MANAGED BY:
SENIN
28 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 29 Februari 2020 10:55
Jadi Negara Maju, Indonesia Layak?

USTR Bukan Bank Dunia atau IMF

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senayan, Jakarta. United State Trade Representative (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Menurut mereka, Indonesia sudah layak masuk dalam kelompok negara maju dalam bidang perdagangan internasional. Dua alasan utamanya, share pasar ekspornya sudah di atas 0,5 persen dan tercatat sebagai anggota G-20. (JawaPos)

Simulasi Global Trade Analysis Project (GTAP) menunjukkan bahwa pemberlakuan tarif impor akan membuat kinerja ekspor Indonesia ke AS turun sampai 2,5 persen. Produk-produk yang rawan terdampak adalah tekstil, alas kaki, karet, minyak kelapa sawit, mineral dan pertambangan, serta komponen listrik. ”Dengan asumsi, meningkat 5 persen dari posisi tarif saat ini,” imbuh Heri.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan bahwa biasanya yang mengelompokkan negara dalam kategori berkembang atau maju adalah Bank Dunia atau IMF. Dasarnya adalah pendapatan per kapita. Dari situ akan menggambarkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat suatu negara.

”Ya sebenarnya, kurang tepat. Karena perhitungannya (oleh USTR) lain. Indonesia merupakan kategori berpendapatan menengah-bawah,” kata Destry mengacu pada indikator Bank Dunia dan IMF.

Untuk bisa disebut maju, sebuah negara juga harus punya infrastruktur yang memadai. Satu daerah dan lainnya juga harus terkoneksi dengan baik. ”Di Indonesia, Anda bisa menilai sendiri bagaimana kondisinya,” lanjut Destry.

Menurut dia, AS, khususnya USTR, tidak menggunakan pendapatan per kapita sebagai patokan. Yang dijadikan acuan adalah peran dagang Indonesia di dunia. Terutama dengan AS. Kendati demikian, Destry memilih untuk berpikir positif. Dia bersyukur perdagangan Indonesia dianggap maju. Namun, dia berharap, penilaian USTR itu tidak akan memengaruhi GSP secara global. ”Ini bergantung komunikasi pemerintah kita dengan AS,” jelasnya. 

 

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 28 September 2020 17:53

Di PPU, Besok Denda Rp 1 Juta Berlaku

ASEP SAIFI/KP     PENAJAM - Masa sosialisasi soal Peraturan…

Senin, 28 September 2020 16:07
Menelusuri Penjualan Ponsel Black Market di Balikpapan

Yang Gelap yang Menggiurkan, Tetap Bisa Dipakai meski Berstatus Ponsel Black Market

Terhitung 18 April lalu, keberadaan ponsel black market (BM) diblokir.…

Senin, 28 September 2020 16:06

“Akali” Aturan, Barang BM Bisa Dipakai

KEBERADAAN ponsel black market (BM) di Balikpapan banyak dipasok dari…

Senin, 28 September 2020 16:05

Pengawasan IMEI, Disambut Positif Distributor Resmi

LANGKAH pemerintah untuk pengaktifan pengawasan IMEI mendapat sambutan baik dari…

Minggu, 27 September 2020 09:52

Calon Wali Kota Bontang Positif Covid-19, Kata Wakilnya, Sudah Normal

Daftar calon kepala daerah di Kaltim pada Pilkada 2020 yang…

Minggu, 27 September 2020 09:50

Kaltim Kebagian Tiga Juta Vaksin Covid-19, Dibagi Awal Tahun Depan

SAMARINDA – Jumat (25/9), rekor penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di…

Minggu, 27 September 2020 09:42

Dana Kampanye Pilwali Balikpapan Dibatasi Rp 5 Miliar

BALIKPAPAN–Dana kampanye Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Balikpapan 2020 dibatasi. Komisi…

Sabtu, 26 September 2020 13:04

Di Kabupaten Ini, Denda Rp 1 Juta untuk Tak Pakai Masker Mulai 29 September

Harus ada efek jera bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan.…

Sabtu, 26 September 2020 13:00

Waswas Lonjakan Kredit Macet

Risiko kredit perbankan di Balikpapan pada triwulan II 2020 mengalami…

Sabtu, 26 September 2020 11:58

Menyingkap Keindahan di Ujung Utara Kutim, Kembar Siapat Waterfall

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) rupanya menyimpan banyak destinasi wisata tersembunyi.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers