MANAGED BY:
MINGGU
16 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 21 Februari 2020 14:22
Pengakuan Tersangka Suap, Pejabat Tak Diberi Uang, Proyek Bakal “Diganggu”

Suap Lelang Jalan, Hartoyo Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Hartoyo

PROKAL.CO,

SAMARINDAHartoyo tak menyangka akan besaran tuntutan yang dilayangkan komisi antirasuah dalam perkaranya. Padahal, di beberapa kesempatan di persidangan, pemilik PT Haris Tata Tahta (HTT) itu menegaskan, pemberian uang bukan inisiatifnya. Melainkan upaya agar proyek preservasi jalan SP3 Lempake-SP3 Sambera-Santan-Bontang-Sanggata tak dipersulit para pejabat terkait.

Untuk diketahui, PT HTT memenangi lelang proyek tersebut dengan pagu senilai Rp 193 miliar. “Itu (uang) diminta, bukan inisiatif saya,” ucapnya selepas persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Samarinda, kemarin (20/2). Pria 58 tahun itu melanjutkan akan kembali menegaskan hal ini nanti ketika pembelaan atau pledoi diajukannya Rabu (26/2) pekan depan.

“Saya memang akui (memberi uang) tapi enggak nyangka selama itu tuntutan jaksa,” katanya. Kemarin, Hartoyo dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK Dody Sukmono, Agung Satrio Wibowo, dan Wahyu Dwi Oktafianto selama dua tahun enam bulan pidana penjara atas pemberian uang terhadap pejabat negara, yakni Andi Tejo Sukmono (pejabat pembuat komitmen/PPK proyek preservasi itu) dan Refly Ruddy Tangkere (kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional/BPJN XII Balikpapan). Keduanya tersangka lain dalam kasus ini.

Untuk Andi Tejo, Hartoyo memberi gelontoran uang sebesar 2 persen dari nilai kontrak proyek penguatan mutu jalan itu atau sekitar Rp 8,04 miliar. Sementara itu, Refly mendapat Rp 1,4 miliar. “Selain itu, penuntut umum juga membebankan terdakwa membayar denda Rp 100 juta subsider empat bulan pidana kurungan,” ucap JPU Dody membaca amar tuntutan.

Menurut para beskal KPK ini, benang merah persoalan dari pemberian uang itu jelas tersirat sepanjang persidangan. JPU menghadirkan 33 saksi beserta dua saksi ad charge dan seorang ahli meringankan. Dody yakin, semua unsur adanya dugaan pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga bertentangan dengan kewajibannya seperti yang tertuang dalam dakwaan kesatu, Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak terbantahkan.

Lanjut dia, keterangan para saksi itu terintegrasi dengan pembukuan kas PT HTT yang jadi bukti dalam kasus ini. Dari pembukuan yang disusun staf keuangan PT HTT, Rosiani, terungkap ke mana saja pemberian itu mengalir. “Dari transfer hingga tunai,” katanya. Meski terdakwa menegaskan pemberian itu karena permintaan para pihak tersebut dan jika tidak diberikan dapat mengganggu operasional pekerjaan, tetap tak bisa dibenarkan.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 15 Agustus 2020 13:12

Jalan Poros Ambles karena Pipa Bocor, Dirut PDAM: Gara-Gara Proyek

BALIKPAPAN–Ditutup selama 10 jam, jalan poros Balikpapan-Samarinda di Kilometer 11…

Sabtu, 15 Agustus 2020 12:12

Ironis, Banyak Buron Korupsi Belum Diringkus

JAKARTA– Setelah memasuki masa sidang Jumat (14/8), Komisi III DPR…

Jumat, 14 Agustus 2020 15:00

Spekulan Tanah Incar Wilayah Pesisir IKN

Bukan Sepaku atau Samboja, spekulan tanah rupanya mengincar daerah pesisir…

Jumat, 14 Agustus 2020 14:00
Transisi Ekonomi Kaltim saat IKN Baru pada 2025

Tinggalkan Batu Bara, Beralih ke Manufaktur

BALIKPAPAN–Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam…

Jumat, 14 Agustus 2020 14:00

KPK Kembali Garap Kasus Pencucian Uang Rita

SAMARINDA–Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati…

Jumat, 14 Agustus 2020 11:53

Tiongkok Terancam Krisis Pangan, Presiden Xi Jinping Larang Sisakan Makanan di Piring

Ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19 dan bencana banjir tampaknya…

Kamis, 13 Agustus 2020 13:09

Serapan Anggaran APBD Seret, Hanya Lima Provinsi yang diatas Rata-rata Nasional

JAKARTA- Realisasi serapan belanja daerah kembali mendapat sorotan. Betapa tidak,…

Kamis, 13 Agustus 2020 12:59

Bahaya Klaster Baru di Sekolah, Pemerintah Diminta Tegas

JAKARTA– Baru beberapa hari sekolah dibuka, muncul klaster baru. Ketegasan…

Kamis, 13 Agustus 2020 12:42

Lebih Separuh Bayi di Indonesia Tidak Terima ASI Eksklusif

JAKARTA– Lebih dari separuh bayi di Indonesia tidak menerima air…

Kamis, 13 Agustus 2020 12:18

IKN Mulai,Tahun 2025 Tersedia Dua Juta Lapangan Kerja di Kaltim

Pemerintah terus mematangkan persiapan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers