MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 29 Februari 2020 10:55
Jadi Negara Maju, Indonesia Layak?

USTR Bukan Bank Dunia atau IMF

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senayan, Jakarta. United State Trade Representative (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Menurut mereka, Indonesia sudah layak masuk dalam kelompok negara maju dalam bidang perdagangan internasional. Dua alasan utamanya, share pasar ekspornya sudah di atas 0,5 persen dan tercatat sebagai anggota G-20. (JawaPos)

PROKAL.CO,

JAKARTA– United State Trade Representative (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Menurut mereka, Indonesia sudah layak masuk dalam kelompok negara maju dalam bidang perdagangan internasional. Dua alasan utamanya, share pasar ekspornya sudah di atas 0,5 persen dan tercatat sebagai anggota G-20.

Bagi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dua indikator itu saja tidak cukup untuk menasbihkan Indonesia sebagai negara maju. Meskipun sekadar dibilang maju di bidang perdagangan. Sebab, untuk bisa disebut negara maju, ada indikator penting lain yang menjadi ukuran. Yakni, capaian pendapatan per kapita dan kesejahteraan sosial.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai, perubahan status Indonesia menjadi negara maju dalam perdagangan internasional hanyalah akal-akalan Amerika Serikat (AS). Belakangan, tren neraca perdagangan AS defisit terus terhadap negara-negara mitra. Termasuk terhadap Indonesia. Karena itu, Indef mengusulkan agar pemerintah menolak perubahan status tersebut.

”Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dan AS surplus USD 8,5 miliar (sekitar Rp 121,8 triliun) sepanjang 2019. Nah, mereka (AS) mau mengurangi defisitnya,” beber Heri di ITS Office Tower, Pasar Minggu, Kamis (27/2) lalu.

Jika status negara berkembang dicabut, perdagangan Indonesia akan terhambat. Sebab, sebagai negara maju, Indonesia tidak akan lagi mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences). GSP merupakan kebijakan perdagangan yang dianut suatu negara dengan memberikan potongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Kebijakan itu diaplikasikan negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang.

Dengan mengeluarkan Indonesia dari kelompok negara berkembang, AS berhak memberlakukan tarif bea impor terhadap produk ekspor tanah air. ”Implikasinya, produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS,” kata Heri. Karena itu, produk-produk Indonesia harus benar-benar bisa bersaing, baik dari segi kualitas maupun harga.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 08 Mei 2021 12:30

Waspada Tren Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-Libur

TAK berbeda jauh dengan tahun lalu, masyarakat Kaltim pada Lebaran kali…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:28
Penyekatan Dikeluhkan, DPRD Minta Petugas Konsisten

Soal Penyekatan, Siang Dijaga, Sore hingga Malam Bebas

Berkaca pada data kasus Covid-19 tahun lalu, penyebaran virus corona…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:27

Hilal di Bawah Ufuk, Lebaran 13 Mei

SIDANG Isbat penetapan 1 Syawal atau Lebaran akan dilaksanakan Kementerian…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:26

PTM Ditunda, Inovasi Pemprov Apa?

BALIKPAPAN-Gubernur Kaltim masih belum memberi lampu hijau pelaksanaan kegiatan pembelajaran…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:25

14 Posko Didirikan, Polres Samarinda Pantau secara Digital dan Manual

SAMARINDA–Sebanyak 14 posko didirikan Polresta Samarinda jelang Idulfitri 2021. Pos…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:22

Panen Buah Pakai Robot

Penggunaan artificial intelligence dalam aktivitas sehari-hari kian masif. Bahkan untuk…

Sabtu, 08 Mei 2021 11:39

Polemik Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Bersedia Lepas Jilbab atau Tidak

JAKARTA- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka perihal proses…

Jumat, 07 Mei 2021 17:50
Rektor Uniba Isradi Zainal dalam Talk Show IKN Garapan Kaltim Post

Keluar dari Pendidikan Kaku, Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Industri

Jelang pemindahan ibu kota negara (IKN), dunia pendidikan harus bersiap.…

Jumat, 07 Mei 2021 17:43

Minta DK PBB Embargo Senjata Myanmar

YANGON-  Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK)…

Jumat, 07 Mei 2021 17:39

ALAMAK NAIK LAGI KAH..?? Pemerintah Beri Sinyak Kenaikan Tarif PPN

JAKARTA– Pemerintah memberikan sinyal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers