MANAGED BY:
KAMIS
02 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 21 Februari 2020 15:00
Pemerintah Klaim Omnibus Law Lebih Melindungi Pekerja
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah berdalih, itu dilakukan lantaran rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk membayar pesangon pekerja yang di-PHK. Meski begitu, buruh tetap menolak rancangan ketentuan baru tersebut.

Dalam pasal 156 RUU Ciptaker disebutkan, komponen perhitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK berbeda dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan di pasal yang sama. Dalam RUU Ciptaker, hanya dua komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Yaitu, pesangon dan uang penghargaan masa kerja buruh. Sementara itu, di UU 13/2003, komponen perhitungan kompensasi PHK mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti.

Namun, merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada 2019 terdapat sekitar 536 persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja. Dari jumlah itu, yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 hanya sekitar 147 persetujuan bersama atau sekitar 27 persen. Sisanya, 389 persetujuan bersama (73 persen), tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tersebut.

Data itu sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS 2018. Berdasar laporan pekerja, 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon, 27 persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima sesuai UU 13/2003, dan hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.

”Data kami menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan rendah. Karena perusahaan tidak mampu membayar pesangon,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ditemui di sela-sela sosialisasi RUU Ciptaker di Jakarta kemarin (20/2).

Karena itu, kata dia, perlu ada solusi dari masalah tersebut. Ida menyebutkan, RUU Ciptaker bakal memberikan kepastian bagi pekerja untuk perlindungan pesangon. Selain itu, ada manfaat baru yang akan diberikan kepada mereka yang terkena PHK. Yakni, jaminan kehilangan pekerjaan berupa pemberian cash benefit uang saku, pelatihan vokasi, dan akses penempatan. ”Ini yang tidak ada di UU lama. Ini salah satu bentuk perlindungan yang baru di UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Karena itu, bukan hanya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimasukkan draf RUU Ciptaker yang bersifat omnibus law. Tapi, ada juga UU tentang BPJS dan SJSN. ”Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur. Tapi, jangan salah, UU ini juga berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada teman-teman yang sedang eksis bekerja,” terang dia.

Perlindungan itu berlaku pula bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Diakui, RUU Ciptaker memang tidak akan mengatur bisnis prosesnya. Namun, waktu kerja PKWT dengan waktu tertentu akan diatur pemerintah. Kemudian, akan ada perlindungan apabila sudah bekerja 12 bulan berupa kompensasi satu bulan gaji. PKWT juga akan mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

Masalahnya, kelompok buruh menilai hilangnya kejelasan soal lama masa kontrak di pasal 59 UU 13/2003 bisa memberikan celah bagi pengusaha nakal. Mereka bisa saja ogah-ogahan mengangkat pekerja menjadi pegawai tetap. Risikonya, pesangon bisa melayang ketika terjadi PHK. Sebab, pesangon hanya diberikan kepada pegawai tetap.

Merespons hal itu, Menaker menegaskan bahwa sesuai dengan esensinya, PKWT untuk pekerjaan tertentu dan waktu tertentu. Dengan demikian, tidak akan bebas diberikan kelonggaran untuk bisa memberikan kontrak dalam waktu sangat lama. ”Pengusaha dan pekerja mempunyai pilihan setelah waktu tertentunya habis, apakah mau meneruskan atau tidak. Punya pilihan,” katanya.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani Rumondang meminta masyarakat tidak menduga-duga soal kemungkinan perusahaan nakal. Menurut dia, bisnis itu akan terjadi sesuai dengan pasar.

”Dan, jangan samakan dengan outsourcing ya. Ini beda,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal sorotan terhadap RUU Cipta Kerja yang akan menjadi omnibus law. Menurut dia, saat ini masih dimungkinkan untuk memberikan masukan perbaikan terhadap isi RUU tersebut. (mia/dee/byu/c10/fal)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 01 April 2020 14:50

Larang Warga dari Zona Merah Masuk Bali

NEGARA - Bupati Jembrana I Putu Artha melakukan pengecekan kegiatan…

Rabu, 01 April 2020 14:35

Sang “Bapak Atletik” Berpulang

TAK hanya dikenal sebagai pengusaha yang punya bisnis menggurita, Bob…

Rabu, 01 April 2020 13:24

Iuran Masih Tetap, BPJS Kesehatan Tunggu Keputusan Resmi dari MA

JAKARTA- Sudah tiga minggu keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan…

Rabu, 01 April 2020 13:23

Sensus Penduduk Online Diperpanjang Hingga 29 Mei

JAKARTA– Badan Pusat Statistik (BPS) memperpanjang Sensus Penduduk 2020 secara…

Rabu, 01 April 2020 12:39

Bertahap, Jiwasraya Mulai Bayar Klaim

JAKARTA - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya menyampaikan bahwa pihaknya sudah…

Selasa, 31 Maret 2020 15:24

Pengadilan Terapkan Sidang Virtual

JAKARTA- Agenda persidangan sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK mulai…

Selasa, 31 Maret 2020 11:23

Ketua PWI Papua Barat : Wartawan Harus Selalu Menjaga Diri

MANOKWARI-- Wartawan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.…

Senin, 30 Maret 2020 14:46

Untuk Isolasi PDP Covid-19, Asrama Haji Jadi Alternatif RS Darurat

JAKARTA– Sebagian asrama haji beralih fungsi untuk sementara waktu. Kementerian…

Minggu, 29 Maret 2020 13:28

Rapid Test di Jatim, Ada ODP yang Positif Korona

GUGUS tugas Pemprov Jatim mulai melaksanakan rapid test di daerah.…

Minggu, 29 Maret 2020 13:06

Dato Sri Tahir Sumbang Rp 52 Miliar

GERAKAN sosial melawan Covid-19 terus bergulir. Salah satu orang terkaya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers