MATARAM-Memalukan. Sembilan kabupaten kota di NTB belum bebas buang air besar (BAB) sembarangan. ”Hanya KSB yang bebas, tidak lagi ada penduduknya BAB sembarangan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) NTB Marjito dalam keterangan pers di Lesehan Taliwang Nada (28/2).
Dengan kata lain, penduduk di sembilan kabupaten kota lainnya masih ditemukan BAB sembarangan. Baik di saluran, sungai dan pinggir pantai. ”Untuk mengatasi ini tergantung komitmen daerah,” katanya.
Dia menyebut, dari 1.137 desa dan kelurahan di NTB, baru 629 desa dan kelurahan BAB sembarangan nol (basno) atau open defecation free (ODF). Itu menunjukkan masih banyak desa yang perlu ditangani agar berstatus basno. ”Ini penting, karena erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat,” katanya.
Bila daerah itu belum bebas BAB sembarangan, penduduknya rentan terkena berbagai macam penyakit seperti DBD, diare, Infeksi saluran pernapasan akut (Ispa), dan penyakit kulit. ”Dipengaruhi itu, karena lingkungan kotor,” katanya.
Karena itu, dia berharap seluruh kabupaten kota di NTB benar-benar serius menangani masalah tersebut. ”Penanganan sanitasi yang baik juga selaras dengan penurunan angka stunting,” katanya.
Dengan status bebas BAB sembarangan, angka stunting di KSB merupakan yang terbaik di NTB. ”Prevalensi stunting KSB 18 persen sudah di bawah nasional,” katanya.
Ketua Implementasi Pengelolaan Sanitasi Aman KSB yang juga Kepala Dinas PU KSB H Amry Rakhman menjelaskan, keberhasilan KSB menjadi daerah basno tidak lepas dari komitmen kepala daerah. ”Program 100 hari bupati kami membuatkan ribuan jamban bagi warga,” katanya.
Dengan komitmen yang kuat, sejak 2016 silam Pemda KSB membangun jamban gratis bagi warganya. Dari 35 ribu rumah tangga (RT), 6.200 RT tidak punya jamban. Untuk membangun jamban, Pemda KSB menggunakan sistem gotong royong. ”Kami mengerahkan 1.000 agen untuk turun membangun jamban, dananya Rp 1,5 juta per jamban,” katanya.
Jika tidak menggunakan sistem gotong royong, satu jamban bisa menghabiskan Rp 3 juta. ”Dengan pola gotong royong kita bisa menghemat dana,” ujarnya.
Keberhasilan itu membuat Pemda KSB menjadi contoh bagi daerah lain. Bahkan kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) Percepatan Pencapaian Basno di NTB dan Implementasi Pengelolaan Sanitasi Aman di KSB. Kegiatan itu akan digelar 3-4 Maret mendatang. (ili/r5)