MANAGED BY:
SENIN
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 26 Februari 2020 11:26
Beri Atensi Dua Ancaman, Jaga Hak Berdaulat di Natuna Utara dan Kedaulatan di Papua
Mahfud MD

PROKAL.CO, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah memberi atensi terhadap dua ancaman. Yakni ancaman terhadap hak berdaulat di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau dan kedaulatan di Papua. Pihaknya bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengambil langkah strategis guna menyelamatkan hak-hak itu.

 Ancaman hak berdaulat di Perairan Natuna Utara, kata Mahfud, masih terkait dengan klaim Tiongkok terhadap sembilan garis putus-putus atau nine dash line. Sebelumnya, klaim tersebut sempat menjadi masalah lantaran nelayan-nelayan Tiongkok masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di bawah kawalan kapal-kapal coast guard mereka. Pemerintah tidak ingin hal itu terulang dan kembali berujung masalah.

”Kalau di Natuna itu karena ada klaim tradisional dan hak sejarah China dan itu selalu terulang,” terang Mahfud. Padahal, hukum internasional dengan tegas sudah menyatakan bahwa ZEE Indonesia di Natuna Utara tidak boleh dieksploitasi oleh negara lain tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Lantaran pemerintah menilai kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di sana dinilai kurang memadai, pemerintah akan menambah kekuatan alutsita. 

Mahfud menegaskan bahwa, pemerintah Indonesia berpegang pada hukum internasional yang berlaku. ”Dan hukum konstitusi kita,” ujarnya. ”Oleh Sebab itu, kita harus perkuat di sana agar negara hadir,” tegasnya. Perkuatan di laut Natuna Utara bakal dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga. Termasuk di antarannya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang nantinya akan menjadi coast guard.

 Sementara itu, ancaman kedaulatan di Papua masih terkait dengan aksi kelompok separatis yang seringkali menebar teror kepada masyarakat yang tinggal di sana. Bahkan, tidak jarang kelompok tersebut main hakim sendiri. Sampai-sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Walau itu dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, namun pemerintah tidak mendiamkan ancaman tersebut. 

Mahfud memastikan bahwa gerakan separatis itu akan ditangani. ”Meski pun kita menganggapnya itu gerakan sipil bersenjata, kelompok sipil bersenjata. Kita menanganinya melalui pendekatan hukum, persoalan kriminalnya” kata dia. Untuk itu, yang berada di garda terdepan adalah Polri. TNI membantu aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum tersebut. Dia menegaskan, pendekatan hukum akan tidak akan berhenti dilakukan. 

Ancaman di Natuna Utara maupun di Papua, lanjut Mahfud, sama-sama penting untuk diperhatikan. Sebab, tugas negara tidak cuma menjaga teritori. Melainkan juga memastikan ideologi negara dipertahankan. ”Tugas negara itu kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. itu artinya menjaga keutuhan teritori dan keutuhan ideologi,” beber Mahfud. Semua itu dilaksanakan bersamaan. (syn/)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 24 Mei 2020 12:58

Sering Dipukul Istri dan Diludahi, Pria Ini Berdoa: Tolonglah Saya Malaikat Izrail, Cabut Nyawa Saya

Malang nasib Aslan Abdullah. Pria 70 tahun ini meratapi nasibnya.…

Minggu, 24 Mei 2020 11:46

Jutaan Data Penduduk Diduga Bocor Lewat Data Pemilih, Ini Kata KPU

JAKARTA - Kasus dugaan kebocoran data penduduk kembali terjadi. Kali…

Minggu, 24 Mei 2020 11:01

Pengamat : KPU Jangan Jadikan Wabah Sebagai Alasan Menunda Pilkada

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai,…

Minggu, 24 Mei 2020 10:53

Upaya Menembus Penyekatan Memuncak, Tertinggi di Jakarta 4 Ribu Kendaraan

JAKARTA -- Larangan mudik sudah hampir sebulan digaungkan. Namun, ternyata…

Minggu, 24 Mei 2020 10:48

Presiden-Wapres Tidak Gelar Open House

JAKARTA– Pandemi Covid-19 membuat suasana Idul Fitri bakal berbeda dari…

Sabtu, 23 Mei 2020 23:21

Akhirnya SMSI Sah Jadi Konstituen Dewan Pers, Siap Emban Amanah

JAKARTA — Segenap pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat…

Sabtu, 23 Mei 2020 11:32

Dilarang Mudik, PNS Harus Share Location Dua Kali Sehari

Jelang Idulfitri 1441 H, Pemprov Jawa Timur menerbitkan larangan mudik terhadap…

Jumat, 22 Mei 2020 19:06

Data Pemilih di KPU Diisukan Bocor

– Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterpa isu adanya kebocoran data…

Jumat, 22 Mei 2020 19:00

Menteri Desa PDTT Target Akhir Mei BLT DD Rampung 100 persen

JAKARTA - Sedikitnya 37.012 desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai…

Jumat, 22 Mei 2020 14:07

Waspada..!! Cuaca Buruk Hingga 22 Mei 2020

JAKARTA– Setelah sebelumnya hujan deras dan angin kencang mengamuk di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers