MANAGED BY:
MINGGU
16 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 21 Februari 2020 14:37
RUU Ciptaker Rawan Konflik Agraria, Masyarakat Rawan Kehilangan Tanah Atas Nama Bisnis
ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA---Kesulitan pengadaan tanah adalah salah satu dasar dari dibuatnya UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berkarakter Omnibus Law. Meski memudahkan dunia usaha dalam pengadaan lahan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai RUU Ciptaker akan memperluas ketimpangan dan konflik agraria.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengungkapkan, setidaknya ada 5 masalah pokok RUU Ciptaker. Mulai dari masalah pengadaan tanah, diskriminasi atas petani dan masyarkat adat, menghambar realisai reforma agraria dan memperparah konflik agraria struktural.

Catatan Akhir Tahun KPA (2019) mencatat di tahun 2019 saja terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektar yang berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga. Selama 5 tahun tahun terakhir telah terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur dan properti.

Sementara ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0.68, artinya 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah di Indonesia. “Apabila disahkan RUU Cipta Kerja akan memperparah situasi krisi agraria di atas,” jelas Dewi kemarin (20/2)

Alasan yang pertama kata Dewi adalah kemudahan dan prioritas pemberian hak atas tanah bagi kepentingan investasi dan kelompok bisnis dalam RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan konflik agraria, ketimpangan dan kemiskinan struktural.

RUU Cipta Kerja berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan dan pertambangan sehingga akan meningkatkan monopoli/penguasaan tanah. Hal ini tertuang dalam perubahan terhadap Pasal 14 dan penghapusan pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.  

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 15 Agustus 2020 13:12

Jalan Poros Ambles karena Pipa Bocor, Dirut PDAM: Gara-Gara Proyek

BALIKPAPAN–Ditutup selama 10 jam, jalan poros Balikpapan-Samarinda di Kilometer 11…

Sabtu, 15 Agustus 2020 12:12

Ironis, Banyak Buron Korupsi Belum Diringkus

JAKARTA– Setelah memasuki masa sidang Jumat (14/8), Komisi III DPR…

Jumat, 14 Agustus 2020 15:00

Spekulan Tanah Incar Wilayah Pesisir IKN

Bukan Sepaku atau Samboja, spekulan tanah rupanya mengincar daerah pesisir…

Jumat, 14 Agustus 2020 14:00
Transisi Ekonomi Kaltim saat IKN Baru pada 2025

Tinggalkan Batu Bara, Beralih ke Manufaktur

BALIKPAPAN–Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam…

Jumat, 14 Agustus 2020 14:00

KPK Kembali Garap Kasus Pencucian Uang Rita

SAMARINDA–Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati…

Jumat, 14 Agustus 2020 11:53

Tiongkok Terancam Krisis Pangan, Presiden Xi Jinping Larang Sisakan Makanan di Piring

Ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19 dan bencana banjir tampaknya…

Kamis, 13 Agustus 2020 13:09

Serapan Anggaran APBD Seret, Hanya Lima Provinsi yang diatas Rata-rata Nasional

JAKARTA- Realisasi serapan belanja daerah kembali mendapat sorotan. Betapa tidak,…

Kamis, 13 Agustus 2020 12:59

Bahaya Klaster Baru di Sekolah, Pemerintah Diminta Tegas

JAKARTA– Baru beberapa hari sekolah dibuka, muncul klaster baru. Ketegasan…

Kamis, 13 Agustus 2020 12:42

Lebih Separuh Bayi di Indonesia Tidak Terima ASI Eksklusif

JAKARTA– Lebih dari separuh bayi di Indonesia tidak menerima air…

Kamis, 13 Agustus 2020 12:18

IKN Mulai,Tahun 2025 Tersedia Dua Juta Lapangan Kerja di Kaltim

Pemerintah terus mematangkan persiapan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers