JAKARTA- Indonesia Timur nampaknya masih menjadi kawasan yang membutuhkan treatment khusus dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Pasalnya, berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, daerah rawan masih didominasi daerah di Indonesia Timur.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, hasil pemetaan IKP Pilkada 2020 disusun secara objektif tanpa membedakan asal daerah. Dalam perumusannya, Bawaslu menggunakan empat dimensi dalam mengidentifikasi kerawanan. Yakni dimensi konteks sosial dan politik, dimensi pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi.
Semua dimensi tersebut ditelusuri berdasarkan rekam jejaknya di 270 daerah dalam pemilu atau Pilkada. "Jadi kami melihat ke belakang untuk menyiapkan antisipasi di masa depan," ujarnya dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Kawasan Pecenongan, Jakarta, (25/2).
Di level Kabupaten/Kota, dari 261 daerah, ada 48 daerah yang memiliki kerawanan tinggi. 15 di antaranya masuk ada di level enam yang merupakan level tertinggi. Di posisi pertama ada Kabupaten Manokwari denngan skor 80,89 poin. Diikuti Kabupaten Mamuju (78,01), Kota Makassar (74,94), Kabupaten Lombok Tengah (73,25), Kabupaten Kotawaringin Timur (72,48) di lima besar. Di wilayah Jawa, Kabupaten/Kota yang masuk kategori rawan tinggi adalah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Serang.
Sementara di level provinsi, sembilan daerah yang melakukan pemilihan gubernur ditetapkan memiliki kerawanan tinggi semua. Sulawesi Tengah berada di posisi paling rawan dengan 81,05 diikuti oleh Sumatra Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).
Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, IKP Pilkada 2020 menjadi salah satu ikhtiar untuk melihat potensi pelanggaran dan kerawanan. Sebab, dalam IKP, masing-masing daerah mengetahui potensi kerawanannya. Mulai dari potensi pelanggaran netralitas ASN, politisasi SARA, ujaran kebencian dan dan politik uang.
Untuk itu, dalam strategi pengawasan sudah bisa disiapkan antisipasinya. Untuk daerah yang rawan isu SARA misalnya, bisa diantisipasi dengan banyak merangkul tokoh agama. "Kiranya setiap pihak bisa menekan, mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dengan wewenangnya masing-masing," imbuhnya.
Bukan hanya bagi Bawaslu, pemetaan juga bisa digunakan oleh lembaga lainnya. Misalnya kepolisian terkait kerawanan keamanan, ataupun KPU terkait kerawanan profesionalisme penyelenggara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik adanya pemetaan kerawanan Pilkada. Sebagai poros pemerintahan, Kemendagri akan membantu menjaga stabilitas politik di daerah. Caranya dengan membangun komunikasi dengan partai dan elit di daerah.
"Supaya semua gunakan cara-cara yang sehat, cara-cara yang legal dan cara-cara yang konstitusional dan jangan gunakan kekerasan," ujarnya. Selain itu, pihaknya juga menggunakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat guna ikut meredam ketegangan politik.
Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau semua pihak untuk tidak menjadikan Pilkada sebagai sumber perpecahan yang membuat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif. "Perbedaan pilihan dalam pemilu adalah yang wajar. Perbedaan itu sesuatu yang harus dihormati," ujarnya.
Kepada para pasangan calon kepala daerah, Maruf mengajak untuk berkompetisi secara sehat. Dia mewanti-wanti untuk tidak memainkan isu SARA, menebar ujaran kebencian maupun hoaks. "Jangan lakulan hal yang merusak dan politsasi sara. Kalau ingin dipilih sampaikan kelebihan keunggulan," tuturnya. (far)
