JAKARTA— Polri memastikan akan menemak kemungkinan peserta pilkada mendapatkan dana dari sumber mencurigakan. Karena itu aliran dana kampanye bagi setiap peserta akan ditelusuri. Modal kampanye dari korupsi, gratifikasi dan pidana lainnya pasti diketahui.
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri telah membentuk Satgas Money Politic, yang bertugas untuk mencegah adanya money politic dalam pilkada serentak. ”Mencegah dan menegakkan hukum,” tuturnya.
Salah satu cara untuk bisa mencegah adanya money politic dengan menelusuri sumber dana kampanye. Apakah sumber dananya berasal dari yang diperbolehkan atau justru dari pidana. ”Penggunaan jabatan untuk mengumpulkan modal kampanye juga pidana ya,” terangnya.
Karena itu, incumbent dalam pilkada itu menjadi lebih rawan dibanding peserta yang bukan petahana. Sebab, memiliki kewenangan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan modal. ”Khususnya incumbent,” ujarnya.
Dia mengatakan, telah menginstruksikan semua anggota untuk mengawasi hal tersebut. Hany untuk kepentingan mendapatkan suara, tapi melakukan pidana. ”eluang terbesar diincumbent,” terangnya.
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, pilkada memang rawan adanya politik uang. Namun, saat ini yang cukup mengkhawatirkan adalah pengunaan alat negara untuk memenangkan pilkada. ”PNS, polisi dan anggota TNI rawan untuk mendukung salah satu calon,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabareskrim menyebut bahwa anggota Polri yang menolak permintaan purnawirawan yang jadi peserta pilkada tidak bisa disanksi. Namun, bukan sanksi yang mengkhawatirkan, tapi deal tertentu. ”Orang bisa tergerak karena ada janji,” jelasnya.
Dia mengatakan, berbahaya bila aparat digunakan untuk memenangkan pilkada. Bukan hanya kepercayaan publik terhadap Polri yang menurun, namun akan mengikis kepercayaan publik terhadap negara ini. ”Bila itu terjadi, ini dianggap celah bagi ideologi lain yang tidak sesuai dengan pancasila,” paparnya.
Ketidakpercayaan terhadap negara ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu. Hal inilah yang harus dihindari. ”Karena itu, Polri adalah wajah dari negara. Ketidakpercayaan terhadap Polri akan mempengaruhi negara,” ujarnya. (idr)
