MANAGED BY:
JUMAT
10 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 29 Februari 2020 10:55
Jadi Negara Maju, Indonesia Layak?

USTR Bukan Bank Dunia atau IMF

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senayan, Jakarta. United State Trade Representative (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Menurut mereka, Indonesia sudah layak masuk dalam kelompok negara maju dalam bidang perdagangan internasional. Dua alasan utamanya, share pasar ekspornya sudah di atas 0,5 persen dan tercatat sebagai anggota G-20. (JawaPos)

PROKAL.CO, JAKARTA– United State Trade Representative (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Menurut mereka, Indonesia sudah layak masuk dalam kelompok negara maju dalam bidang perdagangan internasional. Dua alasan utamanya, share pasar ekspornya sudah di atas 0,5 persen dan tercatat sebagai anggota G-20.

Bagi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dua indikator itu saja tidak cukup untuk menasbihkan Indonesia sebagai negara maju. Meskipun sekadar dibilang maju di bidang perdagangan. Sebab, untuk bisa disebut negara maju, ada indikator penting lain yang menjadi ukuran. Yakni, capaian pendapatan per kapita dan kesejahteraan sosial.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai, perubahan status Indonesia menjadi negara maju dalam perdagangan internasional hanyalah akal-akalan Amerika Serikat (AS). Belakangan, tren neraca perdagangan AS defisit terus terhadap negara-negara mitra. Termasuk terhadap Indonesia. Karena itu, Indef mengusulkan agar pemerintah menolak perubahan status tersebut.

”Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dan AS surplus USD 8,5 miliar (sekitar Rp 121,8 triliun) sepanjang 2019. Nah, mereka (AS) mau mengurangi defisitnya,” beber Heri di ITS Office Tower, Pasar Minggu, Kamis (27/2) lalu.

Jika status negara berkembang dicabut, perdagangan Indonesia akan terhambat. Sebab, sebagai negara maju, Indonesia tidak akan lagi mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences). GSP merupakan kebijakan perdagangan yang dianut suatu negara dengan memberikan potongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Kebijakan itu diaplikasikan negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang.

Dengan mengeluarkan Indonesia dari kelompok negara berkembang, AS berhak memberlakukan tarif bea impor terhadap produk ekspor tanah air. ”Implikasinya, produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS,” kata Heri. Karena itu, produk-produk Indonesia harus benar-benar bisa bersaing, baik dari segi kualitas maupun harga.

Simulasi Global Trade Analysis Project (GTAP) menunjukkan bahwa pemberlakuan tarif impor akan membuat kinerja ekspor Indonesia ke AS turun sampai 2,5 persen. Produk-produk yang rawan terdampak adalah tekstil, alas kaki, karet, minyak kelapa sawit, mineral dan pertambangan, serta komponen listrik. ”Dengan asumsi, meningkat 5 persen dari posisi tarif saat ini,” imbuh Heri.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan bahwa biasanya yang mengelompokkan negara dalam kategori berkembang atau maju adalah Bank Dunia atau IMF. Dasarnya adalah pendapatan per kapita. Dari situ akan menggambarkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat suatu negara.

”Ya sebenarnya, kurang tepat. Karena perhitungannya (oleh USTR) lain. Indonesia merupakan kategori berpendapatan menengah-bawah,” kata Destry mengacu pada indikator Bank Dunia dan IMF.

Untuk bisa disebut maju, sebuah negara juga harus punya infrastruktur yang memadai. Satu daerah dan lainnya juga harus terkoneksi dengan baik. ”Di Indonesia, Anda bisa menilai sendiri bagaimana kondisinya,” lanjut Destry.

Menurut dia, AS, khususnya USTR, tidak menggunakan pendapatan per kapita sebagai patokan. Yang dijadikan acuan adalah peran dagang Indonesia di dunia. Terutama dengan AS. Kendati demikian, Destry memilih untuk berpikir positif. Dia bersyukur perdagangan Indonesia dianggap maju. Namun, dia berharap, penilaian USTR itu tidak akan memengaruhi GSP secara global. ”Ini bergantung komunikasi pemerintah kita dengan AS,” jelasnya. 

 

Waspadai Bea Masuk Antisubsidi

 

DARI sudut pandang pelaku usaha, status negara maju di bidang perdagangan itu harus disikapi dengan hati-hati. Pemerintah dan para pelaku usaha tidak boleh terlena. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau semua pihak untuk fokus pada substansi-substansi perdagangan yang perlu ditingkatkan.

”Kita mesti lihat riilnya, apa kita benar naik kelas?” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Kamdani. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disebut sebagai salah satu kebijakan yang perlu dikebut penyelesaiannya agar Indonesia benar-benar bisa dikategorikan sebagai negara maju.

Walaupun tidak lagi dikategorikan sebagai negara berkembang, menurut Shinta, Indonesia masih berhak atas fasilitas GSP. Kebijakan USTR mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang hanya berlaku dalam lingkup Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Shinta menyebutkan, status negara maju itu membuat AS bisa meninjau ulang kepantasan Indonesia sebagai penerima fasilitas Official Development Assistance (ODA). ODA adalah fasilitas alternatif pembiayaan untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Menurut Shinta, imbas yang patut diwaspadai dalam waktu dekat adalah bea masuk antisubsidi atau countervailing duties (CVD). Namun, karena CVD diadopsi dari WTO Agreement, AS punya kewajiban untuk memberikan sikapnya. Dalam regulasi tersebut, special & differential treatment diinterpretasikan sebagai perbedaan toleransi AS terhadap negara maju dan berkembang terkait dengan subsidi perdagangan.

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa perubahan status itu tidak akan berdampak pada GSP. ”Status penerima GSP didasarkan pada 15 kriteria eligibilitas, didasarkan pada UU yang berbeda,’’ tegasnya. (han/agf/dee/c12/hep)


BACA JUGA

Jumat, 10 April 2020 13:33

PSBB Jakarta Berlaku, Ojek Dilarang Angkut Orang

JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta akhirnya menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tentang…

Jumat, 10 April 2020 13:21
ASN Kena Covid-19 Akibat Mudik Bisa Dipecat

Pemerintah Buka Peluang Larang Mudik Nasional

JAKARTA – Larangan Mudik bagi aparatur pemerintah mulai berlaku Kamis…

Jumat, 10 April 2020 11:19

Bagaimana Jika Wabah Korona "Menyerang" di Tengah Wilayah Konflik Bersenjata?

Pandemi Covid-19 sampai di negara-negara konflik. Keterbatasan infrastruktur dan finansial…

Jumat, 10 April 2020 00:41

Hasil Rapid Test Positif, Pasien Ini Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

TENGGARONG – Warga Kukar dua hari lalu sempat dihebohkan mengenai…

Jumat, 10 April 2020 00:16

PDP Covid-19 di Samarinda Bertambah 6 Orang dari Klaster Gowa

SAMARINDA - Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona covid-19 di…

Kamis, 09 April 2020 13:50
Beragam Cara Umat Beragama Menghadapi Pandemi Corona (2)- sub

Tanpa Ziarah ke Makam, Umat Konghucu Tetap Berdoa untuk Leluhur

Setiap April di Indonesia, warga keturunan Tionghoa melaksanakan Qingming atau…

Kamis, 09 April 2020 13:35

NGERI..!! AS Dekati Prediksi 2 Ribu Tewas Per Hari karena Covid-19

WASHINGTON DC – Selasa (7/4) menjadi hari yang kelam bagi…

Kamis, 09 April 2020 13:30

1.568 Siswa Kaltim Lolos SNMPTN 2020

JAKARTA-Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2020 akhirnya…

Kamis, 09 April 2020 13:30

Anies Minta Warga Jakarta Patuh

JAKARTA– Peringatan terakhir dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin.…

Kamis, 09 April 2020 13:29

PSBB Dimulai, Pemerintah Beri Bantuan Pangan

JAKARTA– Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme bantuan pangan untuk masyarakat DKI…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers