Ada yang tak biasa dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang digelar di Sangatta Utara. Jika pada umumnya diikuti pejabat pemerintahan, kali ini puluhan siswa berseragam putih abu-abu yang tergabung dalam Forum Anak Nasional (FAN) Kutim ikut ambil bagian.
SANGATTA–Beberapa aspirasi dilontarkan dalam rapat itu. Permintaan pembangunan gedung sekretariat dan dana operasional. Dikatakan Ketua FAN Kutim Haripudding, timnya kerap kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan. Tak jarang, pelajar se-Kutim harus mengumpulkan iuran untuk menjalankan program.
"Setiap ingin melaksanakan kegiatan, kami kesusahan cari uang. Kami masih pelajar. Akhirnya kami terseret-seret, bahkan harus patungan," ungkapnya saat diwawancarai. Pelajar kelas XII di SMK 2 Sangatta Utara itu menyatakan, banyak program yang ingin dijalankan. Di antaranya, Jambore anak dan forum nasional yang rutin dilaksanakan. "Kegiatan itu kan selalu digelar setiap tahun, kan merupakan satu program yang sulit dijangkau," sambungnya.
Kata Hari–sapaan akrabnya–seluruh permohonan telah diajukan sejak tiga tahun terakhir saat mengikuti musrenbang. Namun, hingga saat ini, tidak pernah dianggarkan oleh pemerintah daerah.
"Setiap tahun saya minta, bahkan sudah ngomong juga ke pembina. Tapi sampai sekarang tidak terealisasi," lantangnya. Padahal, lanjut Hari, hak pemenuhan kebutuhan anak merupakan indikator pendongkrak predikat kabupaten layak anak (KLA). Untuk diketahui, Kutim telah berjuang untuk menyabet penghargaan tersebut. "Kami jarang sekali diberi, pernah sekali, itu dari sekda, tapi jumlahnya terbatas," ungkapnya.
Anak merupakan aspek penunjang generasi penerus yang harus dilindungi. Jadi, dia meminta agar kebutuhan untuk keperluan anak di Kutim harusnya diprioritaskan. Dia menjelaskan, sejumlah program yang rutin digelar setiap bulannya, seperti menemui anak disabilitas maupun pelajar di taman kanak-kanak (TK). "Kami juga berupaya menyosialisasikan agar pernikahan di bawah umur dapat ditekan," ucapnya. Seluruh upaya yang dilakukan FAN, menurut dia, harus menjadi perhatian petinggi daerah. "Kalau kami dibentuk saja tapi tidak dibina, lebih baik kami dibubarkan. Padahal, FAN itu satu-satunya organisasi independen di luar sekolah yang bisa sampai ke PBB," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Kutim Irawansyah menerima aspirasi yang disampaikan perwakilan pelajar tersebut. Dia mengapresiasi keinginan yang diajukan pengurus FAN. Dia meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang membina, agar dapat memenuhi kebutuhan anak. "Anggarkan saja di dinas terkait, kalau sudah diajukan nanti kami utamakan," singkatnya. (*/la/dra2/k8)
