MANILA– Pemerintah AS buka suara terkait pemutusan kerja sama militer oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Menteri Pertahanan AS Mark Esper menyampaikan bahwa keputusan Istana Malacanang merupakan kesalahan. Namun, kabinet sepertinya kukuh untuk menghentikan Visiting Forces Agreement (VFA).
Esper memastikan bahwa Pentagon sudah mendapatkan pemberitahuan dari Kedubes AS di Manila. Dia menyesalkan sikap Filipina yang pada akhirnya mencoba melonggarkan hubungan militer yang selama ini terjalin erat. ”Kami harus mencerna semua ini dari sudut kebijakan atau militer. Saya harus mendengar pendapat dari komandan militer saya,” ungkapnya kepada CNN.
Dia menyangkal bahwa keputusan tersebut menandakan Filipina membalikkan diri dari AS. Banyak yang mengatakan Tiongkok mulai menebar pengaruh politik di Filipina. Hal itu pun sempat disebutkan oleh Esper saat melakukan kunjungan di Filipina empat bulan lalu.
Namun, dia menilai bahwa keputusan itu tak memiliki hubungan dengan pengaruh Tiongkok. ”Saya melihat Filipina memang salah langkah. Tapi, tak ada hubungannya dengan Tiongkok dan semua tahu apa alasan di balik keputusan Filipina,’’ ungkapnya.
Sampai saat ini, AS dengan sekutu di Asia terus mendesak Tiongkok untuk membatasi kegiatan di perairan Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok menganggap bahwa itu merupakan wilayah perdagangan mereka sesuai dengan peta sejarah mereka. Namun, klaim tersebut bertentangan dengan wilayah kedaulatan beberapa negara, termasuk Filipina.
’’Hubungan strategis kami dengan Filipina tentu penting untuk menyaingi mereka (Tiongkok) saat ini,’’ ujar Esper.
Keputusan rezim Duterte memang mendapatkan banyak tentangan. Senin lalu (10/2), 13 senator melayangkan resolusi untuk meminta presiden mempertimbangkan pencabutan VFA. Namun, resolusi tersebut tak digubris pemerintah.
Saat dipanggil oleh senator, Menteri Kehakiman Filipina Menardo Guevarra menegaskan bahwa Filipina tak membutuhkan AS. Dia mencontohkan periode saat Filipina mencabut kesepakatan markas dengan AS pada periode 1991–1997. ”Tak ada alasan mengapa Filipina bisa jatuh karena pencabutan VFA,” ungkapnya,
Pada akhirnya, pemerintah memang mengincar untuk memutuskan dua perjanjian militer lainnya. Yakni, Mutual Defense Treaty (MDT) dan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). MDT merupakan pakta yang menyatakan bahwa masing-masing pihak bakal membantu negara yang sedang menerima serangan militer. Sementara itu, EDCA mengizinkan militer AS untuk mengelola lima markas militer di Filipina.
Namun, Guevarra mengatakan bahwa dua perjanjian tersebut tak serta-merta menguntungkan Filipina. Dewasa ini, Filipina resah AS tak akan ikut membantu militer saat konflik terjadi di Laut Tiongkok Selatan. ’’Pencabutan VFA membuat EDCA menjadi tak berguna dan MDT hanyalah kesepakatan kosong,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Hubungan Luar Negeri Teodoro Locsin menegaskan bahwa pencabutan VFA bukan berarti akhir dari kerja sama dua negara. Selama 180 hari ini, kedua pihak bisa kembali melakukan perundingan perjanjian. Filipina berharap perjanjian yang baru bisa lebih adil bagi kedua pihak. (bil/c6/dos)
