MANILA– Pemerintah Filipina baru saja mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Selasa (11/2) Presiden Manila Rodrigo Duterte menghentikan salah satu perjanjian militer dengan AS. Keputusan tersebut buntut dari pencekalan visa salah seorang pejabat Filipina.
Keputusan itu disampaikan Juru Bicara Presiden Salvador Panelo di Istana Malacanang. Menurut dia, Duterte meminta Sekretaris Negara Salvador Medialdea untuk mengeluarkan perintah kepada Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Teddyboy Locsin harus memberitahukan keputusan Duterte kepada Kedutaan Besar AS di Manila.
’’Presiden sudah meminta agar pemberitahuan itu dikirim kemarin malam (10/2),’’ ungkapnya kepada The Philippine Star.
Kabar itu pun sudah dikonfirmasi Sekjen Kementerian Luar Negeri Brigido Dulay lewat Twitter. Dia mengatakan, pemberitahuan penghentian kerja sama Visiting Forces Agreement (VFA) sudah ditandatangani dan disampaikan ke Kedubes. Artinya, masa transisi selama 180 hari bakal berlaku sebelum perjanjian benar-benar dicabut.
VFA merupakan satu di antara tiga perjanjian militer utama antara Filipina dan AS. Secara garis besar, perjanjian tersebut mengatur protokol soal personel militer AS di negara tersebut. Selain membuat aturan visa dan paspor lebih longgar, AS diberi wewenang untuk menindak sendiri tentara yang melakukan kejahatan di sana.
’’Hubungan (dengan AS, Red) tetap hangat. Namun, presiden percaya bahwa sudah saatnya Filipina mengandalkan sumber daya sendiri untuk mempertahankan kedaulatan bangsa,’’ papar Panelo.
Duterte sebenarnya sudah mengancam bakal mengakhiri kerja sama militer dengan AS pada 2016. Dia tak terima sikap AS yang terlalu kritis terhadap program melawan kartel narkoba. Saat itu, publik global menilai bahwa aksi polisi Filipina terlalu kejam karena membunuh tanpa pandang bulu.
Namun, baru bulan lalu dia akhirnya terlihat serius. Hal tersebut terjadi setelah visa Senator Ronald Dela Rosa dicekal pemerintah AS tanpa alasan jelas. Malacanang merasa bahwa visa Dela Rosa dicekal karena dia berperan sebagai kepala kepolisian nasional dalam menindak kasus narkoba. Pada masa kepemimpinannya, polisi membunuh ribuan jiwa yang dituduh sebagai pengedar atau pengguna.
’’Sekarang mereka (AS) tak mengizinkan Bato (julukan Dela Rosa) berkunjung ke sana. Kalau hal ini tak segera diatasi, saya akan mencabut VFA,’’ ujar Duterte Januari silam.
Meski begitu, Malacanang menegaskan bahwa keputusan Duterte bukanlah sekadar tindakan balas dendam. Panelo mengatakan, pemerintah sudah mengevaluasi hubungan kerja sama dengan AS sejak lama. Pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Filipina tak boleh lagi bergantung pada negara lain.
’’Saat ini sudah ada negara lain yang berminat untuk menjalin kerja sama. Tapi, presiden sepertinya lebih tertarik untuk membuat pertahanan Filipina lebih mandiri,’’ jelas Panelo.
Selain VFA, Filipina masih punya dua kerja sama militer dengan AS. Yakni, The Mutual Defense Treaty (MDT) dan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). MDT merupakan pakta yang menyatakan bahwa tiap-tiap pihak bakal membantu negara yang sedang mendapat serangan militer. Sementara itu, EDCA mengizinkan militer AS untuk mengelola lima markas militer di Filipina.
Sebelumnya, Locsin sudah mengingatkan dampak mencabut VFA. Menurut diplomat tertinggi Filipina itu, dua perjanjian militer lainnya bakal runtuh jika izin bagi personel militer AS dipersulit. ’’AS bakal kehilangan minat untuk bekerja sama dengan Filipina jika VFA dicabut,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Militer Clarke Cooper mengatakan, keputusan Filipina jelas bakal menimbulkan dampak besar. Saat ini, kedua badan militer mempunyai 300 pertemuan dan latihan gabungan per tahun. (bil/c7/dos)
