MANAGED BY:
MINGGU
29 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 23 Februari 2020 08:57
Gubernur Jadi Dewan Pengarah Badan Otorita IKN

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Pengesahan regulasi pemindahan ibu kota negara (IKN) molor. Sebelumnya, pemerintah merencanakan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) tentang Badan Otorita IKN akhir Januari 2020. Namun, hingga pekan ketiga Februari 2020, belum ada kepastian penetapan.

Menurut kajian yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Otorita memiliki tugas melakukan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah beralasan, molornya penerbitan Perpres Badan Otorita lantaran masih merampungkan hasil kajian. Sembari melakukan seleksi jajaran struktural yang akan ditugaskan di lembaga pemerintah non-kementerian itu.

Dalam draf rancangan perpres tersebut, disebutkan Badan Otorita berkedudukan di Kaltim. Jika diperlukan, dapat membuat kantor perwakilan di Jakarta. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, Badan Otorita berperan penting untuk memastikan setiap tahapan pemindahan IKN berjalan sesuai rencana. Jadi, pada 2024, IKN baru berdiri.

“Harusnya begitu. Tapi nanti di Jakarta juga akan punya kantor. Karena koordinasinya masih banyak juga dengan Kementerian dan Lembaga di Jakarta ‘kan,” katanya kepada Kaltim Post, Kamis (20/2). Lanjut dia, keberadaan kantor Badan Otorita di Jakarta diperkirakan hanya pada tahap awal pemindahan IKN ke Kaltim. “Jadi di awal-awal pembangunan, kemungkinan seperti itu. Koordinasi lebih banyak di Jakarta,” imbuh pria berkacamata tersebut.

Masih dalam rancangan perpres, Badan Otorita terdiri atas kepala, wakil kepala, dan sekretariat. Kemudian dibantu enam pejabat deputi. Yakni deputi Bidang Perencanaan Strategis, deputi Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan, deputi Bidang Sumber Daya Manusia, deputi Bidang Kerja Sama dan Pendanaan Pembangunan, deputi Bidang Pengembangan Sektor Ekonomi dan Investasi, serta deputi bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Otorita mendapatkan arahan dari Dewan Pengarah. Yang diketuai menteri PPN/kepala Bappenas. Ditambah anggota dari 13 menteri. Di antaranya, menteri Sekretaris Negara, menteri Pertahanan, menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), menteri Keuangan (Menkeu), menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Gubernur Kaltim, gubernur DKI Jakarta, bersama bupati Penajam Paser Utara (PPU) dan bupati Kutai Kartanegara (Kukar) juga bakal terlibat sebagai anggota Dewan Pengarah Pemindahan IKN.  Rudy menambahkan, rancangan perpres dan Otorita telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg) pada akhir Desember 2019. Untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo. Jadi, bisa segera ditandatangani dan diterbitkan bulan ini.

“Kita tunggu saja perpres yang mengatur Badan Otoritanya,” terangnya. Saat berkunjung ke Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, pada 17 Desember 2019, Presiden Joko Widodo sempat menjanjikan pembentukan Badan Otorita IKN akan dilaksanakan pada akhir 2019. Namun, jika terjadi keterlambatan, paling tidak pembentukannya dilaksanakan awal 2020. Termasuk yang akan ditunjuk untuk memimpin Badan Otorita IKN nanti. "Calonnya (kepala Badan Otorita) banyak, tapi belum diputuskan," kelakar dia kala itu.  (kip/riz/k16)

 


BACA JUGA

Sabtu, 28 Maret 2020 19:55

Sudah 17 Kasus Covid-19 di Kaltim, Balikpapan Terbanyak

SAMARINDA - Kasus pasien positif terjangkit virus Corona covid-19 di…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:34

Kasus Positif Tembus 1.000 Orang

JAKARTA---  Jumlah  pasien yang positif terinfeksi virus Covid-19 akhirnya menembus…

Sabtu, 28 Maret 2020 00:57

Usai Perjalanan Malang-Surabaya, Seorang Dokter di Kaltim PDP Covid-19

SAMARINDA - Seorang berprofesi dokter masuk kategori Pasien dalam pengawasan…

Jumat, 27 Maret 2020 15:04

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Hotel untuk Tenaga Medis

Pemprov DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah besar untuk mengatasi pandemi…

Jumat, 27 Maret 2020 15:02

Kaltim Terima 2.400 Rapid Test, Utamakan Paramedis dan Keluarga Pasien

SAMARINDA–Laju pertambahan jumlah pasien positif corona atau Covid-19 di Kaltim…

Jumat, 27 Maret 2020 14:58

Pemerintah Harus Tegas Larang Mudik

JAKARTA – Lebaran masih dua bulan lagi. Namun, kondisi Jakarta…

Jumat, 27 Maret 2020 14:55
Diatur Bandar Tawau, Berau Lokasi Transit

Diupah Rp 10 Juta, Dua Kurir 10 Kg Sabu Diancam Hukuman Mati

SAMARINDA–Modus pengedar sabu-sabu dari hari ke hari kian beragam. Namun,…

Jumat, 27 Maret 2020 14:48

Cerita dr Dimas Satrio Baringgo yang Menangani Pasien Covid-19

Wabah virus Covid-19 menjadi ancaman yang mengerikan. Social distancing pun…

Jumat, 27 Maret 2020 14:21

Pandemi Corona, AS Kucurkan Dana Terbesar Sepanjang Sejarah, Warganya Panik dan Antre Beli Senjata

Beberapa negara mengucurkan bantuan besar-besaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pada…

Jumat, 27 Maret 2020 13:49
Beredar Rekaman Suara Bupati PPU soal Lockdown

Lockdown di PPU..? Ternyata Ini Kata Bupati PPU

Ada isu lockdown diberlakukan di Penajam Paser Utara. Sontak warga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers