JAKARTA- Pendidikan Pancasila sudah lama hilang dalam sistem pendidikan nasional (Sisdinkas). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama Majelis Purmusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat mendorong pemerintah menghidupkan kembali mata pelajaran (mapel) moral Pancasila.
Secara konkrit kesepakatan bersama antara PGRI dan MPR itu terulang dalam nota kerjasama. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan PGRI bersama MPR merasakan adanya kebutuhan untuk dihidupkan kembali mapel moral Pancasila. "Namanya terserah nanti bisa dibahas," jelasnya di sela kegiatan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2020 di Jakarta kemarin (21/2). Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Unifah menegaskan nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasi kembali kepada siswa. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, hingga perguruan tinggi. Dia meyakini jika nilai-nilai moral Pancasila tidak diinternalisasi, maka bisa hilang. Sebab saat ini banyak nilai-nilai baru yang ada di masyarakat.
Dia mengatakan PGRI sudah bertahun-tahun mengkaji pentingnya menghidupkan kembali mapel Pancasila. "Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya internalisasi nilai-nilai Pancasila menarik bagi anak-anak sekarang," jelasnya. Unifah mengatakan di UU Sisdiknas sudah tidak ada lagi mapel Pancasila. Dia berharap pemerintah segera menghidupkan kembali.
Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu mengatakan, materi moral Pancasila bisa diinternalisasi sejak jenjang SD. Tentunya dengan konten yang disesuaikan. Misalnya di SD dan SMP baru tahap pengenalan. Kemudian di jengang SMA dan SMK mulai pada analisis moral Pancasila. Khususnya untuk menghadapi persoalan sehari-hari di lingkungan pada siswa.
Menurut Unifah anak-anak SMA bisa berpikir kritis mendiskusikan isu-isu terkini dengan landasan moral Pancasila. Kemudian anak-anak bisa sampai membangun konsep implementasi moral Pancasila di kehidupan mereka masing-masing. "Karena ini bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia," katanya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR juga mempunyai kepentingan agar pemerintah menghidupkan kembali mapel Pancasila. "Di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi," katanya. Menurut dia upaya itu penting supaya generasi saat ini tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa berpancasila. Upaya itu sekaligus dalam rangka membangun karakter bangsa.
Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan supaya ada koordinasi yang bagus antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan. Seperti untuk urusan rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan penempatan kerja. "Jangan sampai terjadi mutasi guru yang menyebabkan kekurangan atau kekosongan guru di daerah tertentu," jelasnya.
Ma'ruf juga mengingatkan kepada guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Dia mengatakan guru tidak hanya dituntut untuk mengajar. Tetapi juga menanamkan akhlak mulia kepada para siswa. (wan)
