SAMARINDA–Rencana relokasi warga di tiga RT kawasan GG Nibung untuk mensterilkan Sungai Karang Mumus dari permukiman kian matang. Senin (17/2), pemkot memastikan masalah dampak sosial dari relokasi itu sebagian klir paling lambat akhir Maret nanti.
Menurut Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, berbekal koordinasi dengan Pemprov Kaltim pemkot harus mempercepat relokasi di kawasan itu karena gelontoran uang dari provinsi hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan sudah terplot dan harus dikerjakan tahun ini. “Jadi, kami matangkan untuk bisa terealisasi segera,” ucapnya, kemarin.
Peraturan Presiden (Perpres) 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Nasional membuat pemkot harus hati-hati untuk merelokasi warga di kawasan itu.
Beleid itu mewajibkan pemerintah untuk memberikan santunan bagi masyarakat yang mendiami tanah negara lebih dari 10 tahun dan terkena dampak pembangunan, mengingat sisi SKM yang tengah dikeruk itu bakal diturap.
Menukil beleid itu, khususnya Pasal 8 Ayat 3, terdapat empat syarat menghitung santunan dampak sosial itu, pembersihan material yang ada di atas tahan negara, mobilisasi, pemberian bantuan sewa rumah paling lama 12 bulan, dan tunjangan kehilangan pendapatan karena relokasi.
Nah, tim penaksir yang sudah turun memverifikasi besaran ganti rugi sudah dikantongi pemkot. “Baru satu dari tiga RT. Sekitar Rp 3 miliar untuk dampak sosialnya,” lanjut mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Samarinda itu.
Estimasi kebutuhan untuk tiga RT itu, dari hasil hitung tim penaksir, dibutuhkan Rp 6 miliar. Gelontoran itu didapat dari bantuan keuangan provinsi yang diplot pada APBD Perubahan 2019. Karena tim penaksir belum rampung bekerja makanya kue anggaran ini baru bisa diplot kembali di APBD 2020 Kaltim. “Semua untuk tahun ini,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA) Kalimantan III Kaltim Zulfi Fakhroni menuturkan, khusus segmen Segiri-Perniagaan itu sudah terplot anggaran sekitar Rp 17 miliar dari APBN untuk menurap dua sisi sempadan SKM kawasan itu.
Namun, anggaran tak mungkin terserap selama penanganan dampak sosial yang dihandel pemkot belum klir. “Kami tunggu klir baru bisa kerja,” ucapnya. Kini, selepas pemkot menjadwal relokasi sebagian kawasan beres akhir Maret nanti, pihaknya bisa bergegas untuk memasang dinding beton yang meminimalisasi sedimen di tubuh SKM kawasan itu. “Anggaran sudah siap kok,” singkatnya. (ryu/*/ela/dns/k8)
