BALIKPAPAN – Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk calon ibu kota negara (IKN) dinilai belum tuntas. Pasalnya, masih banyak hal yang perlu didalami rapid KLHS yang sebelumnya disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 2019. Banyak persoalan masih tersisih seperti ketersediaan air baku untuk kawasan IKN di Kecamatan Sepaku (PPU) dan Kecamatan Samboja (Kukar).
Hasil rapid KLHS itu merekomendasikan lokasi calon IKN memiliki limitasi daya dukung lingkungan. Yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, desain kota harus mempertimbangkan jumlah penduduk yang akan dipindahkan.
Rekomendasi lainnya adalah diperlukan strategi mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan menyesuaikan kemajuan proses pemulihan lingkungan, proteksi sistem ekologi, dan perkembangan teknologi.
Selain itu, rekomendasi bagi penerapan prinsip forest and smart city, semisal IKN yang dibangun berbasis pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Yang memanfaatkan sekitar 50 persen wilayah untuk dikembangkan dengan kepadatan dan proporsi lahan terbangun rendah. Konsumsi air harus sangat efisien dan melindungi habitat satwa.
Tak kalah pentingnya adalah pengendalian ekspansi fisik wilayah satelit dan penguatan ekspresi identitas masyarakat lokal dan penataan ruang transisi peri-urban/desa kota.
“Jadi, hasil rapid KLHS itu sudah banyak informasi awal yang dikumpulkan, yang akan diperdalam lagi menjadi full KLHS,” kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam seusai diskusi di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (27/2).
Diskusi tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah yang wilayahnya bakal menjadi calon IKN. Selain itu, ada pula perwakilan pemerintah pusat yang meliputi KLHK, Kementerian ESDM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk Bappenas.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas masalah air, energi, kebencanaan, hutan, keanekaragaman hayati, pangan, lubang tambang, pengelolaan lingkungan, dan sosial budaya.
“Ini masih tahap awal sekali untuk KLHS. Kami baru mengumpulkan berbagai aspek strategis yang harus dimasukkan nanti dalam asesmen KLHS. Yang akan menjadi kontribusi untuk penyusunan masterplan,” kata dia.
Asesmen yang dimaksud tidak hanya menjadi masukan untuk wilayah di dalam calon IKN. Juga wilayah sekitar yang bakal menjadi penyangga IKN. Dalam fungsinya untuk menyuplai kebutuhan ibu kota anyar nanti. Jadi, perlu kajian mendalam dengan melibatkan semua pihak. Mengingat waktunya yang relatif singkat.
“Karena butuh berkoordinasi cepat baik di pusat maupun daerah, untuk menentukan aspek strategis. Yang akan diangkat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam hal penyusunan masterplan,” terang dia.
Medrilzam pun menerangkan, penyusunan rapid KLHS yang sebelumnya dituntaskan KLHK menjadi dasar penyusunan pra-feasibility study (FS) calon IKN. Setelah itu, dilanjutkan penyusunan masterplan atau rencana induk pembangunan calon IKN.
Untuk penyusunan masterplan, dia menyebut, saat ini masih dalam proses penunjukan oleh Bappenas. Jadi, untuk menyertai proses penyusunan masterplan tersebut, dilanjutkan kembali pendalaman KLHS. Dari yang awalnya rapid KLHS menjadi full KLHS guna mengkaji perluasan kawasan calon IKN menjadi 256 ribu hektare.
“Prosesnya (full KLHS) akan back to back dengan penyusunan masterplan IKN. Jika (masterplan) kelar Agustus 2020, maka (full KLHS) harus diselesaikan juga. Jadi, harus bekerja sama menyesuaikan dengan masterplan,” tandas dia.
