MANAGED BY:
SENIN
06 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 26 Februari 2020 11:25
Wagub Nduga Ancam Minta Suaka
Wentius Naminagge

PROKAL.CO, KENYAM-Belum adanya kejelasan mengenai penanganan pengungsi masyarakat Nduga hingga memakan korban serta tidak adanya penarikan pasukan non organik di wilayah itu, kembali membuat Wakil Bupati Nduga, Wentius Naminagge kembali mengeluarkan ancaman.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu saat terjadi insiden penembakan, Wabup Wentius Naminagge mengeluarkan statemen pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil bupati. Kali ini, Wabup Wentius Naminagge kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebutkan dirinya bersama masyarakat akan meminta suaka politik ke negara lain, apabilan tuntutan mereka tidak ditanggapi.

"Saya sudah ketemu dengan petinggi di negara ini melalui Kapolda, Pangdam Cenderawasih dan Menkopolhukam. Saya sudah masuk ke kantornya dan kami dua ‘berkelahi’ (saling berbicara) untuk minta segera anggota non organik TNI yang ada di Nduga harus ditarik. Karena kami di Nduga juga adalah suku yang kecil dan terus semakin habis ini domba-domba saya. Jadi saya bicara,” tegas Wabup Wentius Namiangge di Kenyam, Selasa (25/2).

Wabup Wentius Namiangge mengklaim bahwa masyarakat terus menjadi korban, sementara pemerintah tidak pernah memberikan perhatian serius untuk menarik pasukan. Serta memberikan bantuan bagi para pengungsi di beberapa kabupaten.

Oleh sebab itu, apabila hal seperti ini masih terjadi dirinya mengancam akan meminta suaka politik ke negara lain. "Saya tunggu 12 bulan kalau pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI-Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar. Jadi tolong anggota DPRD ini. Karena saya sudah ketemu semua petinggi tapi tidak bisa,” ucapnya.

Sebagai wakil pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan Presiden, Wabup Wentius Namiangge mempertanyakan mengapa apa yang disampaikan tidak didengarkan dan selalu diabaikan. “Kami ini perwakilan presiden di daerah tapi apa yang kami bicara selalu saya tidak pernah didengarkan,” sesalnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Wentius Namiangge juga meminta TPNPB agar tidak mengorbankan masyarakat. “TNI-Polri punya senjata, TPNPB juga punya senjata. Akibatnya kami rakyat biasa yang jadi korban. Pembangunan menjadi korban, sementara kami suku kecil terus berupaya untuk maju sama dengan daerah lain di Papua. Kami suku kecil ini mau maju. Jadi dari pada kami ditinggal terus sampai habis mendingan kami keluar saja,” ujar Wabup Wentius Namiangge.

Di tempat yang sama Bupati Nduga, Yairus Gwijangge mengungkapkan bahwa seharusnya dengan hadirnya Polres Nduga dan dibangunnya Kodim di Kabupaten Nduga, maka pemerintah pusat dapat memberikan kepercayaan kepada anggota organik yang ada, bersama masyarakat menangani persoalan yang terjadi. Untuk itu, pasukan non-organik menurutnya dapat ditarik agar masyarakat dapat merasa nyaman.

"Kami masyarakat harapkan kalau sudah ada bangun Polres dan juga Kodim, kedepannya anggota tentara non organik itu ditarik saja, dan berikan kepercayaan kepada pemerintah daerah bersama Polres dan juga Dandim untuk menyelesaikan masalah ini bukan dengan pasukan yang banyak,” tegasnya.

Hal senada disampaikan ketua sementara DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge yang meminta agar pemerintah pusat lebih mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan juga anggota organik melalui Polres dan Kodim.

"Kami ini dipilih oleh masyarakat dan masyarakat yang mengikuti acara bakar batu itu sebagian besar adalah masyarakat pengungsi. Selalu saja ada kematian. Belum lagi mereka yang mengungsi di Timika, Jayawijaya, Lanny Jaya dan mereka yang masih mengungsi di hutan, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kami harap ada bantuan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Kalau bisa berikan waktu berapa bulan ini atau 1 tahun pemerintah daerah bersama masyarakat menyelesaikan persoalan ini kalau tidak selesai baru bisa dikirim pasukan,” tutupnya. (oel/nat)


BACA JUGA

Senin, 06 April 2020 13:52

Rumah Sakit Darurat Pulau Galang Mulai Beroperasi

JAKARTA- Sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo, Rumah Sakit Darurat…

Senin, 06 April 2020 13:50

Polisi Diminta Pantau Penghina Presiden dan Pejabat

JAKARTA-- Polri terus merespon berbagai situasi dampak dari penyebaran virus…

Senin, 06 April 2020 13:44

Ringankan Beban Masyarakat dan Bantu Alat Medis

GRESIK- Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia…

Senin, 06 April 2020 11:47

31.786 Napi dan Anak Wajib Lapor

JAKARTA, - Selama lima hari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkum…

Senin, 06 April 2020 10:39

Dihantam Corona, Ribuan Karyawan Dirumahkan, Ratusan di-PHK

DENPASAR- Lesunya industri pariwisata berdampak pada karyawan. Di Badung, tercatat…

Minggu, 05 April 2020 13:46

Tolak Pembebasan Napi Koruptor

JAKARTA- Setelah mendapat kritik pedas, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron…

Minggu, 05 April 2020 13:32

Dikatai-katai, Suami Sakit Hati dan Bunuh Istri

KEPANJEN – Lidah memang tak bertulang, tapi bisa lebih tajam…

Minggu, 05 April 2020 13:14
Penggunaan Asrama Haji untuk Karantina ODP dan PDP Covid-19

Maksimal 10 Hari Sebelum Jamaah Masuk Asrama

JAKARTA –Kemenag terbitkan ketentuan teknis penggunaan asrama haji untuk tempat…

Minggu, 05 April 2020 12:43

Mobil Tabrak Pembatas, Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia

JAKARTA -- Wakil Jaksa Agung Arminsyah meninggal dunia Sabtu sore…

Minggu, 05 April 2020 12:36
Mereka Bukan Generasi Rebahan, Yang Muda Yang Bergerak

Relakan Uang Jatah Kuota Internet untuk Donasi

Ada yang menyediakan tempat tinggal sementara untuk para tenaga medis.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers