IKN, REI Siap Terlibat, Tapi Menunggu Skema dari Pemerintah Pusat

- Selasa, 25 Februari 2020 | 13:31 WIB
-
-

BALIKPAPAN – DPP Real Estate Indonesia (REI) siap terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) yang direncanakan bergulir akhir tahun ini. DPP daerah dan pusat akan bersinergi menggelontorkan sejumlah investasi.

Ketua REI Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, sudah saatnya properti Kaltim bangkit. Sejak lima tahun lalu bisnis sektor ini terseok-seok. Setelah era kejatuhan tambang batu bara hingga kini properti sulit bangkit. “Dengan pusat, REI siap menggelontorkan investasi hingga triliunan. Jadi kami daerah juga siap ikut terlibat,” terangnya.

Nilai investasi yang dikeluarkan tersebut untuk jangka panjang hingga pembangunan IKN rampung. “Jadi tinggal kita sharing bikin klaster, kita jual, dananya untuk bangun prasarana," ujarnya.

Menurutnya, dana pemerintah bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana gedung pemerintahan. Sementara REI, siap membangun proyek lain seperti pembangunan rumah sakit dan kawasan hunian.

Ia juga tidak memungkiri minat pengembang bisa saja dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proyek tersebut.

Hanya saja, Bagus mengatakan bahwa perencanaan dan konsep dari proyek IKN tersebut harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai, pembangunan dari pihak swasta sudah dilaksanakan akan tetapi pemerintah sendiri belum memulainya.

"Jangan nanti swasta bangun klaster, tapi pemerintah gak bangun-bangun gedungnya. Jadilah kita juga nunggu. Wait and see. Semua jadi saling menunggu," tuturnya.

Pria dari fraksi partai Gerinda ini mengaku belum tahu kapan pengembang akan mulai masuk dalam proyek IKN. Hanya saja, dia sebelumnya pernah menyampaikan ke pihak terkait jika para pengembang di bawah asosiasi REI diminta dilibatkan.

"Kami tergantung badan (otoritas). Pusat sudah mengajukan agar REI dilibatkan," tutupnya.

Wakil Ketua REI Balikpapan Andi Arif M Hartono mengatakan, saat ini pengembang hanya menjual stok yang ada. Belum ada lagi pembangunan. Begitu pula, rumah bersubsidi. Sekarang menjual yang ada. Terbatasnya kuota membuat pengembang kesulitan menjual properti fasilitas likuiditas pembiayaan properti (FLPP).

Saat ini, pengembang hanya berharap kepada pemerintah. Sebab, kebijakan pemerintah saat ini berpengaruh kepada pasar properti. Ia berharap jika bisa kuota perumahan subsidi tahun ini bisa ditambah.

Terkait IKN, ia mengaku belum berdampak. Pasalnya, penetapan baru keluar dari mulut Presiden. Pengesahan dari DPR belum. “Kami menunggu itu, pasar juga menunggu. Kalau benar iya, segerakan. Jadi pasar dari awal tahun ini sudah ramai. Gairah pasar properti di Kaltim bisa kembali,” serunya.

Pihaknya juga menanti keputusan, apakah pemerintah menyerahkan ke swasta terkait hunian ASN IKN. Sementara ini, pasar properti belum baik. (aji/tom/k18)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB

2024 Konsumsi Minyak Sawit Diprediksi Meningkat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:21 WIB
X