SAMARINDA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menargetkan 130 ribu sertifikasi lahan yang direncanakan bisa selesai tahun 2024.
BPN Kaltimtara saat ini fokus sertifikat tanah di perbatasan RI Malaysia agar bisa menjamin hak-hak masyarakat di daerah tersebut.
"Saat ini baru 47 persen sudah sertifikasi lahan dan masih 52 persen yang belum untuk Kaltimtara. Jadi, kita rencanakan selesai 100 persen tahun 2024," ujar Kepala BPN Kaltimtara, Asnaedi saat acara Konsultasi Publik Program Percepatan Agraria di Hotel Selyca Mulia, Kamis (20/2/2020).
Konsultasi publik program percepatan Agraria ini dibiayai World Bank agar sertifikasi tanah di seluruh Indonesia bisa lebih sistematis, cepat dan lengkap dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
"World Bank fokus bagaimana percepatan agraria itu dengan partisipasi masyarakat. Nah, kita mengutamakan partisipasi masyarakat di pinggiran hutan untuk sertifikasi tanah. Nanti ada pemberdayaan juga masyarakat berupa pembinaan bagaimana mereka berdagang dan menyediakan fasilitas," ujarnya.
Adapun, kesulitan sertifikasi tanah dilakukan BPN, diakui Asnaedi, saat ini adalah tidak beradanya pemilik tanah di tempat. Sehingga, petugas ukur BPN sulit memproses sertifikat tanah. "Kita akan tetap ukur, walau pemiliknya tidak di tempat," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan pihaknya berharap seluruh tanah di Kaltim telah disertifikasi 100 persen.
"Di Kaltim masih 47 persen yang sudah sertifikasi. Ini usaha yang luar biasa. Karena, banyak tanah yang tumpang tindih dan bahkan ada yang sudah sertifikat tapi tanahnya tidak jelas mungkin karena dahulu kala pengukuran tidak akurat tetapi sekarang sudah ada geospasial yang lebih rapi," ujarnya. (mym)