MANAGED BY:
SELASA
29 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 14 Februari 2020 11:10
Kontraktor Itu Mengelontor Duit, Alasannya Karena Diminta Pejabat Itu

Dugaan Suap Proyek Jalan, Pekan Depan Tuntutan

-

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Hartoyo, terdakwa dugaan suap proyek jalan nasional yang diusut KPK, menegaskan bahwa gelontoran duit yang mengalir ke beberapa pejabat bukan atas inisiatifnya. Semua bermula dari konsultasinya dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) preservasi jalan nasional SP3 Lempake-SP3 Sambera-Santan-Bontang-Sanggatta, Andi Tejo Sukmono (ATj) medio Maret 2018. “Mayoritas pasti permintaan. Tersurat atau tersirat,” ucapnya.

Kamis (13/2), kasus dugaan suap dalam proyek jalan nasional yang menyeretnya itu telah memasuki agenda pemeriksaan terdakwa. Di depan majelis hakim yang diketuai Masykur bersama Abdul Rahman Karim, pemilik PT Haris Tata Tahta (HTT) itu mengaku anjangsana dengan ATj kala itu memang membahas soal proyek kontrak tahun jamak jalan nasional yang dibuka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (KemenPUPR). Sebelumnya, PT HTT tak pernah menangani proyek jalan di atas Rp 100 miliar.

Dari situ, ATj pula yang mengusulkan untuk menaruh harga penawaran berkisar 80 persen dari pagu yang dialokasikan Rp 193 miliar. “Tapi setelah hitung di internal, saya taruh sekitar 80,3 persen dari pagu yang ada. Sekitar Rp 155 miliar,” sambungnya. Dari penawaran yang diplot itu. Taksiran harga pembelian material hingga pengerjaan, PT HTT bisa memperoleh keuntungan maksimal 5 persen dari nilai kontrak.

Keuntungan itu didasari karena perusahaan konstruksi miliknya sudah memiliki stok material, peralatan pengerjaan, tongkang, hingga pelabuhan. Lanjut Hartoyo, dari proyek kontrak tahun jamak ini tak hanya soal keuntungan finansial yang dikejarnya. Ada keuntungan nonfinansial jika pekerjaan dinilai memuaskan sehingga PT HTT memiliki kredit poin untuk mengikuti lelang dengan nominal yang lebih besar ke depannya.

“Tapi dikurangi fee dan beberapa barang pemberian itu keuntungan diprediksi tak lebih dari 3 persen,” katanya.

Pemberian itu memang tercatat dalam pembukuan kas PT HTT dan semua dalam pantauannya. Hartoyo menegaskan, pemberian itu tak sampai 13 persen seperti yang disangkakan JPU komisi antirasuah dalam dakwaan pada 18 Desember 2019. “Hanya berkisar 6–7 persen,” tegasnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 29 September 2020 13:19

Di Tarakan, 11 Orang Meninggal dari 42 Titik Longsor

TARAKAN–Hujan deras yang mengguyur Tarakan pada pukul 02.00 Wita, kemarin…

Selasa, 29 September 2020 11:47

Surat Nikah dan Akta Cerai Inggit Garnasih-Soekarno Diserahkan ke Negara

Keluarga besar tak setuju dokumen pernikahan dan perceraian Inggit Garnasih-Soekarno…

Selasa, 29 September 2020 11:41

DPR Belum Satu Suara Soal TPS Keliling

JAKARTA - Rencana tempat pemungutan suara (TPS) keliling dalam pilkada…

Selasa, 29 September 2020 10:47

Kawal Omnibus Sebelum Pengesahan, Buruh Ancam Mogok Nasional

JAKARTA-- Pembahasan RUu Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR…

Senin, 28 September 2020 18:52

Evaluasi Kontrak Tambang Disoal, Jatam Tuding Pemerintah Tak Transparan

BALIKPAPAN-Evaluasi perpanjangan kontrak tambang batu bara atau Perjanjian Karya Pengusahaan…

Senin, 28 September 2020 18:51

Beban Berat Menunda Pilkada, Anggaran Pemilu Sudah Terplot, Penunjukan Pjs Jadi Pemantik

SAMARINDA-Pilkada Serentak 2020 membawa kekhawatiran. Sempat terhenti di awal pagebluk…

Senin, 28 September 2020 18:51

Tepian Pandan Jadi Asal-usul Tenggarong yang Kini Berusia 238 Tahun

Keselamatan warga lebih utama. Begitu kira-kira gambaran perayaan HUT Tenggarong,…

Senin, 28 September 2020 18:50

Peti Mati Ramah Lingkungan

PERUSAHAAN rintisan Belanda bernama Loop menciptakan peti mati yang bisa…

Senin, 28 September 2020 18:49

Riset Sementara, Longsor di Selat Makassar Berdampak ke IKN

BALIKPAPAN­-Potensi tsunami di ibu kota negara (IKN) baru kembali menjadi…

Senin, 28 September 2020 17:53

Di PPU, Besok Denda Rp 1 Juta Berlaku

ASEP SAIFI/KP     PENAJAM - Masa sosialisasi soal Peraturan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers