. Tapi, dari gelontoran itu ada pula yang digunakan untuk operasional pekerjaan jalan nasional yang ditangani Hartoyo. “Jadi jumlah Rp 7,6 miliar itu termasuk operasional dari PT HTT sendiri,” sambungnya.

Kini, sambung dia, pihaknya akan fokus menelaah fakta persidangan atas masalah ini. “Enggak eksepsi, fokus buktikan jika tak sebesar itu,” singkatnya. (ryu/riz/k8)


BACA JUGA

Selasa, 26 Mei 2020 12:23

Sudah 30 Ribuan Jiwa Terdampak Banjir saat Lebaran di Samarinda

SAMARINDA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mencatat sebanyak…

Selasa, 26 Mei 2020 12:01

Wacana Siswa Masuk Sekolah 15 Juni, PGRI : Buat Anak Jangan Coba-coba

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung…

Selasa, 26 Mei 2020 11:38

Pemprov Siapkan Penampungan Sementara untuk Korban Banjir Samarinda

SAMARINDA - Banjir yang kembali menerjang kawasan rawan banjir di…

Selasa, 26 Mei 2020 11:34

Jangan Berasumsi Saat Ini Sudah Aman Corona

SAMARINDA - Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim Senin,…

Selasa, 26 Mei 2020 11:06

Balita 1 Tahun di Kukar Positif Corona

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur kembali mengumumkan perkembangan terbaru…

Senin, 25 Mei 2020 12:03

POLOS DAN LUCU..!! Ini Pengakuan Lengkap M Nuh soal Lelang Motor Jokowi

M Nuh, pemenang lelang sepeda motor Gesits milik Presiden Joko…

Senin, 25 Mei 2020 11:40

Banjir Semakin Meluas di Samarinda, 20 Ribu Warga Terdampak

SAMARINDA - Banjir di kota Samarinda semakin meluas, Senin (25/5/2020)…

Minggu, 24 Mei 2020 20:35

15 Ribu Jiwa Terdampak Banjir di Hari Lebaran, Banjir Bakal Lama

SAMARINDA - Luapan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karang…

Minggu, 24 Mei 2020 13:30

Lebih Ganas, Banjir Lumpuhkan Perumahan Bengkuring di Hari Raya

SAMARINDA - Banjir melumpuhkan perumahan Bengkuring Sempaja di hari raya…

Minggu, 24 Mei 2020 10:56

Pemerintah Usulkan Pilkada Tetap 9 Desember, KPU Beri Banyak Prasyarat

JAKARTA - Pemerintah akhirnya menyampaikan sikapnya terkait nasib pelaksanaan Pilkada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers