MANAGED BY:
SENIN
06 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 18 Februari 2020 12:10
Lewat Omnibus Law, Pemerintah Dianggap Ingin Intervensi Pers
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Penolakan draf omnibus law juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pemicunya, draf RUU yang diusulkan ke DPR tersebut ternyata juga merevisi UU 40/1999 tentang Pers. Yakni, pasal 11 dan 18. Semula, pasal 11 menyatakan bahwa penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Setelah direvisi, menjadi: Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Sementara itu, pasal 18 yang terdiri atas 3 ayat mengatur jenis dan besaran sanksi. Secara garis besar, pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah menaikkan sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar UU. ”Kami menolak upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers,” tegas Ketua Umum AJI Abdul Manan. Niat pemerintah untuk campur tangan, lanjut dia, juga terlihat dalam pasal yang menyebutkan bahwa operasional UU Pers diatur dengan peraturan pemerintah (PP).

Dia menegaskan, UU 40/1999 merupakan payung hukum kebebasan pers di tanah air. Dibentuk dengan semangat tanpa ada campur tangan pemerintah. UU Pers tersebut memiliki semangat untuk mengoreksi rezim Orde Baru yang kala itu mengekang pers.

Peraturan tersebut juga menyerahkan wewenang kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan operasional UU Pers. Bukan pemerintah maupun pihak lain. ”Jika pemerintah diberi kewenangan mengatur sanksi, itu bisa mengulang preseden masa Orde Baru. Meski UU Pers melarang pemberedelan, pemerintah tetap bisa membatalkan SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers) dengan dasar hukum peraturan menteri maupun PP,” papar Abdul Manan.

Hal itu berpotensi menciptakan mekanisme ”pintu belakang” atau ”jalan tikus” untuk ikut campur dalam urusan pers. Sebab, pemerintah memiliki kewenangan membuat ketentuan jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme penanganan sanksi administratif.

AJI juga menolak kenaikan sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar aturan. Semula, pasal 18 ayat 1 menyebut jenis sanksi adalah pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Namun, dalam RUU omnibus law, denda naik menjadi Rp 2 miliar dan ditambah sanksi administratif.

Wartawan senior Tempo tersebut mempertanyakan urgensi kenaikan denda itu. ”Sebenarnya setuju ada sanksi, tapi sanksi itu hendaknya untuk mengoreksi atau mendidik. Kok kami menilai semangatnya bernuansa balas dendam,” ujar Abdul. Padahal, selama ini, kata Abdul, pemerintah tidak konsisten menerapkan perlindungan terhadap kebebasan pers. ”Lalu, untuk apa pemerintah mengusulkan revisi terhadap pasal ini? Kami menangkap kesan seperti menjalankan politik lip service atau pencitraan. Agar terkesan melindungi kebebasan pers dengan menaikkan denda,” tegasnya. (han/c10/oni)


BACA JUGA

Minggu, 05 April 2020 14:08

Dua Pasien di Kaltim Sembuh, Daya Tahan Tubuh Bagus, Diyakini Terbebas dari Corona

Dua orang pasien Covid-19 di Kaltim dinyatakan sembuh. Hasil pemeriksaan…

Minggu, 05 April 2020 14:07

Evaluasi Pengetatan Jalur Balikpapan-Samarinda

SAMARINDA telah memberlakukan pembatasan masyarakat dari Balikpapan sejak Jumat (3/4).…

Minggu, 05 April 2020 14:02
Kisah Pasien Corona yang Sembuh, Yuyun Nurhayati

Kuncinya Bahagia, Tak Boleh Sedih, dan Tanpa Televisi saat Diisolasi

Melalui sambungan telepon, kabar gembira itu datang. Yuyun Nurhayati, pengidap…

Minggu, 05 April 2020 13:49
Tiga Pasien Negatif dari Balikpapan Masih Menunggu Tes

Daya Tahan Tubuh Bagus, Diyakini Terbebas dari Corona

Dua orang pasien Covid-19 di Kaltim dinyatakan sembuh. Hasil pemeriksaan…

Minggu, 05 April 2020 13:28
Rapid Test Covid-19 Gagal Terpenuhi

Semua Orang Wajib Pakai Masker, Angka Kematian Bisa Capai 150 Ribu

JAKARTA -- Target rapid test gagal terpenuhi. Pemetaan kasus pun…

Minggu, 05 April 2020 13:15

Pasien yang Sembuh Tidak Akan Tularkan Kembali Covid-19

JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto…

Minggu, 05 April 2020 12:44

Publik Setuju Riwayat Perjalanan Pasien Covid-19 Dibuka

JAKARTA– Pemerintah sampai saat ini cenderung tertutup penanganan pasien Covid-19.…

Minggu, 05 April 2020 11:50

Akhirnya Dibeber..!! Ini Daerah Rawan Transmisi Lokal Covid-19 di Samarinda

SAMARINDA - Dinas Kesehatan Kota Samarinda membuat perkiraan peta risiko…

Sabtu, 04 April 2020 19:34

Meski Ditengah Kesulitan dan Keterbatasan, 2 Pasien Covid-19 di Kaltim Dinyatakan Sembuh

SAMARINDA - Dua pasien yang terjangkit virus covid-19 di Kaltim…

Sabtu, 04 April 2020 12:16
Rona-Rona Penanganan dan Penularan Covid-19 di Sejumlah Negara

Dipukuli Aparat, Pilih Tertular Atau Mati Karena Lapar

Penularan Covid-19 tidak pandang bulu. Baik di negara maju atau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers