JAKARTA- Kekerasan terhadap Umat Islam di India mendapat sorotan dari NU dan Muhammadiyah. Kedua Ormas Islam itu mengecam tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa tersebut. Pemerintah Indonesia diminta untuk mendesak PBB menyampaikan pernyataan keras.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sangat prihatin atas diskriminasi dan terjadinya tindakan kekerasan terhadap muslim di India."Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi manusia," terang dia kepada Jawa Pos (28/2).
Muhammadiyah mendesak Pemerintah India untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap semua warga negara, khususnya mereka yang beragama Islam. Mu'ti mengatakan, Pemerintah Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hendaknya mengangkat masalah di India dalam sidang khusus dan mendesak anggota PBB agar menyampaikan pernyataan keras terhadap diskriminasi dan keamanan di India.
Menurut pengajar UIN Syarief Hidayatullah Jakarta itu, apa yang terjadi di India berpotensi mengancam perdamaian di kawasan Asia Selatan dan dunia.
Pria asal Kudus itu menyatakan, Muhammadiyah memaklumi apabila sebagian masyarakat melakukan aksi solidaritas kemanusiaan. "Akan tetapi semuanya hendaknya dilakukan secara damai dan mengindahkan aturan yang berlaku," papar dia.
Robikin Emhas, ketua harian Tanfidziyah PB NU mengatakan, pihaknya berduka mendalam terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka, akibat meluasnya konflik kontroversi UU Kewarganegaraan di India.
Dia sepenuhnya yakin bahwa setiap agama memiliki nilai humanitarian dan membawa pesan perdamaian. "Oleh karena itu, kekerasan atas nama apapun tidak bisa dibenarkan, apalagi mengatasnamakan agama," terang pria asal Gresik itu.
Robikin mengatakan bahwa pluralisme merupakan karunia Tuhan yang tak boleh dinodai, sehingga persekusi atas nama mayoritarianisme tidak bisa dibenarkan. Sebagai warga masyarakat dunia, dia merasa perlu mengingatkan ajaran dan semangat perjuangan tokoh kemerdekaan India, Mahatma Gandhi yang anti kekerasan. Suatu gerakan yang sepatutnya menjadi teladan.
Sebagai mayoritas muslim, kata dia, warga Indonesia harus memberi tauladan. Jangan ada yang terprovokasi, dan terpancing. "Tunjukkan kita umat yang beradab, bangsa yang berbudaya," ucap dia. Masyarakat juga harus waspada terhadap hoaks. Tabayun atau check and recheck harus dilakukan. Jangan telan mentah-mentah apa yang beredar di laman sosial media," tandasnya. (lum)