Purnawirawan Polri Banyak Maju di Pilkada, Kabareskrim Tolak Dimintai Bantuan

- Jumat, 28 Februari 2020 | 11:27 WIB
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA- Banyaknya purnawirawan Polri yang bersaing dalam kontestasi pilkada membuat Polri bersikap. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar bila ada purnawirawan Polri yang menjadi peserta pemilu dan meminta bantuan untuk menolaknya.

Listyo mengatakan, sudah jelas bahwa semua itu harus ditolak. Bila permintaan itu diterima dan diikuti, justru nanti akan berhadapan dengan kode etik. ”Menolak itu juga tidak ada sanksinya,” paparnya.

Untuk setiap daerah dimana ada purnawirawan Polri yang menjadi peserta pemilu, tentunya perlu lebih profesional. Masyarakat akan menilai apakah Polri ini netral atau tidak. ”Kalau ada laporan ke Gakkumdu dari peserta, bila bukti cukup ya proses. Kalau tidak cukup tentu harus dijelaskan,” urainya.

Selanjutnya, perlu ditekankan bahwa anggota Polri tidak perlu terlibat dalam kampanye. Atau secara diam-diam mendukung salah satu pasangan calon. ”Kapolri memerintahkan harus netral, itu harus dijaga,” ujarnya kemarin.

Dia mengatakan, sesuai undang-undang Polri harus berada di tengah. Bila tidak dampaknya akan besar pada kepercayaan publik. ”Yang tentu akan mempengaruhi proses penegakan hukum,” terangnya.

Sementara Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, KPU memiliki problem tersendiri pada pilkada serentak 2020. Yakni, dampak dari kasus penyuapan komisioner KPU di KPK. ”Ini diatasi tentunya dengan pengawasan,” ujarnya.

Untuk mengawasi itu ada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ada pula proses hukum yang bisa ditegakkan terhadap penyelenggaran yang tidak berintegritas. ”Ini merupakan langkan pencegahan dan pengawasan,” ujarnya.

Dia mengatakan, karena kasus itu ada dampak terhadap kepercayaan internal KPU. Saat pertemuan KPU dan KPUD kepercayaan menurun. ”Tapi, kita harus bangkit dan menunjukkan siap untuk menyelenggarakan pemilu,” jelasnya.

Selain soal penyelenggara pemilu, KPU juga berupaya agar tidak ada money politic dalam pilkada serentak. Menurutnya, kunci utamanya ada pada pemilih. ”Kalau pemilih tidak menerima, tentunya tidak akan bisa,” ujarnya.

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X