Jika pada umumnya seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) bisa diikuti masyarakat, tahun ini, warga di Kutim yang berniat mengabdi di pemerintahan selain jalur CPNS terpaksa mengurungkan niatnya. Pemkab Kutim menegaskan, penerimaan dikhususkan bagi tenaga kerja kontrak daerah (TK2D).
SANGATTA–Diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah, pemerintah mengupayakan agar 7.400 TK2D di Kutim bisa mendapat penghasilan yang layak.
"Tunggu saja, kami sudah bersurat. Mengusulkan 1.300 untuk TK2D ke pusat. Kali ini tidak ada penerimaan untuk umum," ujarnya.
Kalau ada masyarakat umum, lanjut Sekda, orang nomor tiga di Pemkab Kutim itu secara terang-terangan menolak. Hal itu bertujuan mengakomodasi kejelasan masa depan tenaga kontrak yang telah mengabdi untuk daerah. Terlebih jika harus membiayai orang baru. "Karena kita tidak mungkin membiayai yang baru lagi," jelasnya.
Usulan itu, lanjut dia, telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Dia menargetkan agar seleksi P3K segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Pemkab Kutim telah bersurat kepada kementerian terkait pasal penyelenggaraan seleksi. "Kami benar-benar ingin seleksi hanya dari TK2D Kutim, tidak dibuka untuk umum," tandasnya.
Penolakan terhadap formasi umum untuk seleksi P3K bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan demi mengurangi jumlah TK2D yang ada di Kutim, yang memang telah lama mengabdi. Selain itu, masa TK2D agar berubah menjadi P3K maupun PNS hanya diberi waktu dalam kurun lima bulan.
"Harapan kami pengajuan itu bisa disetujui dan menjadi kabar baik untuk semua pegawai," jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim Zainuddin Aspan menuturkan, seleksi P3K rutin diajukan setiap tahun. Namun, kuota yang diajukan belum sesuai. "Saya selalu berkomunikasi dengan BKN, untuk segera bisa melaksanakan seleksi tahun ini," jelas Zai, sapaan akrab Zainuddin Aspan.
Dia berharap, Juni atau Juli mendatang, seleksi sudah bisa dilaksanakan. Meski harus menunggu keputusan BKN. "Tetap menunggu secara resmi surat yang dikeluarkan BKN perihal pelaksanaan seleksi P3K,” ucapnya.
Tidak hanya itu, mantan kepala BPBD Kutim itu menjelaskan, hingga saat ini, tes CPNS telah memasuki tahap dua. Setelah awal bulan lalu, pihaknya sudah menyelenggarakan tes SKD.
"Rencananya, kami menunggu surat dari BKN, target tes SKB dilaksanakan bulan depan," bebernya. Perkembangan berkas TK2D yang di-SK-kan juga segera menemui titik terang. Sehingga, pekerja dapat merasa aman. "Kemarin berkas TK2D sudah selesai, tinggal didistribusikan ke masing-masing OPD," kuncinya. (*/la/dra2/k8)
