MANAGED BY:
MINGGU
12 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 21 Februari 2020 14:26
Demokrat-PKS Heran Usulan Pansus Jiwasraya Mandeg

Sudah Bentuk Panja, PDIP Sebut Tidak Ada Urgeni Bikin Pansus

PROKAL.CO,

JAKARTA– Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum ada kejelasan. Padahal usulan tersebut telah dimasukkan ke meja pimpinan DPR sejak 4 Februari lalu. Nah, dua fraksi pengusul, Demokrat dan PKS, kembali menagih usulan tersebut kemarin (20/2).

Anggota Fraksi Demokrat Syarief Hasan mendesak pimpinan DPR memproses usulan pansus sesuai dengan tata tertib (tatib) dalam UU Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Menurutnya, tidak ada alasan bagi pimpinan untuk menunda atau mengabaikan usulan tersebut. ’’Kami minta segera bawa ke rapat paripurna,” kata Syarief Hasan.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk ’’Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Hadir juga sebagai pemateri Anggota Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah dan Anggota Fraksi PDIP Darmadi Durianto.

Syarief Hasan mengaku heran dengan mandegnya usulan tersebut. Padahal, ujar dia, syarat membentuk pansus sudah terpenuhi. Yaitu diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi. Diketahui, usulan pansus Jiwasraya ditandatangi 104 anggota dari Fraksi Demokrat dan PKS. ’’Saya tidak tahu mengapa mandeg. Mungkin jalan tolnya sedang ditutup atau sedang ada perbaikan. Atau mungkin sedang ada hujan deras,” ujarnya memberi perumpamaan.

Anggota Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah meminta agar proses demokrasi di parlemen dilakukan secara transparan. Diakuinya, secara politis usulan membentuk pansus Jiwasraya sulit terwujud. Itu karena suara mayoritas fraksi dikuasai kubu pemerintah. Sehingga jika dilakukan melalui voting pun mustahil usulan pansus bisa lolos. ’’Inilah demokrasi. Apapun sebagai suara mayoritas harus diterima. Tetapi harus transparan dong,” imbuhnya.   

Menurutnya, kasus Jiwasraya adalah white collar crime alias kejahatan kerah putih. Kasus tersebut diduga melibatkan lintas sentoral. Dia menduga kasus itu tidak hanya melibatkan pihak swasta. Namun juga birokrasi pemerintahan atau orang dekat pemerintah. ’’Kita ingin tahu berapa sesungguhnya kerugian negara. Ke mana uang mengalir. Siapa saja penerima manfaat. Ini bisa diungkap jelas hanya melalui pansus,” tegasnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers