MANAGED BY:
SENIN
06 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 21 Februari 2020 14:37
RUU Ciptaker Rawan Konflik Agraria, Masyarakat Rawan Kehilangan Tanah Atas Nama Bisnis
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA---Kesulitan pengadaan tanah adalah salah satu dasar dari dibuatnya UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berkarakter Omnibus Law. Meski memudahkan dunia usaha dalam pengadaan lahan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai RUU Ciptaker akan memperluas ketimpangan dan konflik agraria.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengungkapkan, setidaknya ada 5 masalah pokok RUU Ciptaker. Mulai dari masalah pengadaan tanah, diskriminasi atas petani dan masyarkat adat, menghambar realisai reforma agraria dan memperparah konflik agraria struktural.

Catatan Akhir Tahun KPA (2019) mencatat di tahun 2019 saja terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektar yang berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga. Selama 5 tahun tahun terakhir telah terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur dan properti.

Sementara ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0.68, artinya 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah di Indonesia. “Apabila disahkan RUU Cipta Kerja akan memperparah situasi krisi agraria di atas,” jelas Dewi kemarin (20/2)

Alasan yang pertama kata Dewi adalah kemudahan dan prioritas pemberian hak atas tanah bagi kepentingan investasi dan kelompok bisnis dalam RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan konflik agraria, ketimpangan dan kemiskinan struktural.

RUU Cipta Kerja berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan dan pertambangan sehingga akan meningkatkan monopoli/penguasaan tanah. Hal ini tertuang dalam perubahan terhadap Pasal 14 dan penghapusan pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.  

Selain itu, dengan perubahan tersebut, menurut Dewi proses pengukuhkan kawasan hutan berpotensi hanya dilakukan  menggunakan pendekatan penggunaan teknologi informasi dan satelit, tanpa melibatkan masyarakat atau pemerintah desa dan mempertimbangkan kondisi penguasaan tanah di lapangan.

“Hal ini akan membuka kesempatan pada perampasan tanah masyarakat adat dan petani yang berada di pinggiran atau dalam klaim kawasan hutan.  Masyarakat akan lebih gampang kehilangan tanahnya atas nama pembangunan infrastruktur dan bisnis,” jelas Dewi.

Dewi menjelaskan, RUU Cipta Kerja hendak merubah pasal-pasal dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Demi Kepentingan Umum dengan dasar argumentasi hambatan pengadaan lahan bagi investasi dan kegiatan bisnis.

Persoalan yang bisa muncul kemudian hari diantaranya adalah bercampurnya kepentingan dunia usaha seperti investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK) ke dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. ”Tujuannya agar proses pengadaan tanah semakin mudah, jadi dilabeli untuk kepentingan umum,” kata Dewi.  

Belum lagi proses pengadaan tanah dengan berdasarkan “penetapan lokasi” suatu pembangunan proyek pemerintah. Sementara dokumen lingkungan seperti AMDAL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan dan luar kawasan pertambangan, di luar kawasan gambut/sepadan pantai dan kajian dampak ekonomi-sosial masyarakat tidak perlu dipenuhi oleh perusahaan yang memerlukan tanah.

“Dalam kenyataannya, sejauh ini pengadaan tanah sering kali mengesampingkan prinsip keadilan karena bagi pihak yang menolak bentuk dan besaran ganti rugi, prosesnya dititipkan di Pengadilan Negeri. Sehingga mempermudah proses penggusuran tanah masyarakat,” Ujar Dewi.

Dampak lain dari RUU Ciptaker adalah tanah pertanian dan jumlah petani akan semakin menyusut. Demi investasi non-pertanian, RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap UU Nomor 41/2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk kepentingan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, tol, bandara, sarana pertambangan dan energi.

Kemudahan proses perizinan, seperti dihapusnya keharusan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian di Indonesia.

“Tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut, begitu pun jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya yang utama yakni tanah. Mata pencaharian petani akan semakin tergerus, belum lagi potensi kriminalisasi petani,” kata Dewi.

Bisa dibayangkan tanpa RUU Cipta kerja saja, tercatat dalam 10 tahun (2003 – 2013) konversi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian per menitnya 0.25 hektar dan 1 (satu) rumah tangga petani hilang – terlempar ke sektor non-pertanian. Terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,6 persen menjadi 4,9 persen.

Guremisasi mayoritas petani pun terjadi dimana 56 persen petani Indonesia adalah petani gurem. Menurut laporan Kementan, berdasarkan hasil kajian dan monitoring KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menyebutkan luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun non irigasi mengalami penurunan rata-rataseluas 650 ribu hektar per tahun.

Dewi menekankan bahwa Pemerintah dan DPR hendaknya berhati-hati dan memperhatikan betul kepentingan masyarakat. Jangan sampai RUU Cipta Kerja justru menghilangkan mata pencaharian petani, masyarakat adat dan budaya agraris Indonesia.

“Pembangunan nasional penting diperkuat secara gotong-royong dengan cara memajukan sentra-sentra perekonomian dan investasi berbasiskan kerakyatan demi kemakmuran bersama.  Yang paling penting, jalankan reforma agraria sejati dan selesaikan konflik-konflik agraria struktural di Tanah Air,” pungkasnya.(tau)


BACA JUGA

Senin, 06 April 2020 14:00

DUKA..!! Belasan Dokter Meninggal karena Covid-19

JAKARTA– Menurut catatan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)…

Senin, 06 April 2020 13:56
Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Ini Isinya

Semua Orang Wajib Pakai Masker, Angkutan Dibatasi, Motor Dilarang Boncengan

JAKARTA - Terhitung sejak tanggal 5 April, seluruh warga masyarakat…

Minggu, 05 April 2020 14:08

Dua Pasien di Kaltim Sembuh, Daya Tahan Tubuh Bagus, Diyakini Terbebas dari Corona

Dua orang pasien Covid-19 di Kaltim dinyatakan sembuh. Hasil pemeriksaan…

Minggu, 05 April 2020 14:07

Evaluasi Pengetatan Jalur Balikpapan-Samarinda

SAMARINDA telah memberlakukan pembatasan masyarakat dari Balikpapan sejak Jumat (3/4).…

Minggu, 05 April 2020 14:02
Kisah Pasien Corona yang Sembuh, Yuyun Nurhayati

Kuncinya Bahagia, Tak Boleh Sedih, dan Tanpa Televisi saat Diisolasi

Melalui sambungan telepon, kabar gembira itu datang. Yuyun Nurhayati, pengidap…

Minggu, 05 April 2020 13:49
Tiga Pasien Negatif dari Balikpapan Masih Menunggu Tes

Daya Tahan Tubuh Bagus, Diyakini Terbebas dari Corona

Dua orang pasien Covid-19 di Kaltim dinyatakan sembuh. Hasil pemeriksaan…

Minggu, 05 April 2020 13:28
Rapid Test Covid-19 Gagal Terpenuhi

Semua Orang Wajib Pakai Masker, Angka Kematian Bisa Capai 150 Ribu

JAKARTA -- Target rapid test gagal terpenuhi. Pemetaan kasus pun…

Minggu, 05 April 2020 13:15

Pasien yang Sembuh Tidak Akan Tularkan Kembali Covid-19

JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto…

Minggu, 05 April 2020 12:44

Publik Setuju Riwayat Perjalanan Pasien Covid-19 Dibuka

JAKARTA– Pemerintah sampai saat ini cenderung tertutup penanganan pasien Covid-19.…

Minggu, 05 April 2020 11:50

Akhirnya Dibeber..!! Ini Daerah Rawan Transmisi Lokal Covid-19 di Samarinda

SAMARINDA - Dinas Kesehatan Kota Samarinda membuat perkiraan peta risiko…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers