Virus corona yang melanda Tiongkok ternyata tak hanya membuat sektor pariwisata di negara tersebut menurun. Isolasi beberapa daerah, dan ditutupnya pabrik-pabrik di Tiongkok juga membuat industri pelayaran merugi.
--
SAMARINDA-Bahkan total kerugian yang dialami industri pelayaran bisa mencapai USD 300-350 juta per minggu. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Captain Zaenal Arifin Hasibuan mengatakan, kerugian di dunia pelayaran pasti terjadi. Utamanya industri pelayaran bidang ekspor-impor.
Apalagi daerah dengan kegiatan ekspor yang tinggi seperti Kaltim, pasti ikut mengalami penurunan kinerja perkapalan. Sebab, sudah banyak penundaan kedatangan kapal-kapal khususnya dari Tiongkok dan negara yang terdampak lainnya saat tiba di Indonesia. Pemeriksaan jelas membutuhkan waktu dan menunggu, berarti penambahan biaya demurrage.
“Otomatis biayanya juga semakin besar, akibat biaya kelebihan waktu berlabuh tersebut. Sehingga kerugiannya jadi semakin banyak,” ujarnya (20/2).
Dia menjelaskan, selain penundaan kedatangan kapal, muatan-muatan dari pelabuhan Tiongkok juga mengalami penurunan drastis. Sehingga terjadi penurunan kegiatan perkapalan untuk mengangkut barang, yang akan dikirim ke berbagai negara. Penutupan pabrik-pabrik di Tiongkok menyebabkan volume ekspor dari negara tersebut mengalami penurunan secara drastis.
“Kita di dunia pelayaran terpaksa membatalkan jadwal kunjungan kapalnya ke negara tersebut,” katanya.
Penundaan tersebut membuat industri pelayaran kehilangan kapasitas total mencapai sekitar 300 ribu- 350 ribu TEUs per minggu. Jika ongkos kirim rata-rata sekitar USD 1.000 per TEUs, berarti industri ini kehilangan pendapatan sebesar USD 300-350 juta per minggu. Virus corona tidak hanya menghentikan kegiatan produksi di negara tersebut, tapi terdampak juga pada bisnis lanjutannya, yaitu logistik, pengiriman, bongkar muat dan lainnya.
“Sehingga jangan kira virus ini hanya mengganggu pariwisata lewat pembatasan kedatangan dan kepergian warga Tiongkok, namun juga berdampak pada turunnya volume perdagangan lintas negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Kota Samarinda Rambang Firstyadi membenarkan memang sempat terjadi pembatalan kapal menuju Tiongkok, dengan alasan setibanya di negara tersebut tak ada buruh atau pekerja yang melakukan pembongkaran barang. ”Dari situ kami memberi saran akan lebih baik jika ada pertemuan rutin untuk rapat koordinasi dari forum kepelabuhanan dapat dilakukan secara rutin untuk menjawab permasalahan dan menggali potensi lainnya,” pungkasnya.
Menurutnya, arus keluar masuk barang ekspor-impor di Kaltim masih didominasi sektor migas dan non-migas. Dan untuk Kaltim khususnya Samarinda, catatan arus barang berjenis hewan dan buah-buahan tidak ada.
”Memang ada beberapa komoditas yang berhasil diekspor namun rute yang dilalui barang tersebut tidak melewati pelabuhan Samarinda dan Balikpapan, melainkan melalui Surabaya atau Makassar, sehingga pajak pemasukan devisanya tidak masuk ke kantong pendapatan Kaltim,” ucap Rambang. (ctr/*/ain/tom/k15)
