JAKARTA – Rapat koordinasi penanggulangan banjir di Komisi DPR kemarin (26/2) urung terlaksana. Gara-garanya, tiga gubernur di wilayah terdampak, yakni Anies Baswedan (DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Jawa Barat), dan Wahidin Halim (Banten), tidak hadir. Tiga kepala daerah itu hanya mengirim perwakilan.
Di luar tiga gubernur tersebut, undangan rapat lainnya datang. Di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta unsur BNPB.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengeluh dan bercerita susahnya proses untuk mengundang para gubernur tersebut. Lantaran bukan mitra langsung, ketua DPR harus bersurat ke ketua DPRD di tiap-tiap daerah. Setelah mendapatkan lampu hijau, baru DPR memasukkan surat undangan. ”Ketika sudah proses panjang begini, malah tidak hadir,” gerutunya.
Lasarus mengatakan, hal itu sangat menghambat pemerintah pusat dalam melakukan upaya pencegahan banjir. Menurut dia, kewenangan pemerintah pusat seperti menormalisasi Sungai Ciliwung tidak bisa terlaksana karena Jakarta belum membebaskan lahan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, penanganan banjir saat ini tidak bisa lagi berdasar batas wilayah administrasi. Sebab, daerah aliran sungai (DAS) melintasi berbagai daerah. Pendekatan yang efektif, kata Basuki, adalah melakukan upaya sesuai masterplan tiap-tiap DAS. ”Jakarta adalah ibu kota negara. Jadi, jangan dipecah-pecah kewenangannya berdasar kekuasaan. Saya nggak suka. Kalau Jakarta banjir, termasuk tanggung jawab saya,” tegasnya.
Rapat itu akhirnya ditunda menunggu kehadiran tiga gubernur tersebut. Beberapa anggota dewan bahkan mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus) banjir dan menggunakan hak politik DPR untuk memaksa ketiga gubernur hadir.
Ridwan Kamil melalui akun Instagram-nya menyatakan bahwa dirinya sedang berada di Australia untuk menghadiri berbagai forum kerja sama. Sementara itu, menurut Asisten Gubernur Bidang Tata Ruang Pemprov Jakarta Vera Revina Sari, Anies tidak bisa hadir karena sedang berjibaku di lapangan untuk memantau penanganan banjir.
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat, per Rabu (26/2) pukul 11.00 WIB sebanyak 19.901 warga atau 5.954 kepala keluarga mengungsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akibat banjir. Jumlah tersebut tersebar di 214 kelurahan dan desa dengan jumlah terdampak tertinggi di wilayah Jakarta Timur. Pengungsian mereka tersebar di 89 titik dan terbanyak di Jakarta Timur sebanyak 53 titik.
Menurut Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo, hingga kemarin siang beberapa titik masih digenangi air dengan ketinggian bervariasi, antara 5 hingga 100 cm. (tau/c7/fal)
