MANAGED BY:
JUMAT
10 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 19 Februari 2020 11:02
30 Juta PBI Tak Masuk DTKS

Pemerintah Tegaskan Tak Bakal Batalkan Kenaikan Iuran PBPU Kelas III

ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Persoalan data penerima bantuan iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menyoal. Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap adanya permasalahan data terkait kelompok ini. Tiga puluh juta orang PBI ternyata tak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Padahal, DTKS ini yang menjadi acuan siapa saja orang miskin di Indonesia. Termasuk, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) untuk mereka. Lalu, siapa 30 juta orang ini?

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjelaskan, data PBI ini merupakan warisan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data tersebut dilimpahkan ke pihaknya untuk kemudian disinkronkan dengan DTKS di tahun lalu.

”Disepakati waktu itu September bahwa yang menerima PBI itu harus yang masuk DTKS,” ujarnya ditemui usai rapat gabungan antara pemerintah dan DPR terkait BPJS Kesehatan, di gedung DPR/MPR, Jakarta, (18/2).

Mensos menyebut, saat dilakukan sinkronisasi bahkan bukan 30 juta orang yang tidak masuk DTKS. Tapi, 40 juta. Pihaknya kemudian melakukan cleansing data hingga akhirnya tersisa 30 juta. ”NIK-nya (nomor induk kependudukan, red) gak beres. Ada yang NIKnya tidak ada, kosong,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ari ini pun sudah mengkonfimasi pada BPJS Kesehatan. Menurut informasi yang diterimanya, data tersebut merupakan data jamkesmas yang kemudian dilebur dalam JKN menjadi PBI. ”Jadi bukan cleansing tidak selesai loh ya. Sudah cleansing,” ungkap pria yang akrab disapa Ari ini.

Kendati demikian, lanjut dia, bukan berarti peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas III JKN yang tengah dipersoalkan kenaikan iurannnya pasti orang miskin. Menurutnya, ini yang nantinya harus dicek ulang. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan pemutakhiran data. Sebab, kewenangan ini berada di tangan pemda sepenuhnya.

”Harus ketemu Kemendagri karena mereka yang punya aparat desa. Nanti prosesnya, daerah mengusulkan lalu kita validasi lagi,” tegasnya.

Diakuinya, prosesnya pun tidak bisa cepat. Sebab, data yang dievaluasi cukup besar. Tapi dia memastikan, nantinya, jumlah yang dikeluarkan sama dengan yang dimasukkan untuk menggantikan.

”Yang kita bahas ini kan memang soal PBPU Kelas III. Saya tadi usulkan 19 juta orang ini masuk DTKS, tapi kita cek dulu,” tegasnya.

Fakta tersebut sontak membuat sejumlah anggota DPR berang. Saleh Daulay, anggota Komisi IX mengeluhkan, soal dana kapitasi yang sudah dikeluarkan tapi tak jelas ke mana. Bahkan, bisa jadi malah menyarar mereka yang kaya. ”Bayangkan itu dana kapitasinya berapa yang dikelurakan,” keluhnya.

Melihat fakta ini, Politisi Partai PAN tersebut mendesak agar kenaikan iuran PBPU kelas III dibatalkan sebelum adanya perbaikan data. ”Kita harus kasih target, karena gak mungkin selesai dua bulan. Bisa dua tiga tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengancam akan menarik kembali suntikan dana sebesar Rp 13,5 yang telah digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 32 triliun di 2019.

‘’Jika meminta peraturan presiden (nomor 75 tahun 2019) dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali,’’ tegasnya.

Ani menjelaskan, jika iuran dibatalkan tetapi pemerintah tetap harus memberikan suntikan dana ke BPJS Kesehatan, maka hal itu akan berpotensi menjadi temuan BPK.

Dalam memberikan jaminan sosial pada masyarakat, pemerintah tentu juga harus memperhatikan kondisi keuangan negara. Belum lagi, pemberian jaminan sosial harus dilakukan secara berkelanjutan. Namun, di waktu yang bersamaan, BPJS Kesehatan justru mencatatkan defisit sejak 2014.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memerinci, BPJS terus mengalami defisit dengan tren semakin besar tiap tahun. ‘’Itu semua harus diakui karena fakta,’’ imbuhnya.

Tahun 2014 BPJS Kesehatan defisit Rp 9 triliun, kemudian diberikan suntikan dana oleh pemerintah Rp 5 triliun. Tahun 2016 defisit turun menjadi Rp 6 triliun dan disuntik pemerintah Rp 6 triliun.

Namun, Jumlah defisit tersebut kembali meningkat menjadi Rp 13 triliun pada 2017 dan meningkat menjadi Rp 19 triliun pada 2018.

Ani juga menyebut bahwa BPJS Kesehatan belum mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya pada rumah sakit. Padahal, banyak rumah sakit yang juga mengalami kesulitan. ‘’Padahal disebutkan BPJS maksimal 15 hari membayar. Namun banyak kewajiban BPJS Kesehatan yang bahkan sampai lebih dari 1 tahun tidak dibayarkan,’’ tambahnya.

Dengan kondisi itu, dia meminta pada seluruh pihak, terutama anggota DPR yang ngotot meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran itu agar melihat persoalan secara keseluruhan. Sebab, kenaikan iuran itu juga merupakan rekomendasi raker gabungan yang dilakukan September 2019 lalu dan diimplementasikan sejak awal Januari tahun ini.

‘’Ini kami ingin sampaikan saja pak Muhaimin, supaya ini jangan masalah seolah-olah pemerintah tidak melakukan apa yang sudah disampaikan dan kemudian membuat Perpres. Ini untuk meluruskan karena penting sekali,’’ tegasnya.

Terkait dengan pembersihan data peserta BPJS Kesehatan, Ani menjelaskan bahwa perbaikan data yang dilakukan pemerintah adalah tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari rekomendasi itu, ada 27,44 juta peserta yang dianggap memiliki persoalan kepesertaan. Masalah yang ditemukan BPKP yakni NIK peserta yang tidak sama, adanya karakter alfa numeric dalam NIK, NIK ganda, kolom fasilitas kesehatan (faskes) kosong, sampai dengan nama berisi orang meninggal.

Usai melaksanakan rekomendasi BPKP itu, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersbeut berisi soal kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2020.

‘’Makanya waktu itu pemerintah bisa mengeluarkan Perpres revisi untuk iuran, jadi kami masih sangat memenuhi dan mengikuti kesimpulan rapat Komisi XI dan Komisi XI, ini kami ingin sampaikan supaya jangan sampai pemerintah tidak melakukan apa yang sudah disampaikan kemudian membuat Perpres,’’ katanya. (mia/dee)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 10 April 2020 13:07

Gubernur Kepri Divonis 4 Tahun

JAKARTA- Gubernur Kepulauan Riau (nonaktif) Nurdin Basirun divonis bersalah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:54

Tangani Pendemi Covid-19, Kawasan Perbatasan Punya Gugus Tugas Khusus

JAKARTA- Daerah perbatasan sebagai salah satu pintu masuk negara menjadi…

Jumat, 10 April 2020 12:49

200 Orang Jamaah Umrah dan Overstayer Dipulangkan Saudi

JAKARTA –Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan fasilitas pemulangan jamaah umrah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:47

Saat Penyebaran Virus Covid-19, Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas Menurun

JAKARTA— Pandemik virus Covid 19 berdampak pada penurunan kejahatan di…

Jumat, 10 April 2020 12:36
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Semangat Sembuh saat Ingat Masa Depan Anak

Merasa kurang nyaman menyebutkan identitas pribadinya, perempuan ini meminta namanya…

Jumat, 10 April 2020 12:34

Pandemi Corona, OPM Janji Menahan Diri, Minta TNI Tarik Pasukan Organik

JAKARTA - Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang menamai diri…

Jumat, 10 April 2020 12:32

Mendes Minta Kepala Daerah Proses Pengajuan Dana Desa Maksimal Seminggu

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes…

Jumat, 10 April 2020 12:16

Pengadaan Barang Penanganan Covid-19 Boleh Swakelola

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengguna anggaran (PA) tidak…

Jumat, 10 April 2020 11:21
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Baru Diobati Sepuluh Hari setelah Merasakan Gejala

Ok ayi 10/4 FOTO EGA YG KEPALKAN TANGAN   Berada…

Jumat, 10 April 2020 00:19

Dampak Corona, Ketua Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Juga Beri Insentif ke Perusahaan Pers

JAKARTA- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar perusahaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers