SAMARINDA–Hiruk-pikuk mencari pengganti Rita Widyasari memimpin Golkar Kaltim lima tahun ke depan masih bergulir liar. Pengurus DPD Golkar di kabupaten/kota se-Kaltim punya hak suara yang sama. Ada yang sudah bersiap memasang jagoannya untuk maju menjadi suksesor Rita, ada pula yang masih menakar ke mana arah dukungan akan mengalir.
Forum kian hangat, menyusul wacana aklamasi yang menguat disusul opsi diskresi. Kepada Kaltim Post, anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kaltim Dahri Yasin menyatakan, Golkar merupakan partai yang tidak beroposisi dan selalu berpihak pada pemerintah. Platform Golkar disebut Dahri mengacu pada kekuasaan. Sehingga, diskresi memberi peluang bagi figur tertentu yang sudah berhasil memiliki kekuasaan untuk turut berkomitmen membangun Golkar.
”Jadi jangan berambisi atas kepentingan pribadi, lantas kemudian justru mengerdilkan Golkar,” ujar Dahri, Selasa (18/2). Menurutnya, pendapat eksternal Golkar yang menyebut diskresi tidak bisa membuat Golkar lebih baik adalah keliru. “Kalau mau membawa Golkar lebih baik, ya harus dicermati dulu. Jangan memilih (ketua Golkar Kaltim) yang baru memulai berenang. Justru pilih yang sudah dadah-dadah sampai ke tempat tujuan. Ya tujuannya apa, yaitu adalah kekuasaan,” timpalnya.
Dahri membenarkan jika sejumlah ketua DPD Golkar di kabupaten/kota serta pengurus DPD Golkar Kaltim sempat bertemu secara khusus dengan Gubernur Kaltim Isran Noor pada 19 Januari 2020 lalu. Pertemuan yang digelar di Hotel Selyca Mulia Samarinda itu menurutnya atas inisiatif para pengurus DPD Golkar. Dahri menegaskan, dalam pertemuan tersebut, Isran diminta untuk bergabung dengan Golkar.
Saat itulah, Isran mengeluarkan kartu anggota Golkar yang masih disimpannya. “Waktu itu Pak Isran mengeluarkan kartu Golkarnya. Dia bilang, saya ini masih Golkar,” ujar Dahri mencontohkan ucapan Isran. Karena merasa orang baru di Golkar, Isran pun menahan diri dengan tak ingin mengambil hak kader Golkar. Namun, Isran mengaku siap menerima mandat apabila kesepakatan sudah bulat.
Yang mengejutkan, Dahri menyebut bahwa sebenarnya pengurus DPD Golkar Kaltim dan kabupaten/kota sudah bulat mendukung Makmur HAPK. Hanya saja, lanjut dia, Makmur justru mengusung Isran Noor untuk memimpin Golkar Kaltim. ”Sebenarnya sudah bulat ke Pak Makmur. Tapi kalau dilihat dari pembicaraan-pembicaraan, Pak Makmur sendiri yang mendorong Pak Isran. Pak Isran juga mengatakan, yang penting saya tidak diadu domba,” tambahnya.
Dahri melanjutkan, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto juga sudah bertemu dengan Isran Noor di Hotel Gran Senyiur Balikpapan beberapa waktu lalu. Komunikasi keduanya diklaim kian intens. Termasuk komunikasi antara Isran dengan tokoh Golkar Akbar Tanjung. “Bukan saling meminta, tetapi Pak Isran ini kan tidak punya partai saat itu. Sekarang sudah jadi anggota Golkar. Jadi diajaklah Pak Isran bergabung,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Samarinda Sutamsis mengungkapkan, para pengurus di Kota Tepian belum punya figur yang bakal mendapat dukungan mereka. Kondisi kepengurusan Kota Tepian yang senasib dengan DPD Kaltim, di mana kursi pimpinan dihuni pelaksana tugas, menurutnya tak jadi masalah untuk menentukan siapa yang harus didukung. Tapi satu yang pasti, dukungan akan mengalir ke kader yang mampu membawa beringin kembali rimbun.
“Wajib kader tulen,” ucapnya dikonfirmasi via seluler, kemarin. Disinggung beberapa nama yang santer disebut berebut singgasana beringin, semisal Makmur HAPK, Rudi Mas’ud, hingga Isran Noor, dia tak menyoal jika ada nama asing dalam perebutan kursi pimpinan Golkar di Benua Etam. Dengan catatan, selama ada diskresi yang jelas. “Harus ada alasan jelas dan sangat kuat jika ada di luar kader. Kami tak mau gunakan suara asal-asalan,” katanya.
Menjatuhkan pilihan pun harus menilik seberapa jauh kontribusi calon ke partai selama ini. Lanjut dia, ini bisa ditakar karena anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar menegaskan kader yang boleh masuk struktur harus minimal lima tahun mengabdi di puak tertua di Indonesia tersebut. Karena itu, selama calon yang hendak maju memimpin Golkar Kaltim mesti terpenuhi syaratnya berdasarkan aturan tersebut. “AD/ART kan ruh partai, masa yang begini dilanggar,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar Balikpapan Rahmad Mas’ud tak menampik, telah terjadi perubahan pola pikir atau mindset pada pemilihan ketua partai di Golkar. Wakil Wali Kota Balikpapan yang digadang sebagai bakal calon kuat ketua Golkar Kaltim ini menyebut, sejak Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum definitif Golkar secara aklamasi 13 Desember 2017 lalu, voting atau pemilihan suara berubah menjadi musyawarah mufakat.
“DPP (Partai Golkar) saja bisa aklamasi, masak kita enggak bisa ngikutin. Karena itu keinginan dari Partai Golkar sekarang, yang saya tahu. Kita lihat perkembangannya. Tapi disarankan untuk aklamasi,” katanya saat ditemui di kediamannya kemarin.
Sebagai bakal calon ketua Golkar Kaltim, Rahmad tidak ingin sesumbar. Dia masih merahasiakan pilihan DPD II Partai Golkar pada musda nanti. Alasannya, dia ingin melihat perkembangan jelang pemilihan calon ketua Golkar Kaltim yang masih menyisakan dua pekan lagi.
Secara normatif, selaku pemilik suara dalam musda nanti, Rahmad menginginkan calon ketua yang mampu membawa Golkar menjadi partai yang solid, kuat, dan besar. Terutama membawa kemenangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kaltim. Di mana ada sembilan kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Rahmad pun tak menampik jika memiliki keinginan untuk maju dalam bursa pencalonan ketua Golkar Kaltim.
