MANAGED BY:
KAMIS
02 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 21 Februari 2020 14:55
Di RUU CLK, Pesangon Masih Jadi Perdebatan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Pesangon dan upah minimum  (UP) masih jadi perdebatan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK) klaster ketenagakerjaan. Buruh jelas menolak karena kahwatir terjadi penurunan. Sementara pemerintah masih kekeuh bakal tetap melindungi hak-hak buruh.

Dalam pasal 156 RUU CLK, komponen perhitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) jelas berbeda dengan UU 13/2003 di pasal yang sama. Dalam RUU CLK, hanya dua komponen yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu pesangon dan uang penghargaan masa kerja buruh. Sementara di UU 13/2003, komponen perhitungan kompensasi PHK mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti.

Tapi, perlu diingat bahwa masih jarang perusahaan yang patuh akan pemenuhan tersebut. Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada tahun 2019, dari sekitar 536 persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003, hanya sekitar 147 persetujuan bersama atau sekitar 27 persen. Sedangkan sisanya, sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73 persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tersebut.

Data ini sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS 2018, dimana berdasarkan laporan pekerja sebanyak 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon, 27 persen pekerja menerima pesangon dari yang seharusnya diterima sesuai UU 13/2003 dan hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sendiri mengaku jika di UU 13/2003 pesangon cukup tinggi. Institute for Development Economic and Finance (INDEF) menyatakan, bahwa peraturan tenaga kerja di Indonesia masih terlalu rigid, sehingga membuat para investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada industri padat karya. Salah satu poin yang mendapat evaluasi adalah tingginya pesangon di Indonesia yang mencapai 24 bulan atau jauh lebih lama dibandingkan Vietnam yang hanya 7 bulan.

”Data kami menunjukan tingkat kepatuhan perusahaan rendah, karena perusahaan tidak mampu membayar pesangon,” ujarnya ditemui di sela acara sosialiasi RUU CLK di Jakarta, kemarin (20/2).

Karena itu, perlu ada solusi dari masalah tersebut. Ida menyebut, RUU CLK bakal memberikan kepastian bagi pekerja untuk perlindungan pesangon. Selain itu, ada manfaat baru yang akan diberikan pada mereka yang terkena PHK. Yakni, jaminan kehilangan pekerjaan berupa pemberian cash benefit uang saku, pelatihan vokasi, dan akses penempatan. ”Ini yang tidak ada di UU lama.  Ini salah satu bentuk perlindungan yang baru di UU Cipta Kerja,” tegasnya. Oleh sebab itu, tak hanya UU 13/2003 yang dimasukkan dalam draft RUU CLK. Tapi juga UU tentang BPJS dan SJSN.

”Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur. Tapi jangan salah, UU ini juga berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada teman-teman yang sedang eksis bekerja,” sambungnya.

Perlindungan ini berlaku pula bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Diakuinya, RUU CLK memang tidak akan mengatur bisnis prosesnya. Namun, waktu kerja pkwt dengan waktu tertentu akan diatur pemerintah. Kemudian, akan ada perlindungan apabila sudah bekerja 12 bulan berupa kompensasi satu bulan gaji. PKWT juga akan mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja nanti.

Masalahnya, hilangnya kejelasan soal lama masa kontrak di pasal 59 UU 13/2003 yang dihapus juga bisa memberikan cela bagi pengusaha nakal. Mereka bisa saja ogah-ogahan mengangkat pekerja menjadi pegawai tetap. Risikonya, pesangon bisa melayang ketika terjadi PHK. Karena pesangon hanya diberikan bagi pegawai tetap. Bisa juga dibuat perjanjian kerja tak lebih dari satu tahun. artinya, kompensasi pun hanya bualan belaka.

Merespon hal ini, Menaker menegaskan, bahwa sesuai dengan esensinya, PKWT untuk pekerjaan tertentu dan waktu tertentu. Sehingga, tidak akan bebas diberikan kelonggaran bisa memberikan kontrak dalam wkatu sangat lama. ”Pengusaha dan pekerja mempunyai pilihan setelah waktu tertentunya habis apakah mau meneruskan atau tidak. Punya pilihan,” katanya. Pengusaha pun tidak bisa asal, karena jika menerus PHK dan melakukan rekrutmen, mereka harus berhitung untuk mengeluarkan kompensasi setiap tahunnya.

Ditemui dalam  kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani Rumondang meminta agar masyarakat tak menduga-duga soal kemungkinan perusahaan nakal. Menurutnya, bisnis itu akan terjadi sesuai dengan pasar.

”Dan jangan samakan dengan outsourcing ya. Ini beda,” tegasnya.

Terkait kemudahaan PHK, Haiyani menampik jika RUU CLK bakal menghilangkan adanya ketentuan surat peringatan (SP) atau teguran. Dia menegaskan, perusahaan tidak bisa semena-mena memutus hubungan kerja pada karyawannya hanya karena terjadi pelanggaran. ”SP tetap ada. Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya juga masih,” ungkapnya.

 Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Untuk itu, lanjut dia, pemerintah melalui hadirnya RUU Cipta Kerja berupaya meningkatkan ekosistem investasi dan membenahi kegiatan berusaha, sehingga tantangan perekonomian global dapat teratasi.

Perihal AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dalam RUU Cipta Kerja diatur bahwa bagi usaha dengan resiko rendah cukup dengan menyatakan persetujuan akan memenuhi persyaratan. “Khusus untuk kawasan industri yang kawasan industrinya sudah punya AMDAL dan izin industri yang dibangun sudah sesuai dengan peruntukkan kawasan industri tersebut,” tuturnya.

Dibeberapa tempat, setiap industri akan membuat AMDAL masing-masing. Seandainya sesuai dengan peruntukkan kawasan industrinya maka yang diperlukan adalah compliance. “Perusahaan tersebut menyatakan akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, apabila membuat industri yang berbeda, misalnya membangun yang kompleks di kawasan menengah, maka AMDAL tetap diperlukan,” imbuh Airlangga.

Sementara itu mengenai IMB, Airlangga menjelaskan, jika yang dibangun sesuai dengan bentuk dan spesifikasi standar, maka tidak dibutuhkan IMB. Sehingga, pembangunan dapat langsung dilakukan, terutama di kawasan yang memang diperuntukkan untuk itu.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengadaan lahan jika tanah Pemerintah maupun BUMN digunakan untuk kegiatan ekonomi. “Izinnya akan diurus oleh pemerintah, sehingga para investor dan pengusaha tinggal menjalankan investasinya,” tuturnya.

Selanjutnya, Airlangga menuturkan bahwa investasi yang masuk sebagian besar adalah investasi padat modal. Selain itu, Pemerintah juga ingin adanya keseimbangan dalam penanaman modal yakni tidak hanya penanam modal besar, namun juga diharapkan adanya modal menengah dan individual.

Mengenai riset dan inovasi, kini Pemerintah dapat menugaskan swasta maupun BUMN untuk melakukan penelitian. Jika hasil penelitian tersebut dapat dikomersialkan, maka peneliti tersebut akan diberikan insentif dari Pemerintah melalui super deduction tax.

Terkait perizinan, Airlangga menyatakan bahwa perizinan tetap ada di daerah masing-masing. Pihaknya juga berharap semua Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat menjalankan OSS, sehingga untuk mengurus perizinan di setiap daerah terstandarisasi.

Seperti diketahui , dalam RUU Cipta Kerja tersebut ada sejumlah pasal yang mengatur investasi dan perizinan berusaha yakni terdapat 80 pasal, pengadaan lahan 17 pasal, investasi pemerintah dan proyek strategis nasional 20 pasal, serta penguatan UMKM dan koperasi ada 15 Pasal. Sehingga porsi substansi terkait kemudahan berusaha, investasi dan UMKM ini mencapai 84,5 persen. “Karena yang terkait hal ini jumlahnya banyak dan tersebar merata,” imbuh Airlangga.

Terpisah, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal sorotan terhadap RUU Cipta kerja yang akan menjadi omnibus law. Terutama terkait ketentuan yang memungkinkan pemerintah mengubah isi UU melalui peraturan pemerintah. Menurut Presiden, saat ini masih dimungkinkan untuk memberi masukan perbaikan terhadap isi RUU tersebut.

Jokowi menegaskan bahwa UU tidak mungkin bisa diubah menggunakan PP, sebagaimana yang tertera di pasal 170 RUU Cipta Kerja. ’’Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka,’’ terangnya usai membuka rakornas Investasi di Jakarta kemarin (20/2).  Dalam arti, terbuka untuk menerima masukan publik atas RUU Cipta Kerja. Masukan-masukan itu nanti melalui kementerian akan dibahas bersama DPR.

Jokowi mengingatkan, regulasi cipta kerja masih berbentuk RUU. ’’Wong satu per satu belum dilihat, sudah dikritik. Ini belum, sekali lagi ini belum undang-undang lho ya,’’ lanjut Jokowi. Asosiasi terkait, serikat, masyarakat, masih bisa memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini kementerian, maupun kepada DPR. justru masukan itulah, tambah Jokowi, yang ditunggu.

RUU Cipta kerja juga sangat terkait dengan investasi yang menjadi salah satu penentu terciptanya lapangan kerja. Dalam rakornas kemarin, Jokowi mengingatkan bahwa pada 2019 lalu investasi yang masuk ke Indonesia sudah cukup besar dari sisi angka. ’’Yang sudah buka pintu, sudah masuk ke Indonesia, itu Rp 708 triliun,’’ tuturnya. Namun, realisasinya tersendat di lapangan.

Sementara, yang sudah menyatakan minatnya untuk masuk ke Indonesia nilanya mencapai Rp 1.600 triliun, atau senilai hampir tiga perempat APBN. Namun, minat tersebut tidak pernah diurus dengan baik. menurut Jokwi, bila keduanya diurus dengan baik, apakah yang Rp 708 T ataupun Rp 1.600 T, maka Indonesia tidak perlu repot promosi ke luar negeri. dunia dengan sendirinya akan tahu bahwa Indonesia adalah negara yang ramah investasi.

Tahun ini, dia memberikan target realisasi investasi kepada BKPM senilai Rp 866 triliun. Selain itu, investor skala kecil namun jumlahnya besar, yakni UMKM, juga harus mendapatkan perhatian. Karena merekalah penggerak ekonomi dari bawah. ’’Mungkin mereka hanya punya karyawan dua, itu juga investor,’’ tegasnya.

Mereka juga harus dipermudah perizinannya sehingga bisa segera menjalankan usaha. Dengan adanya izin, para pengusaha UMKM bisa lebih mudah mendapatkan akses modal. Sehingga, peluang mereka semakin besar untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. (mia/dee/byu)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 01 April 2020 20:16

Makin Bertambah, Positif Corona Transmisi Lokal di Balikpapan

SAMARINDA - Penularan covid-19 di kota Balikpapan melalui transmisi lokal…

Rabu, 01 April 2020 14:55

DPR Tolak Darurat Sipil, Pemerintah Klarifikasi Darurat Sipil Bila Kondisi Memburuk

JAKARTA– Kebijakan darurat sipil memang diumumkan untuk mendampingi kebijakan Pembatasan…

Rabu, 01 April 2020 13:11

Akibat Covid-19, Orang Miskin Bisa Bertambah 11 Juta

JAKARTA– Belum usai pulih dari ketegangan perang dagang, badai ekonomi…

Rabu, 01 April 2020 12:46

Akhirnya, WNA Dilarang Masuk Indonesia

JAKARTA– Meningkatnya jumlah penderita Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan radikal…

Rabu, 01 April 2020 11:33

Perempuan Meninggal Diduga Karena Corona di Balikpapan, Ini Penjelasan Kadinkes Kaltim

SAMARINDA - Seorang pasien perempuan diduga terinfeksi virus Corona meninggal…

Selasa, 31 Maret 2020 19:23

Pasien Positif Corona di Balikpapan Sudah 15 Orang

SAMARINDA - Jumlah pasien positif virus Corona covid-19 di kota…

Selasa, 31 Maret 2020 15:46

Jalan Poros Ditutup, Siapkan Jam Malam

Pada Kamis, 2 April nanti, Pemkot Samarinda dijadwalkan akan melakukan…

Selasa, 31 Maret 2020 15:43

Beberapa Daerah di Kaltim Matangkan Pertimbangan Karantina Wilayah

BAIK lockdown atau karantina wilayah untuk menangani pandemi Covid-19 bukanlah…

Selasa, 31 Maret 2020 15:42

Pasien Covid-19 Meninggal, Keluarga Ikhlas

PONDOK Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Al Ikhsan Banjarmasin berduka. Pimpinan…

Selasa, 31 Maret 2020 15:39
Pereng Taliq, Daerah Penyangga IKN yang Masih Terbelakang (4-Habis)

Tarik Minat Anak Sekolah, Potensi dari Padi Gunung

Akses penghubung Penajam Paser Utara (PPU) ke Kutai Barat (Kubar)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers