BALIKPAPAN-Pemilihan ketua Golkar Kaltim secara aklamasi menjadi pilihan utama pada musyawarah daerah (musda) pekan depan. Kenangan buruk saat Musda 2016 adalah alasannya. Kala itu, kader partai beringin Benua Etam terbelah menjadi dua kubu. Yakni, kubu Rita Widyasari dan Said Amin. Akhirnya, Rita Widyasari yang memenangkan pemilihan Ketua Golkar Kaltim. Hasil itu berdampak pada hengkangnya beberapa kader yang menjagokan Said Amin.
Friksi itulah yang tidak ingin diulangi. Kepada Kaltim Post, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, opsi aklamasi menjadi harapan tidak terjadi perpecahan setelah musda. “Aklamasi menjadi harapan yang dimungkinkan. Tapi tidak menjadi keharusan. Kalau memang tidak bisa, maka bersaing secara sehat,” katanya kemarin. Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyebutkan, Musda X DPD I Golkar Kaltim dijadwalkan bakal dilaksanakan 2–4 Maret 2020 di Hotel Selyca Mulia, Samarinda.
Menurut dia, banyak tokoh Golkar Kaltim yang bisa dicalonkan dalam musda nanti. Sehingga peluang pemilihan secara voting atau pemungutan suara masih dimungkinkan bisa terjadi. “Tokoh Golkar di Kaltim cukup banyak yang bisa dicalonkan. Jika tidak aklamasi maka minimal dua orang yang bisa dicalonkan,” terangnya. Pertimbangkan itu melihat jumlah pemilik suara yang diperebutkan dalam musda nanti.
Adapun jumlahnya adalah 16 suara. Perinciannya, DPD I Golkar Kaltim memiliki satu suara, lalu DPD II kabupaten/kota di Kaltim berjumlah 10 suara. Kemudian, Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kaltim dengan satu suara. Lalu, organisasi pendiri secara kolektif yakni Kosgoro 1957, MKGR, dan Soksi memiliki satu suara. Serta organisasi yang didirikan secara kolektif, terdiri dari Al Hidayah, AMPI, Satkar Ulama dan MDI yang juga memiliki satu suara.
Terakhir adalah sayap partai secara kolektif. Dalam hal ini, AMPG dan KPPG yang memiliki satu suara. Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK5/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di daerah, satu calon ketua harus mendapat dukungan minimal 30 persen dari jumlah pemilik suara dalam musda. Jika opsi voting yang diputuskan, maka hanya ada dua calon ketua yang akan bertarung. Artinya, satu harus mengantongi minimal enam pemilik suara.
Sejauh ini, ada tiga nama yang santer dikaitkan sebagai calon ketua Golkar Kaltim. Yakni, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Kaltim yang juga Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Rudy Mas’ud. Selain itu, ada Isran Noor yang merupakan Gubernur Kaltim. Saat ditanya soal dukungan Hetifah terhadap tiga nama itu, mantan ketua umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini masih merahasiakannya.
“Pasti kamu sudah tahu, siapa yang jadi ketuanya nanti,” candanya. Apapun pilihan yang akan diputuskan pada Musda Golkar Kaltim nanti, Hetifah berharap tetap berjalan transparan dan tidak terjadi politik transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Dia mengharapkan tokoh yang dicalonkan memiliki kemampuan dan dedikasi untuk membesarkan Partai Golkar di Kaltim. Tak kalah penting, memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela atau PDLT.
“Calonnya (ketua Golkar Kaltim) juga harus memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap Partai Golkar. Itu yang bisa menjadi dasar untuk membesarkan Partai Golkar,” pesan dia. (kip/riz/k8)
